Jakarta, IDN Times - Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, menyatakan sindikat penipuan daring memanfaatkan layanan internet satelit Starlink di wilayah perbatasan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato di parlemen pada Jumat (31/7/2026).
Pemerintah Myanmar berjanji memperkuat penindakan kejahatan siber yang kini menjadi sorotan dunia. Otoritas menegaskan akan menindak tegas seluruh jaringan penipuan yang beroperasi di dalam wilayahnya.
Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing menilai penipuan dan perjudian daring sebagai bentuk kejahatan serius. Ia menegaskan pemerintah tidak memberikan ruang bagi aktivitas ilegal tersebut.
"Pemerintah menganggap penipuan dan perjudian daring sebagai kejahatan serius terhadap masyarakat," kata Min Aung Hlaing, dilansir Courthouse News.
Ia juga menuding perangkat komunikasi, termasuk terminal Starlink, masuk ke Myanmar secara ilegal. Perangkat tersebut diduga dimanfaatkan oleh warga negara asing untuk mendukung operasional pusat penipuan.
Sejumlah investigasi menunjukkan penggunaan Starlink meningkat di kawasan yang menjadi pusat penipuan daring. Jaringan internet itu dipakai untuk menjalankan berbagai modus kejahatan, seperti penipuan investasi dan asmara.
Merespons temuan tersebut, pihak penyedia layanan telah mengambil tindakan. Starlink telah memutus sambungan pada ribuan perangkat yang terindikasi melanggar hukum.
"Starlink telah memutus layanan lebih dari 2.500 perangkat internet yang terhubung dengan pusat penipuan di Myanmar," tulis keterangan manajemen Starlink.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai operasi penegakan hukum selama ini belum sepenuhnya membongkar jaringan penipuan. Hal ini terjadi karena para pelaku kerap berpindah lokasi untuk menghindari petugas.
Untuk menekan angka kejahatan, parlemen Myanmar mengesahkan undang-undang baru yang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan siber. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah awal setelah Min Aung Hlaing menjabat sebagai presiden sipil.
Aturan baru tersebut tetap mempertahankan sanksi terberat bagi tindak pidana tertentu, terutama yang melibatkan kekerasan atau penyekapan dalam operasi penipuan.
"Hukuman mati tetap tercantum dalam undang-undang yang disetujui parlemen," ujar Anggota Majelis Rendah Myanmar, Aye Chan.
Pemerintah Myanmar menegaskan kebijakan ini diambil guna memperkuat penanganan kejahatan siber, seiring meningkatnya perhatian dan tekanan internasional terhadap maraknya pusat penipuan di kawasan tersebut.