Pemberontak Mali dan Niger Bekerja sama Lawan Junta Militer
Jakarta, IDN Times - Pemberontak Mali, Strategic Framework for the Defense of the People of Azawad (CSP-DPA), pada Senin (2/9/2024), mengaku sudah mengadakan pertemuan dengan pemberontak Niger, Patriotic Liberation Front (PFL). Pertemuan itu untuk meningkatkan kerja sama melawan pemerintahan junta militer.
Pada akhir Juli, CSP-DPA menjadi sorotan setelah berhasil menyergap konvoi tentara Mali dan tentara bayaran Rusia, PMC Wagner di Tinzaouatène, perbatasan Aljazair. Sementara itu, Badan Intelijen Militer Ukraina (HUR) dituding memberikan informasi intelijen soal Wagner kepada CSP-DPA.
1. Pertemuan CSP-DPA dan FLP digelar di Tinzaouatene
Juru Bicara CSP-DPA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, mengatakan bahwa pertemuan kedua kelompok digelar di Tinzaouatène, yaitu lokasi kemenangan pasukannya dalam melawan tentara Mali dan Wagner.
"Pertemuan ini sudah dihadiri langsung oleh pemimpin CSP-DPA, Alghabass Ag Intalla dan bertemu dengan misi FLP Niger yang diwakili langsung oleh Komandan PFL Barka Taher Hamit pada 25-29 Agustus 2024," terangnya, dikutip Le Monde.
Ia menambahkan, pertemuan kedua kelompok separatis tersebut sempat mendapat serangan drone dari militer Mali. Organisasi non-profit lokal menyebut serangan mengakibatkan tewasnya 20 warga sipil, termasuk anak-anak.
Di sisi lain, tentara Mali mengklaim bahwa serangan tersebut sudah menargetkan kelompok teroris, bukan warga sipil.
2. PFL berniat membebaskan mantan Presiden Niger
Dalam pertemuan tersebut, tidak ada satu pun dokumen perjanjian antara kedua pihak. Namun, CSP-DPA dan PFL sudah mengumumkan kerja sama dan saling membantu dalam melawan junta militer di Mali dan Niger.
"Pertemuan ini berlangsung sangat baik dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kelompok pemberontak di Mali dan Niger memutuskan saling membantu dalam mempertahankan kepentingan internasionalnya. Kami akan saling berpangku tangan melawan pemerintahan militer di Mali dan Niger," ungkap Ramadane.
Sementara itu, PFL mengaku langkah ini untuk mendapatkan bantuan terutama setelah pembentukan Alliance of Sahel States (ASS) yang terdiri dari Mali, Niger, dan Burkina Faso. Kelompok itu menolak kudeta militer dan berniat membebaskan mantan Presiden Niger Mohamed Bazoum.
3. Aljazair tolak aktivitas tentara bayaran di Mali
Pekan lalu, Aljazair sudah memprotes di Dewan Keamanan PBB soal operasi tentara bayaran PMC Wagner di Mali. Pihaknya menyebut serangan terbaru telah mengakibatkan tewasnya 20 warga sipil di Tinzaouatène.
"Kami mendesak hukuman kepada pihak yang melancarkan serangan drone kepada warga sipil di Tinzaouatene. Kami harus menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara bayaran yang direkrut oleh sejumlah negara," ungkap Perwakilan Aljazair di PBB, Ammar Benjamaa, dilansir The New Arab.
Menanggapi klaim ini, Mali membantah tuduhan telah melancarkan serangan drone yang menyasar ke warga sipil. Bamako juga menolak intervensi Aljazair soal urusan negaranya di Dewan Keamanan PBB.
"Tuduhan ini tidak ada buktinya. Dengan menyatakan informasi yang tidak dapat diverfikasi kebenarannya, maka diplomat Aljazair ikut menyebarkan propaganda teroris di teritori Mali," ujar Diplomat Mali di PBB, Issa Konfourou.
