Iran Sebut Kekalahan Partai Trump Bukti Warga AS Tolak Perang
- Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menilai kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela AS menunjukkan penolakan warga terhadap perang melawan Iran.
- Partai Demokrat merebut kendali Senat dan DPR, sementara Trump mengakui perang Iran serta kenaikan harga BBM turut memicu kekalahan Partai Republik.
- Mayoritas Demokrat mulai Januari berpeluang membatasi kebijakan Trump, termasuk mengesahkan resolusi mengikat untuk mengakhiri operasi militer AS terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.
Jakarta, IDN Times - Ketua Parlemen sekaligus kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, merespons hasil pemilu sela Amerika Serikat (AS) pada Rabu (4/11/2026). Ia menilai kekalahan telak Partai Republik pimpinan Presiden Donald Trump membuktikan warga AS menolak perang melawan negaranya.
Pernyataan yang diunggah melalui platform X tersebut menjadi reaksi pertama Teheran atas hasil pemilu Kongres AS. Dalam pemilu yang digelar Selasa (3/11/2026) itu, Partai Demokrat berhasil merebut kembali kendali Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tangan Partai Republik. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi sisa dua tahun masa jabatan Trump di Gedung Putih.
1. Ghalibaf peringatkan pemerintah AS untuk tidak abaikan kehendak rakyat
unjuk rasa menolak perang dengan Iran pada 2020 (Anthony Crider, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons) Ghalibaf menilai pemilih AS telah menyuarakan penolakan tegas terhadap konflik militer di Timur Tengah melalui pemilu sela. Ia memperingatkan pemerintah AS akan menghadapi konsekuensi berat jika nekat mengabaikan penolakan publik tersebut.
"Entah karena hati nurani atau biaya hidup, warga Amerika telah mengatakan tidak pada perang, dan kami mendukung pesan ini. Jika pemerintah AS mengkhianati kehendak publik mereka demi melayani para penyandang dana dan pemeras internasional, mereka akan tahu bahwa penolakan kami datang bersama mimpi buruk," kata Ghalibaf, dilansir Türkiye Today.
Peringatan itu sejalan dengan instruksi Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, pada Sabtu (31/10/2026). Dilansir CNBC, Khamenei memerintahkan angkatan bersenjata Teheran untuk merespons setiap ancaman secara cepat, berdampak besar, dan tanpa batasan geografis.
Pernyataan Ghalibaf juga muncul di tengah berlanjutnya perundingan tidak langsung antara Washington dan Teheran yang dimediasi oleh Qatar. Menurut laporan Al Arabiya English, kedua negara masih berselisih soal syarat perjanjian damai, termasuk pengaturan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade AS atas ekspor minyak Iran.
2. Trump akui perang Iran dan harga BBM picu kekalahan partainya
Presiden AS, Donald Trump (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons) Perang yang dimulai lewat serangan gabungan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu menjadi salah satu isu utama dalam pemilu sela tahun ini. Konflik yang berlangsung delapan bulan tersebut mengganggu pelayaran di Selat Hormuz sehingga memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan biaya hidup di AS.
Trump mengakui konflik melawan Teheran dan kenaikan harga BBM turut memicu kekalahan Partai Republik. Meski begitu, presiden berusia 80 tahun tersebut tetap membela keputusannya melancarkan operasi militer ke Iran.
"Masyarakat setuju dengan apa yang saya lakukan terhadap Iran, tetapi mereka mungkin tidak bersedia menanggung konsekuensi jangka pendek berupa mahalnya harga bensin, dan saya memahaminya. Saya ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa ini masalah jangka pendek demi keuntungan jangka panjang," ujar Trump dalam wawancara telepon dengan Fox News, dilansir Anadolu Agency.
Enggan menyalahkan kebijakannya sendiri, Trump justru menuding kualitas sejumlah kandidat Partai Republik yang buruk sebagai penyebab kekalahan. Di sisi lain, sumber Gedung Putih menyebutkan Trump masih mempertimbangkan aksi militer lanjutan berskala besar terhadap Iran jika Teheran menolak kesepakatan mengikat.
3. Kemenangan Demokrat buka peluang Kongres hentikan perang
Gedung Capitol (unsplash.com/stphnwlkr) Berdasarkan proyeksi The New York Times, Partai Demokrat berhasil mengamankan 54 kursi Senat dan 225 kursi DPR. Capaian ini melampaui syarat ambang batas mayoritas, yakni 51 kursi di Senat dan 218 kursi di DPR.
Penguasaan penuh atas kedua kamar Kongres mulai Januari mendatang memberi Demokrat wewenang untuk membatasi kebijakan Trump di sisa masa jabatannya. Pemimpin Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, menegaskan partainya akan memfokuskan legislasi pada sejumlah agenda, termasuk menghentikan perang Trump dengan Iran.
Dengan mayoritas baru di Kongres, Demokrat kini berpeluang mengesahkan Resolusi Kewenangan Perang (War Powers Resolution) yang mengikat secara hukum. Aturan tersebut dapat memaksa Trump mengakhiri operasi militer terhadap Iran apabila tidak mengantongi persetujuan resmi dari Kongres.
Pada Juni lalu, Kongres yang saat itu masih dikuasai Partai Republik sempat meloloskan resolusi bersama untuk mengakhiri konflik tersebut. Namun, resolusi itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sementara upaya-upaya sebelumnya untuk menerapkan resolusi yang mengikat selalu gagal disahkan.
