Tampung Aspirasi Demonstran, Prancis Tambah 15 Ribu Kursi Kuliah
Pemerintah Prancis akan mereformasi platform Parcoursup pada 2027 sebelum menggantinya pada 2028, menyusul rekor 1,05 juta pendaftar dan kritik terhadap ketidakmerataan seleksi.
Sebanyak 15 ribu kursi pendidikan tinggi akan ditambahkan pada 2027-2028, terutama vokasi dan teknis, disertai transparansi kriteria seleksi, penjelasan penolakan, serta kenaikan tunjangan mahasiswa.
Demonstrasi pelajar meluas menjadi kerusuhan dengan sekitar 2.400 penangkapan, sementara pemerintah menghadapi tekanan politik dan aksi lanjutan menjelang pemilu presiden 2027.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Prancis menyiapkan perubahan besar dalam sistem penerimaan mahasiswa baru sekaligus menambah kapasitas pendidikan tinggi untuk merespons gelombang demonstrasi yang berlangsung selama berminggu-minggu. Dilansir Times of India, Menteri Pendidikan Tinggi Philippe Baptiste mengumumkan bahwa platform Parcoursup akan mengalami perubahan untuk seleksi mahasiswa 2027 sebelum diganti sepenuhnya pada 2028.
Presiden Emmanuel Macron pada Senin (26/10/2026) meminta jajarannya segera menangani persoalan yang memicu unjuk rasa dan memenuhi tuntutan para pelajar. Desakan tersebut muncul di tengah lonjakan pendaftar Parcoursup yang mencapai rekor 1,05 juta orang pada tahun ini, sehingga sistem seleksi yang berlaku dinilai tak lagi memadai.
1. Pemerintah prancis menambah 15 ribu kursi pendidikan tinggi
potret bendera Prancis (pexels.com/Valentin Ivantsov) Baptiste menjelaskan bahwa pembaruan Parcoursup akan diarahkan untuk meningkatkan transparansi penerimaan mahasiswa baru yang selama ini mendapat kritik karena dinilai tak merata. Mulai 2027, setiap perguruan tinggi diwajibkan mengumumkan kriteria seleksi secara terperinci serta menyertakan penjelasan tertulis ketika menolak calon mahasiswa.
Selain pembenahan sistem penerimaan, pemerintah akan menyediakan tambahan 15 ribu kursi pendidikan tinggi pada 2027 dan 2028, dengan prioritas utama pada program vokasi dan teknis. Menurut laporan The Asahi Shimbun, pemerintah juga berencana menaikkan tunjangan mahasiswa sesuai tingkat inflasi mulai tahun akademik 2027, membatasi jumlah siswa kelas satu SMA di wilayah kurang mampu menjadi maksimal 28 orang, serta membatalkan rencana pemangkasan guru dengan membuka 500 posisi tambahan.
2. Demonstrasi pelajar prancis meluas menjadi kerusuhan
ilustrasi bentrokan saat demo (pexels.com/Mico Medel) Aksi protes bermula dari blokade sejumlah SMA sebelum berkembang menjadi tuntutan terkait biaya hidup dan berujung pada kerusuhan besar. Berdasarkan laporan Associated Press, bentrokan tersebut melibatkan pembakaran dan penyerbuan gedung publik, termasuk perusakan Balai Kota Marseille serta kerusakan atap dan menara jam Balai Kota Limoges yang berasal dari abad ke-19.
Kerusuhan tersebut tercatat sebagai yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar 2.400 orang ditangkap di tengah pelaksanaan pawai damai yang diikuti ratusan ribu peserta. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyebut aparat mengerahkan 70 ribu personel gabungan pada akhir pekan dan mengamankan 1.435 orang tambahan. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 410 ribu orang menurut aparat dan hampir 800 ribu orang berdasarkan perhitungan penyelenggara.
3. Pemerintah prancis menghadapi tekanan menjelang pemilu
ilustrasi pemungutan suara (pexels.com/Edmond Dantès) Macron tak dapat kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2027 karena dibatasi masa jabatan, sehingga penerapan sistem penerimaan mahasiswa yang baru secara penuh pada 2028 akan menjadi tanggung jawab pemerintahan berikutnya. Sementara itu, tokoh sayap kanan Marine Le Pen memimpin jajak pendapat sementara menjelang pemilihan presiden, dengan putaran pertama dijadwalkan pada 18 April 2026 dan putaran kedua pada 2 Mei 2026, partainya berupaya memanfaatkan kerusuhan untuk membangun citra sebagai penegak ketertiban.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu telah bertemu dengan perwakilan kelompok siswa SMA yang menyambut sebagian konsesi pemerintah, tetapi tetap menyerukan agar demonstrasi berlanjut. Pemerintah juga mendapat kritik karena dinilai lambat menanggapi keluhan masyarakat di tengah tingginya angka kemiskinan dan utang negara, sementara demonstrasi lanjutan dijadwalkan pada 31 Oktober 2026 dan serikat pekerja merencanakan pemogokan nasional pada 5 November 2026.
