Korut Kirim Surat ke PBB, Tuding Korsel Rekayasa Insiden Ledakan di DMZ

Konfrontasi diplomatik ini bermula ketika Duta Besar Korsel untuk PBB, Cha Ji-hoon, mengirimkan surat resmi setebal dua halaman ke presiden bergilir DK PBB pada 22 Oktober 2026. Seoul menilai penanaman ranjau tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata. Pemerintah Korsel mendesak Korut untuk meminta maaf, bertanggung jawab atas insiden itu, serta mengambil langkah konkret untuk mencegah eskalasi lanjutan di perbatasan.

Menanggapi hal tersebut, Korut melayangkan surat sanggahan. Pyongyang menyebut tuduhan Seoul sebagai upaya menghambat penguatan terhadap pembangunan pertahanan perbatasannya. Korut menegaskan bahwa pembangunan benteng merupakan tindakan pembelaan diri yang sah berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional. Korut juga menuduh pasukan Korsel melanggar Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara lain.

"Korut akan menggunakan hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB jika Korsel menyerbu wilayah negara kami bahkan satu milimeter pun atau melakukan provokasi langsung yang membahayakan keselamatan dan nyawa personel kami," Pyongyang memperingatkan dalam suratnya, dilansir Korea Herald pada Senin (26/10/2026).

Kedua negara kini menyampaikan versi yang bertentangan mengenai insiden tersebut melalui jalur diplomatik internasional. Tuduhan tersebut muncul di tengah penguatan perbatasan oleh Korut dan meningkatnya aktivitas militer di kawasan DMZ.

Sebelumnya, perwakilan Korut juga sempat melontarkan kecaman pedas dalam sidang Komite Pertama Majelis Umum PBB. Dalam forum tersebut, delegasi Pyongyang mempertanyakan motif di balik tindakan militer Korsel yang dinilai provokatif. Mereka bahkan menantang apakah Seoul berniat mengembangkan persenjataan nuklirnya sendiri atau memfasilitasi penggunaan senjata nuklir Amerika Serikat.

Situasi tersebut dikhawatirkan akan memicu babak baru perseteruan militer, termasuk ancaman Korut yang berencana mengaktifkan kembali siaran provokatif melalui pengeras suara ke wilayah selatan. Kedua pihak kini sama-sama memperketat siaga tempur di garis demarkasi.

Korea JoongAng Daily melaporkan, langkah agresif Korut di forum internasional dinilai bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bagian dari kebijakan luar negeri yang digariskan oleh pemimpinnya, Kim Jong Un. Dalam pidatonya di Majelis Rakyat Tertinggi pada Maret lalu, Kim telah menginstruksikan perombakan total pola diplomasi agar lebih responsif terhadap dinamika geopolitik global.

Para analis menilai Korut sengaja memanfaatkan kedekatan strategisnya dengan China dan Rusia, guna meredam tekanan sanksi internasional. Hubungan erat ini memberikan kepercayaan diri bagi Pyongyang untuk memperkuat posisi tawar dalam potensi negosiasi masa depan dengan Washington.

Dengan menjaga jarak dari tekanan pihak luar dan menggalang aliansi kuat, rezim Kim Jong Un berupaya mengamankan posisi sebagai kekuatan nuklir mandiri. Hal ini sekaligus menyulitkan upaya damai yang dimediasi oleh komunitas internasional di kawasan Asia Timur.