PBB: Nepal Tingkatkan Upaya Bantuan dan Pemulihan usai Banjir

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan tantangan utama adalah akses karena lebih dari 40 jembatan hancur. Akibatnya, distribusi bahan bakar, listrik, dan pasokan logistik ke wilayah terisolasi bergantung pada helikopter militer, pencarian helikopter atau drone, serta jembatan darurat yang dibangun tim ahli dari China dan India. OCHA juga memperingatkan risiko penularan penyakit akibat krisis air bersih dan kerusakan fasilitas kesehatan di tengah musim hujan.

"Prioritas kemanusiaan saat ini difokuskan pada penyaluran bantuan, pencarian korban hilang, dan penyatuan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka," kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, dilansir BBC pada Rabu (2/9/2026).

Di Nepal, hampir 12 ribu orang telah berhasil dievakuasi, tetapi ribuan orang lainnya, termasuk ratusan warga negara asing dari India, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan lainnya, masih hilang. Hal ini memicu kekhawatiran semakin meningkatnya jumlah korban tewas. Di sisi lain, sekitar 3.500 pengungsi kini memadati 27 lokasi penampungan sementara di Distrik Nuwakot dan Rasuwa.

Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyatakan fokus pemerintah telah bergeser ke perlindungan penyintas, perawatan medis, dan penanganan trauma. Menjawab kritik publik mengenai keterlambatan peringatan dini, Shah menjelaskan bencana terjadi di luar prediksi. Ia mencatat pemberitahuan evakuasi dan peringatan darurat via seluler baru dikirimkan beberapa menit setelah air bah menghantam pada 26 Agustus lalu.

Shah juga mengungkapkan bencana tersebut menunjukkan meningkatnya risiko yang dihadapi wilayah Himalaya akibat perubahan iklim.

"Sudah saatnya untuk menyampaikan argumen yang kuat di hadapan komunitas internasional mengenai bencana yang kita derita sebagai akibatnya. Perubahan iklim adalah kontribusi global. Mengurangi dan mengelola dampaknya adalah tanggung jawab bersama komunitas global," ujarnya.

Di sisi perbatasan Tibet, tim penyelamat China berhasil membersihkan puing-puing untuk membuka kembali jalur menuju Pelabuhan Gyirong untuk mempercepat pencarian. Kendati demikian, gambaran menyeluruh mengenai dampak bencana di wilayah tersebut masih terbatas karena ketatnya kontrol informasi dan akses media asing oleh pemerintah China.

Para ahli dari Asian Mountain Academic Alliance, Stimson Centre, dan Institut Bahaya dan Lingkungan Pegunungan China mengungkapkan adanya indikasi ketidakstabilan gletser dalam beberapa hari sebelum banjir bandang meluap. Para ilmuwan menegaskan bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser ini merupakan dampak nyata dari pencairan es dan permafrost (tanah beku berusia berabad-abad) Himalaya akibat perubahan iklim global.

Untuk mengatasi dampak bencana, Pemerintah Nepal menetapkan status tanggap darurat selama tiga bulan di 15 wilayah yang terdampak. Langkah ini untuk memobilisasi militer dan menyalurkan bantuan keuangan kepada keluarga korban. Nepal bersama PBB sepakat meluncurkan imbauan bantuan kemanusiaan internasional darurat selama empat bulan ke depan.

The Straits Times melaporkan, Nepal juga berencana membangun kembali sistem peringatan dini tanah longsor di sebagian wilayah perbatasannya dengan China. Sistem tersebut akan dilengkapi sensor seismik, kamera, dan tautan satelit.

Peralatan tersebut sedang dipasang di Timure, sebuah pemukiman perbatasan di Distrik Rasuwa. Lokasinya berada di koridor sungai yang sama di sepanjang perbatasan dengan China. Bentangan perbatasan yang menjadi lokasi pemasangan instrumen tersebut merupakan salah satu bagian paling sensitif dari perbatasan Nepal dengan wilayah Tibet, China. Kawasan dataran tinggi itu diawasi secara ketat oleh Kathamandu, Beijing, dan New Delhi.