Paket Reformasi Dinilai Belum Cukup, Aksi Protes di Prancis Berlanjut

30 Oct 2026, 10:56 WIB3 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Paket Reformasi Dinilai Belum Cukup, Aksi Protes di Prancis Berlanjut

Bendera Prancis (unsplash.com/Anthony Choren)

Intinya Sih

Guru dan serikat di Prancis menilai paket reformasi pendidikan belum mengatasi kekurangan guru, fasilitas, serta kesejahteraan pengajar, sehingga protes siswa yang berlangsung berminggu-minggu belum mereda.
Pemerintah menyiapkan pinjaman bersubsidi 5 miliar euro untuk sekolah dan universitas, membatasi kelas awal SMA menjadi 28 murid mulai 2027, serta menambah 15.000 kursi mahasiswa.
Protes pelajar meluas dengan dukungan serikat buruh dan kelompok masyarakat, menuntut perbaikan layanan publik serta biaya hidup; aksi akhir pekan dan mogok nasional 5 November direncanakan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kalangan guru di Prancis menilai paket reformasi pendidikan yang ditawarkan pemerintah belum mampu meredam aksi unjuk rasa siswa yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Kebijakan kompromi tersebut dianggap belum menyentuh akar masalah utama terkait minimnya jumlah guru dan fasilitas penunjang belajar.

Sebelumnya, pemerintah telah merilis sejumlah proposal pembaruan demi menenangkan gejolak di berbagai sekolah. Paket kebijakan tersebut mencakup pembatasan kapasitas kelas, penyediaan pinjaman miliaran euro untuk perbaikan fasilitas sekolah, hingga penataan ulang seleksi masuk perguruan tinggi.

1. Desakan perekrutan guru baru demi memulihkan iklim belajar

Sekretaris Jenderal serikat guru SNES-FSU, Sophie Vénétitay, menegaskan bahwa kebijakan kementerian belum menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Menurutnya, aturan batas maksimal murid di dalam kelas harus diterapkan di lebih banyak jenjang serta diimbangi dengan perekrutan guru baru secara menyeluruh.

Selain itu, serikat pekerja menyoroti ketiadaan penyesuaian gaji maupun kompensasi pengajar dalam rancangan tersebut. Tanpa adanya perbaikan kesejahteraan dan penambahan tenaga pendidik, persoalan krisis kekurangan staf di sekolah-sekolah Prancis dinilai akan sulit diatasi.

"Pernyataan kementerian hari ini baru langkah awal dan belum cukup untuk meredam kekecewaan kami," tutur Vénétitay, dilansir The Jerusalem Post.

2. Rincian alokasi anggaran pembenahan sarana pendidikan

Paket kebijakan dari Menteri Pendidikan Édouard Geffray dan Menteri Pendidikan Tinggi Philippe Baptiste menyiapkan pinjaman bersubsidi sebesar 5 miliar euro (Rp101,48 triliun). Dana tersebut dialokasikan sebesar 4 miliar euro (Rp80,84 triliun) untuk sekolah menengah pertama dan atas, serta 1 miliar euro (Rp20,29 triliun) untuk kebutuhan universitas. Melalui anggaran ini, kapasitas kelas tingkat awal SMA akan dibatasi maksimal 28 murid mulai 2027 sebelum diperluas ke semua sekolah pada 2028.

Pemerintah juga berjanji menambah 15.000 kursi mahasiswa baru serta memperbarui sistem seleksi penerimaan kampus (Parcoursup) secara bertahap hingga 2028. Menteri Anggaran David Amiel menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut diperoleh melalui penghematan belanja di kementerian lain demi menjaga kestabilan keuangan negara.

3. Rencana aksi mogok nasional lanjutan oleh siswa dan buruh

Gelombang protes yang bermula dari blokade sekolah oleh para pelajar kini meluas dengan dukungan serikat buruh serta kelompok masyarakat lain. Aksi gabungan ini turut menyuarakan keresahan atas penurunan mutu layanan publik dan kenaikan biaya hidup, dengan agenda unjuk rasa lanjutan pada akhir pekan serta rencana mogok kerja nasional pada 5 November.

"Seluruh tuntutan kami belum terpenuhi, dan kami akan terus berdemonstrasi hingga aspirasi didengar," ujar Louis Letoublon, wakil ketua organisasi pelajar Les Lycéens!.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez memastikan aparat memperketat pengamanan guna mencegah potensi kericuhan serupa yang sempat memicu penerapan jam malam beberapa waktu lalu. Ketegangan yang berlarut-larut ini pun kian memanaskan dinamika politik nasional di Prancis.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.