Longsor Sampah di Guinea Tewaskan 30 Orang, Pemerintah Dianggap Lalai

Lokasi TPA pembuangan terbuka terbesar di Conakry tersebut sebenarnya telah dijadwalkan untuk ditutup pada hari terjadinya bencana. Pemerintah setempat bahkan mengaku telah mengeluarkan surat perintah kepada warga sekitar untuk mengosongkan area. Sebagian warga disebut sudah pindah meski masih banyak yang bertahan ketika longsor sampah terjadi.

Tim penyelamat terus bekerja menggali reruntuhan untuk mencari korban selamat di lokasi kejadian. Pemerintah Guinea berjanji akan merelokasi sisa keluarga yang masih bertahan di sekitar area rawan bencana tersebut ke area yang lebih aman. "Kami akan memastikan keluarga yang tersisa direlokasi ke tempat lain," kata Dienabou Toure, Menteri Administrasi Wilayah dan Desentralisasi, di lokasi kejadian.

Dilansir Al Jazeera, Perdana Menteri Guinea, Amadou Oury Bah, sudah meninjau langsung operasi penyelamatan di hari yang sama setelah terjadinya longsor sampah. Pemerintah Guinea, dalam sebuah pernyataan, juga berjanji akan memberikan perawatan medis dan bantuan untuk para korban.

Di sisi lain, kubu oposisi juga menyatakan keprihatinan atas tragedi yang terjadi di Conakry. Mantan Perdana Menteri Guinea, Cellou Dalein Diallo, menyebut insiden tersebut sebagai tragedi yang membawa duka mendalam. Pemimpin faksi oposisi yang kini berstatus eksil tersebut juga menyayangkan fakta bahwa penutupan TPA sebenarnya dijadwalkan pada hari yang sama. Ia menegaskan, "Kini, pihak berwenang wajib mengusut secara transparan keadaan yang menyebabkan bencana ini terjadi," jelas Diallo dalam sebuah pernyataan di laman Facebook pribadinya.

Di sisi lain, bencana longsor sampah di Conakry memicu kemarahan para penyintas. Dilansir RFI, warga setempat mengaku telah berulang kali memperingatkan pemerintah setempat mengenai bahaya gunungan sampah yang kian membesar, tetapi hal tersebut malah diabaikan. "Kami sudah berkali-kali mengingatkan bahwa tempat ini adalah bom waktu, tapi pemerintah tidak pernah mendengarkan," ujar seorang warga lokal.

Meski penutupan TPA dijadwalkan pada hari kejadian, janji relokasi disebut tak kunjung terealisasi. Pihak berwenang berjanji mengusut tuntas penyebab kasus ini, sementara warga menuntut pertanggungjawaban nyata. "Tragedi ini terjadi karena kelalaian. Mereka baru bertindak setelah jatuh korban jiwa," ungkap penyintas lain yang enggan disebut namanya.

Secara politik, Guinea berada di bawah kendali junta militer pimpinan Jenderal Mamady Doumbouya yang memerintah setelah melancarkan kudeta pada 2021. Mamady kemudian memenangi pemilu pada Desember 2025 lalu. Dilansir Human Rights Watch, meskipun rezim militer berupaya mengembalikan ketertiban konstitusional melalui konsolidasi kekuasaan, situasi politik masih diliputi ketegangan akibat pembubaran sejumlah partai oposisi dan tekanan terhadap suara kritik.

Di sektor ekonomi, Guinea mencatatkan pertumbuhan signifikan berkat kelimpahan cadangan bauksit dan bijih besi melalui proyek mega-tambang Simandou. Kendati pertumbuhan ekonomi membaik, sebagian besar warga belum merasakan dampaknya secara langsung. Angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi akibat sejumlah hal, salah satunya adalah tingginya ketergantungan pada sektor ekonomi informal.