Pakar PBB Desak Meta Lindungi Kebebasan Berekspresi di Pemilu Brasil

Sejumlah pakar HAM di PBB mendesak Meta untuk mengkaji ulang sistem moderasi, rekomendasi, dan kecerdasan buatannya. Sebab, terdapat dugaan sistem yang digunakannya cenderung membatasi salah satu calon presiden di Brasil. 

“Platform digital tidak boleh menjadi penghalang perdebatan politik ataupun seharusnya sistemnya punya kecenderungan memengaruhi aktor politik. Demokrasi dan kebebasan dalam pemilihan umum (pemilu) bergantung pada independensi platform dan keterbukaan, serta lingkungan pluralistik,” ungkapnya, dikutip dari France24.

Sementara itu, pakar PBB adalah utusan khusus yang ditugaskan memberikan laporan soal kebebasan berekspresi. Mereka ditunjuk langsung oleh Dewan HAM PBB, tapi mereka tidak langsung berbicara untuk PBB. 

Pengadilan Elektoral Brasil mendesak Meta menyerahkan bukti bahwa algoritma dan sistem kecerdasan buatannya memperlakukan Presiden Lula dan Flavio Bolsonaro dengan seimbang dalam 24 jam. Sayangnya, hingga Selasa (20/10/2026), perusahaan teknologi AS tersebut gagal menunjukkan bukti. 

Dilansir Mercopress, otoritas Brasil akhirnya menjatuhkan sanksi kepada perusahaan induk yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp tersebut. Meta dikenakan denda dua kali lipat dari awalnya 500 ribu real Brasil (Rp1,79 miliar) menjadi 1 juta real Brasil (Rp3,59 miliar).

Sementara, Meta menyayangkan putusan ini dan mengaku sudah mengikuti semua peraturan di Brasil. Juru bicara Meta mengaku akan memberikan informasi tambahan soal aspek teknis dan menyebut terdapat persyaratan yang membuat pengkajian iklan menangguhkan iklan politik. 

Pada hari yang sama, ratusan pendukung Lula sudah turun ke jalan dan mengadakan demonstrasi di depan kantor Meta di Sao Paulo, Brasil. Mereka menuding perusahaan AS itu mendukung konten dari kandidat oposisi, Flavio Bolsonaro. 

Dilansir EFE, demonstran menolak pembatasan dan penarikan konten Lula di platform naungan Meta selama masa kampanye yang berdampak pada perdebatan publik. Mereka mengkhawatirkan masalah ini karena 70 persen dari warga Brasil mendapatkan kabar terbaru lewat Instagram. 

Salah seorang aktivis media sosial dari Trava Hacker, Veronyka Gimenes menekankan bahwa tindakan Meta ini tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, perusahaan seperti Meta adalah bagian dari proyek kolonialisme digital yang bertujuan mendominasi negara-negara lain, seperti Brasil dan bereksperimen pada hasil pilpres.