Pelantikan Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri AS oleh Wakil Presiden AS JD Vance. (Office of Vice President of the United States, Public domain, via Wikimedia Commons)
Sejak awal masa jabatan kedua Trump pada 2025, mantan senator asal Florida ini memegang kekuasaan besar di lingkaran dalam Gedung Putih. Dia menjadi pejabat pertama sejak era Henry Kissinger yang merangkap jabatan sebagai Menlu sekaligus Penasihat Keamanan Nasional AS setelah ditunjuk pada Mei 2025. Sebelumnya, dia juga sempat ditugaskan menjadi pelaksana tugas kepala Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Arsiparis AS pada Februari 2025.
Dalam praktiknya, Rubio menjalankan peran utama pada kebijakan kontroversial pemerintah di Amerika Latin, termasuk serangan udara terhadap kapal penyelundup narkotika di Karibia serta penggulingan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, pada Januari lalu. Namun, peran diplomatiknya dalam perundingan Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina justru banyak dikesampingkan karena Trump lebih mengandalkan utusan khusus Steve Witkoff dan menantunya, Jared Kushner. Di tengah kekalahan pemilu sela ini, sumber yang dekat Gedung Putih menilai Rubio kemungkinan memilih bertahan demi menjaga stabilitas dan menjadi penyeimbang di dalam kabinet.
Selain Rubio, isu pencopotan jabatan juga menerpa Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang disalahkan atas penanganan perang Iran. Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, bahkan mengancam akan mengajukan pemakzulan terhadap Hegseth pekan depan dan menyarankan Trump segera menggantinya sebelum Kongres baru yang dikuasai Partai Demokrat dilantik pada Januari mendatang.
"Kalian lihat sendiri, mereka menyerang saya. Mereka menyerang kami karena kami efektif. Upaya itu tidak akan berhasil dan kami tidak akan mundur," kata Hegseth melalui pernyataan video dalam menanggapi ancaman pemakzulan tersebut, dilansir BBC.
Sementara itu, Trump menegaskan berniat mempertahankan Hegseth dan memuji kinerjanya dalam operasi penangkapan Maduro serta penanganan konflik Iran. Di sisi lain, laporan The Washington Post menyebutkan bahwa Trump justru sedang mempertimbangkan untuk mencopot Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine atau Kepala Komando Pusat AS (Centcom) Laksamana Brad Cooper yang memberikan arahan militer terkait perang tersebut.