Makin Tegang, India Tangguhkan Visa untuk Warga Kanada

Jakarta, IDN Times - India telah menghentikan pemrosesan visa untuk warga negara Kanada pada Kamis (21/9/2023). Langkah ini dilakukan setelah meningkatnya perselisihan mengenai pembunuhan terhadap Hardeep Singh Nijjar, aktivis Sikh di Kanada, yang dianggap separatis oleh India.
Perselisihan ini muncul pada awal pekan ini setelah pemerintah Kanada mengaitkan India sebagai pelaku pembunuhan Nijjar. Tuduhan tersebut telah dibantah India yang dianggap tidak masuk akal.
1. India menangguhkan visa dengan alasan keamanan

Dilansir DW, BLS International, sebuah perusahaan India yang menawarkan layanan visa mengumumkan bahwa pemrosesan visa untuk warga Kanada akan ditangguhkan.
"Pemberitahuan penting dari Misi India: karena alasan operasional, berlaku mulai 21 September 2023, layanan visa India telah ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata BLS International di situs webnya.
Arindam Bagchi, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, mengatakan penangguhan itu dilakukan atas alasan keamanan.
“Situasi keamanan akibat kelambanan pemerintah Kanada mengakibatkan gangguan dan kami telah menangguhkan permohonan visa,” kata Bagchi.
Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri India memperingatkan warga negaranya yang tinggal dan bepergian ke Kanada untuk berhati-hati karena kejahatan rasial dan kekerasan kriminal yang dibenarkan secara politik. Sementara layanan Layanan visa Kanada bagi warga India tetap beroperasi.
2. Kedua negara mengurangi staf diplomat
Perselisihan ini juga membuat Komisi Tinggi Kanada di India mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi jumlah staf diplomatiknya. Hal itu dilakukan setelah beberapa diplomatnya menerima ancaman di media sosial.
“Mengingat situasi saat ini di mana ketegangan meningkat, kami mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan diplomat kami,” kata misi Kanada dalam sebuah pernyataan.
“Dengan adanya beberapa diplomat yang menerima ancaman di berbagai platform media sosial, Global Affairs Canada sedang menilai penambahan stafnya di India. Sebagai akibatnya, dan demi kehati-hatian, kami memutuskan untuk sementara waktu menyesuaikan kehadiran staf di India," tambahnya.
Pemerintah India telah memperkirakan akan ada pengurangan staf diplomatik Kanada yang bekerja di India.
“Kami telah memberi tahu pemerintah Kanada bahwa kehadiran diplomat harus seimbang. Jumlah mereka di sini jauh lebih tinggi dibandingkan di Kanada. Saya berasumsi akan ada pengurangan," ujar Bagchi.
3. Kanada meminta India bekerja sama dalam penyelidikan pembunuhan

Dilansir BBC, ketegangan dimulai setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada 18 September mengatakan badan intelijen negaranya sedang menyelidiki apakah agen pemerintah India terlibat dalam pembunuhan Nijjar, seorang warga negara Kanada. Nijjar ditembak mati oleh dua pria bersenjata bertopeng di luar kuil Sikh di British Columbia.
India bereaksi keras atas pernyataan tersebut, mengatakan Kanada sedang berusaha mengalihkan fokus dari teroris dan ekstremis Khalistan yang diberi perlindungan di sana. Nijjar telah ditetapkan sebagai teroris oleh India pada 2020.
Pemerintah India sering bereaksi tajam terhadap tuntutan separatis Sikh di negara-negara Barat yang menyerukan agar Khalistan memisahkan diri dari India. Gerakan Khalistan telah berhasil dipadamkan dengan kekerasan dan kini hanya memiliki sedikit resonansi di India, tapi masih populer di kalangan diaspora Sikh di negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Inggris.
Pada Kamis, Trudeau di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, mengatakan dia tidak ingin memprovokasi India dengan tuduhan tersebut.
"Tidak diragukan lagi bahwa India adalah negara yang semakin penting dan negara yang perlu terus kita ajak kerja sama," kata Trudeau.
Trudeau belum menyampaikan bukti apapun yang mengaitkan india atas pembunuhan itu, ia justru meminta pejabat India untuk bekerja sama dalam penyelidikan pembunuhan tersebut.
“Hal ini telah kami sampaikan kepada pihak Kanada, menegaskan kepada mereka bahwa kami bersedia mempertimbangkan informasi spesifik apa pun yang diberikan kepada kami. Namun, sejauh ini kami belum menerima informasi spesifik seperti itu," kata Bagchi.