Pejabat Keamanan Iran Temui Putin, Bawa Surat dari Khamenei

Rezaei mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Putin berfokus pada pengaturan keamanan regional serta dukungan Rusia untuk mengakhiri agresi AS terhadap negaranya. Rezaei sendiri merupakan tokoh berpengaruh di Iran yang pernah menjabat sebagai komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) selama 16 tahun. Ia menduduki posisinya saat ini untuk menggantikan Mohammad Bagher Zolghadr, yang sebelumnya mengisi jabatan peninggalan Ali Larijani usai tewas dalam serangan Israel pada Maret lalu.

Selain isu keamanan, kedua pejabat turut membahas rencana memperdalam kerja sama energi, termasuk pembangunan jaringan pipa gas dari Rusia ke Iran. Proyek ini bertujuan mengatasi krisis pasokan gas domestik di Iran sekaligus memfasilitasi penjualan gas Rusia ke negara-negara tetangga Iran. Dalam pertemuan itu, Rezaei juga melaporkan hasil pertemuan antara Iran, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di Teheran pada akhir Oktober lalu yang disambut baik oleh Putin.

"Isu-isu regional yang penting telah dibahas bersama Putin dan pembicaraan signifikan berlangsung terkait periode pascaperang serta pengaturan keamanan kawasan. Presiden Putin mengecam serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dan memandang perang melawan Iran tidak adil," ujar Rezaei, dilansir Ynetnews.

Moskow dan Teheran yang sama-sama dijatuhi sanksi berat oleh negara Barat telah memperkuat hubungan diplomatik dan militer dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada Januari 2025 yang mencakup perdagangan, kerja sama militer, sains, budaya, serta pendidikan. Perjanjian itu mulai berlaku pada Oktober 2025 tanpa memuat klausul pertahanan bersama. Di sisi lain, juru bicara militer Iran Mohammad Akraminia pada Sabtu (31/10/2026) menyatakan bahwa negaranya telah membeli jet tempur Su-35 buatan Rusia dan memperkirakan pesawat itu tiba setelah perang berakhir karena pelatihan pilot serta persiapannya telah rampung.

Pertemuan di Moskow ini berlangsung saat Qatar mengintensifkan mediasi untuk mengakhiri perang. Mengutip lima pejabat yang mengetahui perundingan tersebut, Teheran dilaporkan sedang mempertimbangkan serangkaian proposal konkret dari para mediator yang dapat menentukan masa depan program nuklirnya. Upaya mengakhiri konflik ini berpusat pada masa depan Selat Hormuz, blokade AS terhadap pelabuhan Iran, pencabutan sanksi, dan kelanjutan perundingan nuklir.

Meski ada upaya mediasi, Rezaei menegaskan bahwa Teheran tidak akan menggelar perundingan dengan AS maupun membuka kembali Selat Hormuz sebelum Washington memenuhi tujuh tuntutan mereka. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terpisah telah menghubungi rekan sejawatnya dari Kuwait, Arab Saudi, Oman, Qatar, Turki, dan Yordania melalui sambungan telepon. Pembicaraan tersebut membahas perkembangan situasi kawasan dan upaya diplomatik untuk mendorong perdamaian.

"Terkait masalah diplomasi, kami telah mengumumkan tujuh syarat kepada pihak AS. Selama mereka tidak menjalankan tujuh syarat tersebut, kami tidak akan membuka Selat Hormuz maupun melakukan negosiasi," kata Rezaei, dilansir Al Jazeera.

Sejak perang pecah pada akhir Februari lalu, Teheran telah membatasi ketat lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz yang biasanya menjadi jalur bagi sekitar seperlima konsumsi minyak dunia. Ketegangan di perairan strategis itu masih terus terjadi menyusul laporan militer Iran dan IRGC pada Kamis bahwa sedikitnya lima kapal tanker minyak dan satu kapal tunda terbakar akibat menghantam ranjau laut saat melintasi area terlarang di sekitar Selat Hormuz. Selain itu, Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan sebuah kapal tanker dihantam dua proyektil di lepas pantai utara Qatar pada Rabu malam.

Upaya diplomasi ini dibayangi kekhawatiran bahwa AS akan kembali melancarkan serangan militer setelah pemilu sela pada Selasa (3/11/2026). Dalam pemungutan suara tersebut, Partai Republik pimpinan Presiden Donald Trump kehilangan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat akibat kemarahan publik atas lonjakan harga barang yang dipicu oleh perang dengan Iran. Wakil Presiden AS JD Vance bahkan mengakui di media sosial bahwa perang melawan Iran dan lonjakan biaya hidup menjadi penyebab utama kekalahan partainya.

Para pejabat Pentagon mengungkapkan bahwa ribuan personel angkatan udara dan laut AS di belasan kapal perang serta pangkalan militer di Timur Tengah telah bersiaga untuk melanjutkan operasi tempur besar terhadap Iran atas perintah Trump. Pekan lalu, Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Laksamana Brad Cooper juga telah memaparkan opsi kelanjutan operasi militer kepada Trump. Sejumlah sumber menilai peluang serangan baru justru meningkat karena Trump tidak lagi memiliki beban politik usai pemilu sela.

"Saya pikir penilaian itu sebagian besar benar, karena perang memang menyebabkan kenaikan harga bensin dalam jangka pendek. Namun pada saat yang sama, jika saya harus mengambil keputusan lagi, saya akan melakukan hal yang persis sama karena dalam jangka panjang itulah satu-satunya solusi," tutur Trump menanggapi pernyataan Vance.

Menyikapi potensi eskalasi tersebut, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai bersiap menghadapi kemungkinan kembalinya perang melawan Iran. Kementerian Luar Negeri Rusia melalui juru bicaranya, Maria Zakharova, juga telah mengimbau warga Rusia untuk menghindari perjalanan ke Iran karena pertempuran berisiko pecah kembali. Di sisi lain, Komandan Angkatan Darat IRGC Brigadir Jenderal Mohammad Karami memperingatkan bahwa kelanjutan aksi militer musuh justru akan mempercepat pengusiran kekuatan asing dari kawasan tersebut.