Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi hukum (pexels.com/Sora Shimazaki)
  • Pengadilan Bahrain memvonis 64 dari 69 terdakwa penjara seumur hidup dan lima lainnya 15 tahun atas tuduhan membentuk kelompok teroris berafiliasi Iran.
  • Para terdakwa dituduh menggalang dana ilegal serta memanfaatkan masjid, khotbah, lembaga amal, dan pendidikan untuk mendorong loyalitas kepada pemimpin tertinggi Iran.
  • BIRD dan 20 organisasi HAM menuding terjadi penyiksaan serta pelanggaran proses hukum, sementara pemerintah Bahrain menyatakan putusan berdasarkan bukti tindakan kriminal, bukan keyakinan agama.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pengadilan Pidana Tinggi di Manama menjatuhkan hukuman berat kepada 69 terdakwa pada Senin (16/11/2026) atas kasus pendirian kelompok teroris yang berafiliasi dengan Iran. Sebanyak 64 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan lima orang lainnya menerima hukuman 15 tahun penjara.

Putusan vonis, denda, serta perintah penyitaan aset ini telah dikonfirmasi secara resmi oleh Advokat Jenderal sekaligus Kepala Penuntutan Kejahatan Teroris Bahrain. Namun, otoritas penuntut tersebut enggan merinci jumlah pasti maupun membeberkan identitas nama dan aliran keagamaan para terpidana.

1. Pengadilan merinci identitas terdakwa dan hukuman tambahan dalam putusan

ilustrasi hukum (pexels.com/Pavel Danilyuk)

Sebagaimana dilaporkan BBC, seluruh terdakwa dituduh membentuk sel kelompok yang terhubung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Mereka didakwa menyerukan penangguhan aturan konstitusi, perubahan sistem pemerintahan, penghasutan terorisme, hingga mempromosikan sistem pemerintahan ahli hukum tertinggi (Velayat-e Faqih).

Para terdakwa terbagi menjadi 56 orang yang ditangkap pada Mei dan Juni lalu serta 13 orang yang diadili tanpa kehadiran (in absentia). Menurut Institut Bahrain untuk Hak dan Demokrasi (BIRD), 47 di antaranya adalah ulama Syiah beserta sembilan afiliasinya termasuk pembaca doa keagamaan.

Pemuka agama yang terseret di antaranya adalah Syekh Mohammed Sanqour dan Syekh Ali al-Sadadi yang memimpin salat Jumat di Masjid Agung Imam al-Sadiq di Duraz, serta imam Masjid Agung Ras Rumman, Sayed Moosa al-Alwedaie. Sementara itu, mayoritas dari 13 terdakwa in absentia diyakini berada di Iran, termasuk pemimpin rohani Syiah Bahrain berpangkat ayatollah, Syekh Isa Qassim, yang menetap di sana sejak 2018 setelah kewarganegaraannya dicabut pada 2016 atas tuduhan sektarianisme, pengabdian pada kepentingan asing, dan perusakan loyalitas negara.

Majelis hakim juga mendenda sebagian terdakwa sebesar 100 ribu dinar Bahrain (setara Rp4,8 miliar) dan menyita lebih dari 8 juta dinar Bahrain (setara Rp387 miliar) untuk tujuan amal. Mengutip NBC News, jaksa menuding mereka menggalang dana ilegal serta memanfaatkan masjid, khotbah, lembaga amal, dan institusi pendidikan untuk menanamkan kesetiaan kepada pemimpin tertinggi Iran, hingga akhirnya seluruh terdakwa dinyatakan bersalah tanpa satu pun yang dibebaskan menurut sumber tim pembela kepada Reuters.

2. Perang regional memicu penangkapan massal di Bahrain

ilustrasi penangkapan pelaku kejahatan (pexels.com/Mathias Reding)

Bahrain merupakan negara mayoritas Syiah yang dipimpin keluarga kerajaan Muslim Sunni sekaligus menjadi markas Armada Kelima Angkatan Laut AS, sehingga kerap mengkhawatirkan pengaruh Iran. Sejak pecahnya perang AS dan Israel melawan Iran pada Februari lalu, otoritas setempat telah menahan ratusan warga yang mayoritas Syiah atas dugaan spionase dan terorisme, serta mencabut kewarganegaraan puluhan orang yang dituduh bersimpati pada Iran.

Sepanjang konflik regional tersebut, Iran meluncurkan ribuan rudal dan drone ke Bahrain serta negara Teluk lain yang menampung pasukan AS, meski militer Bahrain mengklaim berhasil mencegat sejumlah serangan udara itu. Di sisi lain, Iran membantah keras tuduhan campur tangan urusan domestik Bahrain, sementara sebagian warga Syiah merasa ditindas akibat keyakinannya seperti yang pernah terjadi saat pemenjaraan ratusan pengunjuk rasa pada awal 2010-an.

Menanggapi situasi keamanan tersebut, Kepala Badan Keamanan Publik Bahrain, Letnan Jenderal Tariq Al Hassan, menegaskan bahwa negaranya tengah menghadapi ideologi berbahaya. Menurut Al Hassan, ideologi tersebut menempatkan kepatuhan kepada kepemimpinan Iran melampaui otoritas berdaulat Bahrain.

3. Kelompok hak asasi dan pemerintah Bahrain menyampaikan tanggapan berbeda atas vonis

Bendera Bahrain (pexels.com/Fadhel Madan)

Putusan pengadilan menuai kecaman keras dari BIRD yang menyoroti dugaan kredibel terkait penyiksaan, pemaksaan pengakuan, interogasi tanpa pengacara, pembatasan akses bukti, hingga tekanan penandatanganan pernyataan yang belum dibaca. Direktur Advokasi BIRD, Sayed Ahmed Alwadaei, mengecam keras ketetapan hukum tersebut.

“Vonis-vonis tersebut sangat tidak adil dan merupakan serangan terhadap iman dan identitas komunitas Syiah Bahrain,” katanya.

Alwadaei menilai penjatuhan hukuman terhadap Qassim yang kini berusia akhir 80-an hanyalah bentuk pembalasan karena tidak memiliki dampak praktis, sekaligus membuat banyak keluarga hidup dalam bayang-bayang ketakutan akibat hilangnya pemimpin agama mereka. Desakan investigasi juga dilayangkan oleh 20 organisasi kemanusiaan, termasuk Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia (HRW) dan Amnesti Internasional, lewat surat terbuka yang memaparkan laporan pemaksaan berdiri lama, penutupan mata dan pemborgolan berkepanjangan, perampasan waktu tidur, penahanan tanpa komunikasi, ancaman kekerasan fisik dan seksual, hingga ancaman deportasi.

Merespons gelombang kritik itu, juru bicara pemerintah Bahrain membantah tudingan persekusi agama dengan merujuk pada bukti dokumen, perangkat elektronik, dan rekaman khotbah.

“Para terdakwa tidak dituntut karena keyakinan mereka, tetapi dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal,” katanya.

Juru bicara tersebut memastikan Penuntutan Umum telah menjamin legalitas seluruh barang bukti serta memenuhi hak hukum tahanan, termasuk akses komunikasi dengan keluarga dan layanan medis sesuai undang-undang. Pihak penuntut turut menegaskan bahwa seluruh terdakwa selalu didampingi pengacara serta diberi kesempatan penuh untuk memeriksa bukti dan bertanya kepada saksi selama persidangan berlangsung.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More