Menengok Aksi Protes Gen Z Tumbangkan Rezim di Dunia, Akankah Berlanjut?
Protes Gen Z di sejumlah negara dipicu persoalan ekonomi, korupsi, pembatasan media sosial, dan kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat.
Media sosial memperkuat mobilisasi, menyebarkan pesan protes, serta membuat ketimpangan dan ketidakpuasan masyarakat semakin terlihat.
Spring memperkirakan demonstrasi serupa berlanjut pada 2026 jika pemerintah tidak mengubah pendekatan terhadap tuntutan masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Gelombang protes yang melibatkan Generasi Z di sejumlah negara sepanjang 2025 memiliki pola yang serupa, mulai dari ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, korupsi, hingga pembatasan kebebasan di media sosial.
Gerakan tersebut turut menunjukkan bagaimana platform digital dapat memperkuat mobilisasi massa dan mendorong perubahan politik.
"Menurut saya, penting untuk membahas Bangladesh dan demonstrasi yang terjadi di sana. Aksi tersebut sebenarnya berlangsung sebelum 2025, tepatnya setahun sebelumnya, tetapi kemudian menjadi semacam cetak biru bagi sejumlah gerakan protes lainnya," katanya dikutip IDN Times dalam podcast BBC The Global Story, Minggu (18/10/2026).
Gerakan tersebut antara lain melibatkan kelompok mahasiswa Students Against Discrimination atau Mahasiswa Melawan Diskriminasi. Namun, demonstrasi berkembang menjadi pemberontakan massal setelah sejumlah peserta aksi tewas dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pembantaian Juli.
Spring menjelaskan bahwa organisasi seperti Amnesty International menyoroti tindakan represif pemerintah yang menyebabkan kematian mahasiswa, jurnalis, warga sipil, dan orang-orang yang seharusnya tidak menjadi korban. Kekhawatiran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia turut memperkuat gerakan tersebut.
Aksi tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di media sosial. Banyak peserta demonstrasi berasal dari Generasi Z dan menggunakan platform digital untuk mengunggah konten, mengajak orang lain bergabung, serta mendorong partisipasi.
Situasi itu berujung pada lengsernya Perdana Menteri Bangladesh saat itu, Sheikh Hasina. Menurut Spring, keberhasilan gerakan tersebut membawa perubahan pemerintahan menjadikannya momen penting bagi gelombang protes berikutnya.
Upaya pemerintah membatasi akses internet juga memperburuk keadaan. Pemadaman dimulai pada 18 Juli 2024 dan berlangsung sekitar 10 hari hingga 28 Juli. Sejumlah platform, termasuk WhatsApp, TikTok, YouTube, dan Facebook, turut dibatasi.
Kebijakan tersebut justru menambah frustrasi masyarakat karena mereka kehilangan akses untuk menyampaikan ketidakpuasan dan mengorganisasi gerakan. Setelah internet kembali tersedia, protes malah semakin menguat.
"Akibatnya, situasi menjadi jauh lebih buruk. Ketika akses internet kembali tersedia, gerakan protes justru semakin kuat," ujar dia.
1. Nepal jadi sorotan karena protes dan larangan media sosial
protes di Nepal pada September 2025. (हिमाल सुवेदी, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons) Selain Togo, Madagaskar, dan Maroko, Spring menyoroti demonstrasi di Nepal yang mendapat perhatian luas di media sosial dunia. Video demonstran muda yang menari mengikuti tren TikTok di tengah gedung-gedung terbakar menjadi gambaran gerakan protes pada era media sosial.
"Protes di Nepal sangat signifikan karena menjadi sorotan luas di media sosial di seluruh dunia," tuturnya.
Menurut Spring, persoalan utama yang memicu demonstrasi di Nepal adalah korupsi dan anggapan politikus menyalahgunakan kekuasaan untuk mengumpulkan kekayaan. Kemarahan juga muncul terhadap praktik yang dikenal sebagai nepo babies, yakni dugaan pemberian keistimewaan kepada anak-anak dari keluarga kaya dan berkuasa.
"Di Nepal, persoalan ini bermula antara lain dari unggahan media sosial keluarga-keluarga berada dan anak-anak politikus. Mereka memamerkan pesta ulang tahun mewah dan gaya hidup berlebihan," kata dia.
Konten itu dianggap menyakitkan di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja. Spring melihat kemiripan dengan Bangladesh, ketika kesulitan yang dihadapi masyarakat berhadapan dengan kesan bahwa para politikus tidak mengalami persoalan serupa.
Media sosial berperan sebagai pemicu sekaligus sarana penyebaran protes. Unggahan mengenai gaya hidup mewah keluarga politikus mendorong kemarahan terhadap keistimewaan yang mereka nikmati.
Situasi semakin memanas ketika pemerintah Nepal mengumumkan pelarangan sejumlah platform media sosial, termasuk Facebook, X, YouTube, dan TikTok. Pemerintah menyatakan platform tersebut perlu diatur untuk menangani berita palsu, ujaran kebencian, dan penipuan daring.
Keputusan itu memicu demonstran Gen Z mendatangi gedung parlemen di Kathmandu untuk menolak pembatasan akses media sosial. Mereka memandang kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah mengendalikan masyarakat dan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat.
Spring mengakui perlunya perlindungan dari konten berbahaya, disinformasi, dan ujaran kebencian, terutama bagi anak-anak dan remaja. Namun, para demonstran menilai kebijakan pemerintah Nepal bukan semata-mata untuk mengatasi dampak negatif media sosial.
"Situasinya kemudian meningkat dengan sangat cepat. Saya masih ingat betul ketika menggulir linimasa dan melihat video gedung parlemen yang terbakar, sementara orang-orang menari di sekitarnya. Saya sampai sulit memercayai bahwa hal itu benar-benar terjadi," ujar Spring.
Pada akhirnya, gerakan tersebut berhasil menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Spring menilai salah satu faktor yang membuat gerakan seperti di Nepal dan Bangladesh memiliki daya tekan besar adalah fokus pada persoalan yang jelas dan pesan yang relatif terpadu. Korupsi, misalnya, menjadi isu yang dapat menyatukan masyarakat dengan pandangan berbeda.
Media sosial juga membantu penyebaran gerakan yang membawa pesan jelas. Ketidakpuasan yang awalnya muncul setelah seseorang melihat unggahan tentang kemewahan keluarga politikus dapat berkembang menjadi partisipasi dalam gerakan yang membawa perubahan politik besar.
2. Media sosial memperkuat protes di Kenya
Seorang aktivis peduli lingkungan membawa poster saat ia berpartisipasi dalam protes mogok iklim menuntut aksi atas perubahan iklim, di Nairobi, Kenya, pada 20 September 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Baz Ratner Spring menilai gelombang protes Gen Z tidak akan berlangsung dengan cara yang sama tanpa media sosial. Persoalan mendasar seperti ekonomi dan korupsi tetap ada, tetapi platform digital membuat ketimpangan dan ketidakpuasan lebih terlihat.
"Menurut saya, gerakan ini tidak akan terjadi dengan cara yang sama tanpa media sosial. Berbagai persoalan mendasar, baik ekonomi maupun korupsi, tetap ada terlepas dari keberadaan media sosial," ujarnya.
Selain Asia Selatan, gerakan serupa muncul di sejumlah negara Afrika. Salah satu peristiwa yang membekas bagi Spring adalah protes di Kenya setelah kematian blogger Albert Ojwang, yang berusia 31 tahun.
Ojwang dikenal melalui konten di X dan YouTube yang membahas persoalan sosial di Kenya. Ia juga bekerja sebagai guru. Ia ditangkap setelah wakil kepala kepolisian Kenya mengajukan pengaduan dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial.
Ojwang meninggal ketika berada dalam tahanan polisi. Setelah itu, tiga polisi dan tiga warga sipil didakwa terkait kematiannya.
Polisi awalnya menyatakan Ojwang meninggal akibat luka yang ditimbulkan sendiri. Namun, pernyataan tersebut ditarik setelah hasil autopsi menunjukkan dia kemungkinan meninggal akibat luka penganiayaan.
"Peristiwa ini memicu kemarahan besar, terutama terkait kebrutalan dan korupsi di tubuh kepolisian," tuturnya.
Spring menyoroti kesenjangan pemahaman antara pejabat pemerintah dan masyarakat mengenai pengaruh tokoh di dunia maya. Sosok yang kurang dikenal di lingkungan pejabat atau media tradisional belum tentu memiliki jangkauan kecil di kalangan masyarakat, khususnya anak muda.
Karena itu, kematian Ojwang menjadi persoalan besar bagi banyak orang yang mengenal dan mengikuti kontennya. Kemarahan tersebut turut menjadi salah satu pemicu gerakan protes di Kenya.
3. Protes Gen Z diperkirakan berlanjut pada 2026
Demo pelajar di Prancis meluas. (AFP/Romeo Boetzle) Memasuki 2026, Spring menilai pola dasar gerakan protes Gen Z telah terbentuk. Dia memperkirakan demonstrasi serupa masih akan terjadi, terutama jika pemerintah tidak mengubah pendekatan dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
"Menurut saya, pola dasar bagi gerakan protes Gen Z sudah terbentuk. Saya akan sangat terkejut jika tidak ada lagi demonstrasi serupa tahun ini," paparnya.
Menurut Spring, salah satu hal yang perlu diamati adalah apakah para politikus di negara-negara tersebut akan belajar dari peristiwa di Bangladesh dan Nepal. Jika tidak ada perubahan pendekatan, pemerintah berpotensi terus menghadapi gelombang demonstrasi.
Spring juga menyoroti kebijakan Australia yang melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kelompok yang terdampak kebijakan itu sebagian besar termasuk Generasi Alpha, yaitu generasi setelah Gen Z.
Sejauh ini, menurut Spring, ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut belum berkembang menjadi demonstrasi besar. Meski demikian, pengaturan media sosial diperkirakan tetap menjadi salah satu isu penting sepanjang 2026.
"Saya tertarik melihat apakah pemerintah di sejumlah negara akan mencoba menerapkan kebijakan serupa dan apakah langkah tersebut akan mendapat perlawanan dari masyarakat," kata dia.
