Pakistan Bebankan Biaya Rp12 Juta kepada Pengungsi Tidak Berdokumen
Jakarta, IDN Times - Pakistan telah mengonfirmasi bahwa mereka membebankan biaya 830 dolar AS (sekitar Rp12 juta) kepada setiap pengungsi yang tidak memiliki dokumen. Biaya keluar tersebut berlaku bagi mereka yang datang tanpa visa.
Hal ini terjadi setelah Pakistan mengumumkan akan mendeportasi pengungsi yang tidak memiliki dokumen, jika mereka tidak meninggalkan negara tersebut hingga 1 November. Sebagian besar mereka yang tinggal ilegal di Pakistan adalah warga Afghanistan
Bagi yang masa berlaku visanya sudah habis, mereka akan dikenakan biaya tergantung berapa lama mereka telah tinggal di negara tersebut.
1. Biaya keluar dianggap mengkhawatirkan mereka yang direlokasi atas dasar kemanusiaan
Menurut Amnesty International, banyak warga Afghanistan yang tiba di Pakistan saat Kabul jatuh ke tangan Taliban menghadapi penundaan dalam mendapatkan dokumen perjalanan.
Pakistan sendiri bukan termasuk negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi, dan tidak mengakui warga Afghanistan yang tinggal di perbatasannya sebagai pengungsi.
Diplomat senior di Pakistan mengatakan, biaya tersebut sangat mengkhawatirkan ketika diterapkan pada orang-orang yang direlokasi atas dasar kemanusiaan.
“Di banyak negara, jika Anda memperpanjang masa berlaku visa Anda, Anda harus membayar atau Anda akan dikeluarkan,” katanya.
“Masalahnya adalah membebankan biaya kepada mereka yang kita ambil dengan visa kemanusiaan. Belum tentu orang-orang yang kita ambil karena mereka bekerja untuk kita, tapi mereka yang menurut UNHCR mempunyai kebutuhan kemanusiaan. Ini merupakan preseden yang sangat buruk," sambung dia.
Diplomat tersebut mengatakan, ada beberapa indikasi awal bahwa pemerintah mungkin akan meninjau ulang kebijakan tersebut.
2. Pakistan disebut mempersulit proses pemukiman pengungsi
Diplomat lain mengatakan, para pejabat negara-negara Barat telah diberitahu mengenai langkah tersebut dalam pengarahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri. Ketika kekhawatiran muncul mengenai biaya, para pejabat diberitahu bahwa keputusan awal adalah mengenakan biaya sebesar 10 ribu dolar AS (sekitar Rp155 juta) untuk setiap orang, namun kini diturunkan menjadi 830 dolar AS.
“Ini sangat aneh dan saya pribadi merasa sangat frustasi. Jika Pakistan ingin memfasilitasi proses pemukiman pengungsi di barat, maka mereka tidak boleh mempersulitnya dengan kondisi yang tidak masuk akal seperti itu. Apa pembenaran biaya izin keluar ini? Untuk menghasilkan banyak uang?” kata diplomat tersebut, dikutip The Guardian.
Selain itu, biaya keluar juga harus dibayar melalui kartu kredit, yang tidak dapat diakses oleh banyak pengungsi Afghanistan.
"Hal ini memperburuk keadaan karena harus dibayar oleh para pengungsi dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki kartu kredit. Saya pikir kita memerlukan pendekatan kooperatif untuk bekerja sama membantu para pengungsi dan kami berharap Pakistan akan membantu," kata diplomat lainnya.
3. UNHCR akan berdiskusi dengan pemerintah mengenai biaya tersebut
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan tidak ada rencana untuk mengubah kebijakan tersebut.
"Undang-undang Pakistan, seperti undang-undang imigrasi di negara-negara lain termasuk Inggris, menerapkan denda dan hukuman bagi individu yang memperpanjang masa berlaku visanya atau melanggar undang-undang imigrasi," katanya.
Sementara itu, UNHCR mengatakan bahwa mereka sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pemerintah.
“Kami menganjurkan pihak berwenang untuk mengecualikan pengungsi dari persyaratan ini. Pemerintah dan rakyat Pakistan memiliki sejarah panjang yang patut dipuji dalam memberikan suaka dan perlindungan kepada pengungsi Afghanistan, hal ini perlu dilanjutkan," kata UNHCR.
