Jakarta, IDN Times – Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Volker Turk, mengecam keputusan pemerintah Nikaragua yang berencana menghapus penyelenggaraan pemilu. Türk menilai langkah tersebut semakin memperparah pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik di negara Amerika Tengah itu.
Dilansir Al Jazeera, Turk juga menyoroti semakin terkonsentrasinya kekuasaan di bawah sistem co-presidency presiden Daniel Ortega dan wakil presiden Rosario Murillo. Menurutnya, Partai Sandinista yang berkuasa kini telah mengendalikan parlemen, seluruh pemerintah daerah, serta dewan regional di Pesisir Karibia Utara dan Selatan.
Pada Rabu (22/7/2026), Turk menyerukan kepada otoritas Nikaragua untuk membuka kembali ruang sipil dan memulihkan supremasi hukum. Dia mendesak agar orang-orang dari semua sudut pandang politik diizinkan untuk memilih dan mencalonkan diri, sesuai dengan kewajiban HAM internasional negara tersebut.
Ortega merupakan mantan pejuang sayap kiri yang telah memerintah Nikaragua selama hampir dua dekade bersama istrinya, Murillo. Keduanya mengatakan pada Minggu lalu bahwa tidak akan ada lagi pemilihan umum di negara tersebut.
