Meski Sempat Menolak, Mojtaba Khamenei Setujui Perjanjian AS-Iran

19 Jun 2026, 16:55 WIB

Marcheilla Ariesta

News

Channel

Add as Preferred source

Meski Sempat Menolak, Mojtaba Khamenei Setujui Perjanjian AS-Iran

potret Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei (commons.wikimedia.org/khamenei.ir)

Intinya Sih

Ayatollah Mojtaba Khamenei akhirnya menyetujui MoU AS-Iran setelah mendapat jaminan bahwa kepentingan nasional dan hak rakyat Iran akan tetap terlindungi dalam kesepakatan tersebut.
Negosiasi lanjutan antara Teheran dan Washington dimulai dengan fokus pada pencabutan sanksi, isu keamanan regional, serta pengawasan program nuklir yang akan diawasi oleh IAEA.
Iran membuka kembali akses Selat Hormuz tanpa biaya pelayaran selama 60 hari, menandai meredanya ketegangan dan pemulihan aktivitas perdagangan serta energi di kawasan Teluk.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei sempat tidak sependapat dengan memorandum of understanding (MoU) yang baru saja ditandatangani antara Teheran dan Washington. Namun, ia akhirnya setuju setelah menerima jaminan dari para pemimpin Iran bahwa kepentingan nasional negara itu akan tetap terlindungi.

Pernyataan tersebut disampaikan Khamenei dalam keterangan tertulis yang dikutip media pemerintah Iran. Ia mengatakan memiliki pandangan berbeda terhadap kesepakatan tersebut, tetapi memutuskan untuk menyetujuinya setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan para pejabat terkait menyatakan komitmen buat menjaga kepentingan Iran.

Menurut Khamenei, para pemimpin Iran telah berjanji melindungi hak-hak rakyat Iran serta kelompok-kelompok yang selama ini menjadi bagian dari apa yang disebut Teheran sebagai poros perlawanan. Di tengah munculnya harapan terhadap proses perdamaian, Khamenei juga memperingatkan Iran tidak akan menerima tuntutan tambahan dari Amerika Serikat dalam proses negosiasi selanjutnya.

“Saya memiliki pandangan yang berbeda,” kata Khamenei mengenai kesepakatan tersebut, dikutip dari Al Jazeera, Jumat (19/6/2026).

“Jika pihak Amerika ingin bersikap serakah, mereka (kepemimpinan Iran) tidak akan menerimanya,” tegasnya.

1. Negosiasi langsung dengan AS tetap berlanjut

Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, sedang berjalan menggandeng kedua anaknya. (commons.wikimedia.org/Hamed Malekpour)

Meski sempat memiliki keberatan terhadap kesepakatan itu, Khamenei menyatakan dukungannya terhadap dialog langsung antara Iran dan Amerika Serikat yang akan berlangsung pada tahap berikutnya. Ia menegaskan perundingan tatap muka tidak berarti Iran akan menerima seluruh pandangan atau tuntutan dari Washington.

“Jelas bahwa negosiasi tatap muka yang akan dilakukan di masa depan tidak berarti menerima pandangan musuh,” ujar Khamenei.

Pernyataan tersebut muncul ketika masih terdapat ketidakpastian mengenai keikutsertaan delegasi Iran dalam pembicaraan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat (19/6/2026).

Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut dan menyebut Teheran belum mengambil keputusan final terkait pengiriman delegasi ke Swiss. Menurut sumber itu, konsultasi internal masih berlangsung.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan pembicaraan tetap diharapkan berjalan sesuai rencana. Kesepahaman antara kedua negara sebelumnya telah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian setelah tercapainya gencatan senjata yang mengakhiri konflik yang pecah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

2. IAEA: Kini saatnya kerja teknis dimulai

Wakil Presiden AS, JD Vance (Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons)

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan periode negosiasi selama 60 hari antara Teheran dan Washington secara resmi dimulai pada Kamis. Ia juga mengumumkan pembatasan terhadap lalu lintas maritim menuju pelabuhan-pelabuhan Iran telah dicabut.

Negosiasi lanjutan diperkirakan akan membahas sejumlah isu sensitif, termasuk pencabutan sanksi terhadap Iran serta berbagai persoalan keamanan kawasan yang masih menjadi sumber ketegangan antara kedua negara.

Selain itu, perkembangan situasi di Lebanon selatan dan masa depan kelompok Hizbullah juga diperkirakan akan menjadi bagian dari pembahasan diplomatik yang lebih luas.

Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Mariano Grossi menyambut baik penandatanganan memorandum tersebut dan menyatakan kesiapan lembaganya membantu proses verifikasi terkait program nuklir Iran.

“Sekarang saatnya kami duduk bersama rekan-rekan Amerika dan rekan-rekan Iran untuk mulai merumuskan langkah-langkah konkret yang harus diambil. Jadi saya pikir baik bahwa memorandum itu sudah ada. Sekarang pekerjaan teknis dimulai,” kata Grossi.

IAEA diperkirakan akan memainkan peran penting dalam memastikan implementasi kesepakatan, terutama terkait pengawasan aktivitas nuklir Iran yang selama ini menjadi salah satu isu paling sensitif dalam hubungan Teheran dan Washington.

3. Selat Hormuz dibuka, ketegangan mulai mereda

potret Selat Hormuz (commons.wikimedia.org/European Space Agency)

Sebagai bagian dari implementasi kesepakatan, Iran mulai membuka kembali akses di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute perdagangan energi terpenting di dunia. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengumumkan bahwa kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz tidak akan dikenakan biaya pelayaran selama 60 hari ke depan.

Meski demikian, kapal yang hendak melintas tetap diwajibkan mengajukan permohonan kepada otoritas maritim Iran serta mengikuti jalur dan jadwal pelayaran yang telah ditentukan karena masih adanya pertimbangan keselamatan navigasi.

Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan pasukan AS tidak lagi menghalangi kapal yang berlayar menuju maupun keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran di kawasan Teluk dan Teluk Oman.

Meredanya ketegangan juga mulai berdampak pada sektor energi dan perjalanan internasional. Pemerintah Inggris mencabut imbauan untuk menghindari perjalanan non-esensial ke sejumlah negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait.

Sementara itu, Kuwait Petroleum Corporation mengumumkan seluruh status force majeure yang diberlakukan selama konflik telah dicabut. Perusahaan tersebut menargetkan produksi minyak meningkat menjadi dua juta barel per hari dalam sepekan seiring pulihnya aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz.