Anuthin Charnvirakul Kembali Dipilih Jadi PM Thailand
- Parlemen Thailand memilih Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri dengan 293 suara, memperkuat posisi kubu konservatif setelah kemenangan besar Partai Bhumjaithai dalam pemilu Februari 2026.
- Pemerintahan baru terbentuk lewat koalisi besar yang mencakup Partai Pheu Thai dan 14 partai kecil, menyusul runtuhnya pemerintahan lama akibat krisis politik dan kontroversi pernyataan Paetongtarn Shinawatra.
- Oposisi melemah karena tuduhan etika terhadap anggota People’s Party, sementara Anutin berjanji fokus pada kebutuhan publik di tengah tantangan ekonomi dan ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja.
Jakarta, IDN Times - Parlemen Thailand resmi memilih Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri dalam pemungutan suara yang digelar pada Kamis (19/3/2026). Kemenangan ini memperkuat posisi kubu konservatif di pemerintahan setelah partainya meraih hasil signifikan dalam pemilu.
Anutin memperoleh dukungan mayoritas dari anggota legislatif yang baru dilantik. Ketua Parlemen Sophon Zaram mengumumkan hasil tersebut di hadapan publik.
“Parlemen ini telah memilih Anutin Chanvirakul untuk menjadi perdana menteri,” kata Sophon, seperti dikutip dari AFP.
Dalam pemungutan suara, Anutin meraih 293 suara. Sementara rival progresifnya, Natthaphong Ruengpanyawut, hanya memperoleh 119 suara, dan 86 anggota parlemen lainnya memilih abstain.
1. Dominasi Partai Bhumjaithai
Kemenangan Anutin tidak lepas dari performa kuat Partai Bhumjaithai dalam pemilu Februari lalu. Partai ini berhasil meraih kursi terbanyak setelah mengusung sejumlah janji kampanye yang tegas, termasuk kebijakan keamanan perbatasan.
Bhumjaithai menjanjikan pembangunan tembok di perbatasan dengan Kamboja, penutupan seluruh pos lintas batas, serta perekrutan hingga 100.000 tentara sukarela. Agenda tersebut mendapat perhatian luas di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Kemenangan ini juga terjadi setelah dua kali bentrokan berdarah di perbatasan Thailand-Kamboja pada tahun sebelumnya. Situasi tersebut ikut memengaruhi preferensi pemilih terhadap pendekatan keamanan yang lebih keras.
Anutin dikenal sebagai tokoh pro-militer dan pro-monarki. Selain itu, ia juga menjadi sorotan karena mendukung kebijakan dekriminalisasi ganja di Thailand.
2. Kejatuhan pemerintah lama
Pembentukan pemerintahan baru ditopang oleh koalisi besar. Partai Pheu Thai, yang sebelumnya memimpin pemerintahan, kini bergabung bersama 14 partai kecil untuk mendukung Anutin. Langkah ini terjadi setelah pemerintahan sebelumnya runtuh. Anutin menarik partainya dari koalisi, yang memicu krisis politik di dalam negeri.
Kejatuhan tersebut dipicu kontroversi pernyataan Paetongtarn Shinawatra, putri mantan PM Thaksin Shinawatra. Pernyataan itu dinilai sensitif terkait pemimpin Kamboja dan militer Thailand, sehingga memicu kemarahan publik dan elite politik.
Di sisi lain, partai reformis People’s Party yang sempat diprediksi menang pemilu kini berada di posisi oposisi. Namun, partai ini juga menghadapi tekanan hukum.
3. Oposisi melemah, namun tantangan pemerintah menguat
Sebanyak 10 anggota parlemen dari People’s Party, termasuk pemimpinnya Natthaphong, menghadapi tuduhan pelanggaran etika. Tuduhan ini berkaitan dengan upaya mereka mereformasi undang-undang penghinaan terhadap raja.
Jika terbukti bersalah, mereka berpotensi dilarang berpolitik. Hal ini dapat semakin melemahkan kekuatan oposisi di parlemen.
Meski demikian, Natthaphong menegaskan pihaknya akan tetap menjalankan fungsi oposisi. Ia menyatakan parlemen akan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Anutin menyampaikan komitmennya untuk melayani publik.
“Mereka yang mengenal saya, memahami bahwa setiap kali ada masalah yang memengaruhi masyarakat, saya akan segera menanggapi kebutuhan mereka,” ujarnya sebelum pemungutan suara.
Pemerintahan baru Thailand kini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dampak konflik di Timur Tengah, perlambatan ekonomi, hingga ketegangan di perbatasan dengan Kamboja.
