Jakarta, IDN Times - Gelombang protes yang melibatkan Generasi Z di sejumlah negara sepanjang 2025 memiliki pola yang serupa, mulai dari ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, korupsi, hingga pembatasan kebebasan di media sosial.
Gerakan tersebut turut menunjukkan bagaimana platform digital dapat memperkuat mobilisasi massa dan mendorong perubahan politik.
"Menurut saya, penting untuk membahas Bangladesh dan demonstrasi yang terjadi di sana. Aksi tersebut sebenarnya berlangsung sebelum 2025, tepatnya setahun sebelumnya, tetapi kemudian menjadi semacam cetak biru bagi sejumlah gerakan protes lainnya," katanya dikutip IDN Times dalam podcast BBC The Global Story, Minggu (18/10/2026).
Gerakan tersebut antara lain melibatkan kelompok mahasiswa Students Against Discrimination atau Mahasiswa Melawan Diskriminasi. Namun, demonstrasi berkembang menjadi pemberontakan massal setelah sejumlah peserta aksi tewas dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pembantaian Juli.
Spring menjelaskan bahwa organisasi seperti Amnesty International menyoroti tindakan represif pemerintah yang menyebabkan kematian mahasiswa, jurnalis, warga sipil, dan orang-orang yang seharusnya tidak menjadi korban. Kekhawatiran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia turut memperkuat gerakan tersebut.
Aksi tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di media sosial. Banyak peserta demonstrasi berasal dari Generasi Z dan menggunakan platform digital untuk mengunggah konten, mengajak orang lain bergabung, serta mendorong partisipasi.
Situasi itu berujung pada lengsernya Perdana Menteri Bangladesh saat itu, Sheikh Hasina. Menurut Spring, keberhasilan gerakan tersebut membawa perubahan pemerintahan menjadikannya momen penting bagi gelombang protes berikutnya.
Upaya pemerintah membatasi akses internet juga memperburuk keadaan. Pemadaman dimulai pada 18 Juli 2024 dan berlangsung sekitar 10 hari hingga 28 Juli. Sejumlah platform, termasuk WhatsApp, TikTok, YouTube, dan Facebook, turut dibatasi.
Kebijakan tersebut justru menambah frustrasi masyarakat karena mereka kehilangan akses untuk menyampaikan ketidakpuasan dan mengorganisasi gerakan. Setelah internet kembali tersedia, protes malah semakin menguat.
"Akibatnya, situasi menjadi jauh lebih buruk. Ketika akses internet kembali tersedia, gerakan protes justru semakin kuat," ujar dia.
