PBB: Kekerasan Seksual dan Kematian Perempuan di Perang Melonjak

PBB memverifikasi sebanyak 9.788 kasus kekerasan seksual terkait konflik sepanjang 2025. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat catatan tahun sebelumnya dan hampir empat kali lipat dari angka pada 2022. Di Haiti, laporan kasus kekerasan seksual bahkan meningkat sebesar 163 persen.

Wakil Direktur Eksekutif UN Women, Nyaradzayi Gumbonzvanda, menyampaikan laporan tersebut di Markas Besar PBB di New York, sebagaimana dilaporkan UN News. Dia menegaskan situasi krisis kemanusiaan yang dihadapi perempuan di wilayah terdampak konflik. "Bagi mereka, perang bukanlah sesuatu yang bisa mereka lewati dengan menggulir layar ponsel. Perang ada di depan pintu mereka," kata Gumbonzvanda.

Laporan PBB tersebut mencatat sedikitnya 25 perempuan dan anak perempuan tewas setiap hari di wilayah konflik. Saat ini sekitar 750 juta perempuan dan anak perempuan tinggal dalam radius 50 kilometer dari area konflik aktif. Angka tersebut bertambah 40 juta jiwa dibandingkan tahun 2024 dan merupakan catatan tertinggi sejak 1990.

Ancaman perang terhadap perempuan meluas hingga ke luar medan pertempuran, termasuk pada sektor kesehatan ibu. Gumbonzvanda memaparkan bahwa perempuan yang melahirkan di negara terdampak konflik memiliki kemungkinan lima kali lebih besar meninggal karena komplikasi persalinan dibanding di negara stabil. Di Gaza, kehancuran rumah sakit serta fasilitas persalinan dan terputusnya akses pasokan penting berkontribusi terhadap penurunan 41 persen kelahiran hidup dan kenaikan 300 persen kasus keguguran.

Perang juga mendorong kaum perempuan hidup dalam kemiskinan yang kian parah. Sekitar 170 juta perempuan dan anak perempuan berada di zona konflik sekaligus hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan bertahan pada pendapatan kurang dari 3 dolar AS atau setara Rp54.396 per hari. Selain itu, perempuan di negara terdampak konflik menghabiskan waktu lima kali lebih banyak untuk kerja perawatan tanpa bayaran dibandingkan pria dan anak laki-laki.

Laporan PBB memperingatkan bahwa meningkatnya penggunaan pesawat nirawak atau drone dan senjata jarak jauh di wilayah berpenduduk, termasuk serangan terhadap sekolah, pasar, dan rumah sakit, memicu kekhawatiran keselamatan lebih lanjut. Dilansir Anadolu, Direktur Divisi Kebijakan, Program, dan Antarpemerintah UN Women, Sarah Hendriks, mencatat lebih dari 185 konflik terjadi secara global pada 2025 dengan 65 di antaranya merupakan konflik berbasis negara. "Perang semakin berlipat ganda; cara perang dilancarkan berubah, dan perempuan serta anak perempuanlah yang menanggung akibatnya," ujar Hendriks.

Perempuan sebagian besar tetap dikesampingkan dari berbagai upaya untuk mengakhiri pertempuran. Pada 2025, keterlibatan perempuan hanya mencakup 5 persen dari keseluruhan negosiator di 57 proses perdamaian, turun dari 7 persen pada tahun sebelumnya. Selain itu, tidak ada satu pun dari 13 kesepakatan gencatan senjata yang secara eksplisit melarang kekerasan seksual terkait konflik.

Pada saat yang sama, belanja militer global mencapai rekor 2,9 triliun dolar AS atau setara Rp52.582,8 triliun pada tahun lalu. Di sisi lain, sebanyak 40 persen organisasi perempuan di wilayah terdampak krisis memperkirakan bakal tutup sementara atau permanen dalam setahun ke depan karena kekurangan dana yang parah. Direktur Eksekutif UN Women, Sima Bahous, menyoroti ketimpangan alokasi pendanaan global tersebut.

"Lebih banyak perempuan dan anak perempuan yang terjebak dalam perang dibandingkan kurun waktu beberapa dekade terakhir. Namun belanja militer terus meningkat dan bantuan pembangunan terus menurun," kata Bahous. Menanggapi kondisi itu, UN Women menyerukan perlindungan bagi perempuan dan anak perempuan, partisipasi bermakna mereka dalam perdamaian dan keamanan, investasi berkelanjutan dalam pembangunan perdamaian yang dipimpin perempuan, serta penghentian impunitas.