Komisi Pemilihan Umum Pakistan Pastikan Jika Pemilu Akan Ditunda

Menurut konstitusi Pakistan, pemilihan umum harus diselenggarakan dalam waktu 60 hari setelah majelis nasional dan provinsi dibubarkan atau menyelesaikan masa jabatannya. Pemilihan umum juga bisa dilakukan  dalam waktu 90 hari jika pembubaran dilakukan lebih awal.

Mengutip Al Jazeera, pemerintahan mantan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 2023, beberapa hari sebelum menyelesaikan masa jabatannya. Sehingga, pemilu harus diselenggarakan paling lambat pada November 2023.

Dilansir ABC News, penundaan pemilu kemungkinan akan meningkatkan ketegangan politik di Pakistan. Ini bisa terlihat ketika pemimpin oposisi, Imran Khan, dicopot sebagai perdana menteri, melalui mosi tidak percaya oleh parlemen pada bulan April 2022, serta pemenjaraannya tahun ini setelah divonis bersalah atas kasus korupsi.

Dalam sebuah pernyataan, Komisi Pemilihan Umum Pakistan mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikan pengundian konstituen baru sebelum 14 Desember. Hal ini berarti pemungutan suara kemungkinan akan tertunda setidaknya hingga Februari 2024.

Namun, pemilihan umum masih dapat dilaksanakan akhir tahun ini jika pemerintah kabinet sementara, yang dilantik di bawah Perdana Menteri Anwaar-ul-Haq Kakar, memutuskan untuk tetap melaksanakannya sesuai dengan sensus sebelumnya. Kakar tidak berkomentar langsung mengenai pengumuman dari badan pengawas pemilu tersebut.

Sebelumnya, mantan Perdana Menteri, Shehbaz Sharif, telah mengisyaratkan bahwa pemilu tahun ini bisa saja ditunda. Dalam sebuah wawancara, Sharif mengatakan bahwa pemilu harus diadakan berdasarkan sensus baru.

"Kita harus mengadakan pemilu berdasarkan sensus baru. Ketika sensus telah dilakukan, pemungutan suara harus diadakan berdasarkan sensus tersebut kecuali jika ada halangan yang tidak dapat diatasi. Tetapi saya tidak melihat ada halangan seperti itu," kata Sharif, dikutip dari WION.

Ketika ditanya apakah penyelenggaraan pemilu berdasarkan sensus baru akan menunda pemilu atau tidak, Shehbaz melempar jawaban ke Komisi Pemilihan Umum, dengan mengatakan bahwa itu adalah tugas mereka.