Menlu AS Bantah Bakal Mundur Usai Republik Kalah Pemilu Sela

- Marco Rubio membantah rencana mundur dari pemerintahan Donald Trump dan menyatakan akan bekerja hingga masa jabatan presiden berakhir; Kemlu AS serta Gedung Putih turut menolak laporan media.
- Spekulasi muncul setelah Partai Republik kalah dalam pemilu sela, di tengah kemarahan publik atas perang Iran dan harga bahan bakar; sejumlah pihak menilai Rubio perlu menjauh demi peluang 2028.
- Rubio memegang jabatan Menlu dan Penasihat Keamanan Nasional, sementara tekanan juga menghantam Pete Hegseth; Trump menyatakan tetap mendukung Hegseth di tengah isu perombakan kabinet.
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, membantah laporan yang menyebut dirinya berencana mundur dari pemerintahan Presiden Donald Trump pada Kamis (5/11/2026). Isu pengunduran diri ini mencuat setelah Partai Republik menelan kekalahan telak dalam pemilihan umum (pemilu) sela pada Selasa.
Melansir The New York Times, pria yang juga menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih tersebut menegaskan akan tetap bekerja hingga masa jabatan Trump berakhir. Rubio enggan membahas masa depan politiknya di tengah spekulasi pencalonan presiden pada 2028. Dia mengaku tidak mengetahui asal-usul beredarnya kabar rencana pengunduran diri tersebut.
1. Kemlu AS dan Gedung Putih bantah laporan media

Gedung Putih. (unsplash.com/Tomasz Zielonka) Spekulasi kepergian Rubio bermula dari laporan sejumlah media pada Kamis. Bloomberg News melaporkan bahwa Rubio sedang mempertimbangkan untuk keluar dari kabinet dan telah membicarakan niat tersebut dengan pejabat Gedung Putih, tetapi diminta untuk bertahan. Di sisi lain, laporan The Independent menyebutkan bahwa Rubio masuk dalam empat hingga lima pejabat senior kabinet yang bersiap mundur demi mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (pilpres) 2028.
Menanggapi kabar tersebut, Rubio menegaskan bahwa bekerja untuk Trump hingga akhir masa jabatan selalu menjadi rencananya sejak awal. Dia menolak berbicara lebih jauh soal kontestasi politik mendatang dan menertawakan rumor kepergiannya dari kabinet.
"Saya menyukai pekerjaan yang sedang saya lakukan. Ditambah lagi, saya selalu tertawa ketika mereka bilang dia akan meninggalkan pekerjaannya, lalu saya bertanya pekerjaan yang mana," ujar Rubio.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS dan Gedung Putih turut membantah laporan media tersebut. Asisten Menlu AS untuk Urusan Publik Global, Dylan Johnson, menyebut artikel Bloomberg News sepenuhnya karangan dan melabeli laporan The Independent sebagai berita palsu tak berdasar dari sumber anonim fiktif. Senada, Juru Bicara Gedung Putih, Davis Ingle, menuduh media penyebar isu sedang mendorong teori konspirasi palsu dan menegaskan tim kepresidenan tetap kompak menjalankan agenda utama pemerintah.
2. Rubio dinilai perlu menjaga jarak dari pemerintahan Trump

Dari kiri ke kanan: Wakil Presiden AS JD Vance, Presiden AS Donald Trump, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio (U.S. Department of State, Public domain, via Wikimedia Commons) Rumor perombakan kabinet berembus kencang setelah Partai Republik kehilangan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat dalam pemilu sela. Partai Demokrat bahkan berhasil merebut basis kuat Partai Republik seperti di Kansas dan Texas. Hasil buruk ini dipicu oleh kemarahan publik atas perang dengan Iran yang telah berjalan sembilan bulan serta lonjakan harga bahan bakar.
Sejumlah sumber internal Partai Republik dan pejabat pemerintah Inggris menilai Rubio perlu segera mundur untuk menjaga jarak dari kebijakan perang Trump agar peluangnya pada pilpres 2028 tetap terjaga. Seorang sekutu dekat menilai Rubio saat ini lebih unggul dibandingkan pesaing utamanya, Wakil Presiden AS JD Vance, dalam bursa kandidat capres Partai Republik.
"Sangat masuk akal baginya untuk mundur dan meninggalkan pemerintahan. Dia tidak bisa mencalonkan diri saat masih menjabat sebagai menteri luar negeri, dan tetap terikat dengan pemerintahan hanya akan merugikan prospeknya," tutur sekutu Rubio tersebut, dilansir The Independent.
Berbeda dengan para pengamat yang menyarankannya menjauh, Rubio justru membela keputusan Trump terkait perang Iran saat mendampingi sang presiden kampanye di Kansas pada Minggu. Meski mengakui kenaikan harga bensin bukan hal yang menguntungkan untuk dikampanyekan, Rubio menilai Trump layak mendapat apresiasi besar karena berani mengambil tindakan demi masa depan jangka panjang negara walau tidak populer secara politik. Selain itu, Rubio telah berulang kali menyatakan akan mendukung penuh Vance jika sang wakil presiden maju pada pilpres 2028.
3. Rubio memegang kekuasaan besar dalam kabinet

Pelantikan Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri AS oleh Wakil Presiden AS JD Vance. (Office of Vice President of the United States, Public domain, via Wikimedia Commons) Sejak awal masa jabatan kedua Trump pada 2025, mantan senator asal Florida ini memegang kekuasaan besar di lingkaran dalam Gedung Putih. Dia menjadi pejabat pertama sejak era Henry Kissinger yang merangkap jabatan sebagai Menlu sekaligus Penasihat Keamanan Nasional AS setelah ditunjuk pada Mei 2025. Sebelumnya, dia juga sempat ditugaskan menjadi pelaksana tugas kepala Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan Arsiparis AS pada Februari 2025.
Dalam praktiknya, Rubio menjalankan peran utama pada kebijakan kontroversial pemerintah di Amerika Latin, termasuk serangan udara terhadap kapal penyelundup narkotika di Karibia serta penggulingan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, pada Januari lalu. Namun, peran diplomatiknya dalam perundingan Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina justru banyak dikesampingkan karena Trump lebih mengandalkan utusan khusus Steve Witkoff dan menantunya, Jared Kushner. Di tengah kekalahan pemilu sela ini, sumber yang dekat Gedung Putih menilai Rubio kemungkinan memilih bertahan demi menjaga stabilitas dan menjadi penyeimbang di dalam kabinet.
Selain Rubio, isu pencopotan jabatan juga menerpa Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang disalahkan atas penanganan perang Iran. Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, bahkan mengancam akan mengajukan pemakzulan terhadap Hegseth pekan depan dan menyarankan Trump segera menggantinya sebelum Kongres baru yang dikuasai Partai Demokrat dilantik pada Januari mendatang.
"Kalian lihat sendiri, mereka menyerang saya. Mereka menyerang kami karena kami efektif. Upaya itu tidak akan berhasil dan kami tidak akan mundur," kata Hegseth melalui pernyataan video dalam menanggapi ancaman pemakzulan tersebut, dilansir BBC.
Sementara itu, Trump menegaskan berniat mempertahankan Hegseth dan memuji kinerjanya dalam operasi penangkapan Maduro serta penanganan konflik Iran. Di sisi lain, laporan The Washington Post menyebutkan bahwa Trump justru sedang mempertimbangkan untuk mencopot Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine atau Kepala Komando Pusat AS (Centcom) Laksamana Brad Cooper yang memberikan arahan militer terkait perang tersebut.























