Korut Siapkan Opsi Militer Hadapi Eskalasi Kekuatan Pertahanan Jepang

Kim menuduh Tokyo berupaya menyembunyikan ambisinya untuk menjadi raksasa militer, sementara AS disebut berada di balik kebijakan pertahanan Jepang. Washington dinilai sengaja memberikan dukungan penuh terhadap persenjataan kembali Tokyo, serta menggunakan Jepang dan Korea Selatan (Korsel) sebagai pasukan penyerang untuk mencampuri kepentingan keamanan negara lain di kawasan Asia-Pasifik.

"Kami tidak akan pernah menjadi pengamat pasif terhadap evolusi militer Jepang yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan Korut," kata Kim, dikutip dari Korea Herald.

Pyongyang memperingatkan bahwa angkatan bersenjata mereka akan segera menyiapkan opsi militer tambahan, guna mengantisipasi eskalasi militer Jepang.

Pada 31 Juli 2026, Kementerian Pertahanan Jepang mengatakan bahwa negaranya berhasil melakukan uji tembak langsung rudal jelajah Tomahawk. Rudal tersebut diluncurkan oleh Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF) dari kapal perusak berkemampuan Aegis JS Chokai di Samudra Pasifik pada 29 Juli lalu. Uji coba ini menjadi bagian dari upaya Negeri Sakura memperkuat kemampuan di kawasan Indo-Pasifik.

Sejak Maret, JS Chokai telah memperoleh kemampuan meluncurkan Tomahawk. Kapal tersebut dijadwalkan kembali ke pangkalan Sasebo di Prefektur Nagasaki sekitar September, yaitu sebelum mulai bertugas di perairan sekitar Jepang dengan kemampuan rudal. Tokyo juga berencana memodifikasi tujuh kapal perusak Aegis lainnya agar dapat mengoperasikan rudal serupa.

Rudal Tomahawk buatan AS memiliki jangkauan sekitar 1.600 kilometer dan menjadi elemen utama strategi kemampuan serangan balasan Jepang. Berdasarkan Strategi Keamanan Nasional yang diadopsi pada 2022, Tokyo kini dapat menyerang pangkalan rudal musuh sebagai bentuk pertahanan diri dalam batas konstitusi pasifisnya, dilansir The Japan Times.

NHK News melaporkan, Jepang telah memesan sekitar 400 rudal dari AS dengan harga sekitar 169,4 miliar yen (Rp19,2 triliun). Pengiriman pertama diterima pada Maret 2026, sementara seluruh pesanan ditargetkan selesai pada Maret 2028. Meski pada April sempat muncul laporan mengenai potensi keterlambatan pengiriman akibat penggunaan rudal dalam perang melawan Iran, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menegaskan jadwal pengiriman tidak berubah.

Selain memperkuat armada laut, Jepang juga mulai mengerahkan rudal jarak jauh ke pangkalan Pasukan Bela Diri Darat di Prefektur Kumamoto dan Shizuoka sebagai bagian dari pengembangan kemampuan serangan balasan.

Di saat yang sama, Jepang menghadapi meningkatnya aktivitas militer China dan Rusia di sekitar wilayahnya. Pada 20 Juli, Tokyo mengungkapkan bahwa kapal perang kedua negara itu menggelar latihan bersama, termasuk latihan tembak langsung di kawasan yang diklaim sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang di sekitar Okinotori. Tokyo mencatat insiden tersebut melibatkan kapal perang Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan fregat Rusia. Insiden tersebut menandai pertama kalinya Jepang mendeteksi dan mempublikasikan latihan tembak langsung militer asing di ZEE-nya, dilansir Mainichi.

Menurut Kemenhan Jepang, sebuah kapal perusak rudal China melakukan latihan tembak sekitar 180 kilometer barat daya Okinotori, sementara kapal perang Rusia berada di dekat lokasi. Tokyo menyatakan latihan tersebut berpotensi membahayakan kapal sipil. Pihaknya juga telah menyampaikan protes melalui jalur diplomatik kepada Beijing.

Merespons pernyataan tersebut, Juru bicara Kementrian Luar Negeri China, Lin Jian, dengan tegas membantah protes Jepang tersebut. Lin mengatakan bahwa klaim Tokyo tidak berdasar karena Okinotori hanyalah sebuah batu karang yang tidak berhak memiliki ZEE berdasarkan hukum internasional. Ia juga menyatakan seluruh aktivitas militer Beijing-Moskow di kawasan itu berlangsung sesuai hukum internasional.