Perdana, Indonesia Jadi Co-Host UN Peacekeeping Ministerial 2027

- Indonesia dan Belanda resmi menjadi co-host UN Peacekeeping Ministerial 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta.
- Serah terima peran tuan rumah berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada 17 September 2026.
- Indonesia mendorong perlindungan personel, efektivitas misi, dukungan politik, dan kerja sama internasional dalam operasi perdamaian PBB.
Jakarta, IDN Times – Indonesia bersama Belanda resmi menjadi tuan rumah bersama atau co-host UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) 2027. Forum tingkat menteri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada kuartal keempat 2027.
Penunjukan ini menjadi pengalaman pertama bagi Indonesia menjadi tuan rumah forum tingkat menteri yang membahas operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia akan memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong penguatan perlindungan personel dan efektivitas misi perdamaian.
Peran sebagai co-host UNPM 2027 diserahterimakan dalam pertemuan Special Committee on Peacekeeping Operations di Markas Besar PBB, New York, pada Kamis (17/9/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi.
“Melalui kepemimpinan bersama ini, Indonesia berupaya untuk menggalang dukungan politik, mendorong kerja sama internasional yang inklusif, serta memastikan operasi perdamaian PBB tetap efektif, responsif, dan didukung sumber daya yang memadai,” ujar Umar Hadi dalam siaran pers PTRI New York.
1. Perdana Indonesia jadi tuan rumah UNPM

Indonesia Jadi Co-Host UN Peacekeeping Ministerial 2027. (Dok. PTRI New York) Forum tersebut akan diselenggarakan di Jakarta pada kuartal keempat 2027 dan menjadi kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri tersebut.
Serah terima peran tuan rumah berlangsung dalam pertemuan Special Committee on Peacekeeping Operations di Markas Besar PBB, New York, pada 17 September 2026.
Pertemuan itu dihadiri Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, selaku tuan rumah UNPM 2025, serta Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Umar Hadi dan Wakil Tetap Belanda untuk PBB Duta Besar Lise Gregoire-van Haaren.
Sejumlah pejabat tinggi PBB juga hadir, yakni Under-Secretary-General for Peace Operations Jean-Pierre Lacroix, Under-Secretary-General for Operational Support Atul Khare, dan Under-Secretary-General for Management Strategy, Policy and Compliance Catherine Pollard.
2. Indonesia dorong perlindungan dan efektivitas misi perdamaian

Indonesia Jadi Co-Host UN Peacekeeping Ministerial 2027. (Dok. PTRI New York) Indonesia menilai keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB sebagai hal yang tidak dapat ditawar. Tantangan operasi yang semakin kompleks, keterbatasan sumber daya, serta berkembangnya ancaman terhadap personel di lapangan membuat penguatan perlindungan dan kemampuan operasi menjadi semakin penting.
Sebagai salah satu kontributor utama pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia turut menghadapi berbagai risiko tersebut. Pada Maret hingga April 2026, empat personel penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur dalam rangkaian insiden di Lebanon.
Meski menghadapi risiko tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontribusi Indonesia telah berlangsung selama lebih dari enam dekade.
Indonesia pertama kali mengirimkan pasukan penjaga perdamaian pada 1957 melalui United Nations Emergency Force (UNEF) di Sinai, Mesir. Sejak saat itu, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 60 ribu personel pasukan pemeliharaan perdamaian ke berbagai belahan dunia.
3. UNPM 2027 jadi momentum perkuat komitmen politik

Indonesia Jadi Co-Host UN Peacekeeping Ministerial 2027. (Dok. PTRI New York) Penyelenggaraan UNPM 2027 di Jakarta akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong komitmen politik dan solusi bersama dalam menjawab tantangan operasi pemeliharaan perdamaian PBB.
Indonesia juga ingin memperkuat kerja sama antara negara-negara anggota PBB, negara kontributor pasukan, dan organisasi internasional tersebut. Upaya ini diharapkan dapat mendukung operasi perdamaian yang efektif, responsif, serta memiliki sumber daya yang memadai.
Di tengah dinamika internasional dan ancaman yang semakin kompleks, pasukan penjaga perdamaian PBB dinilai tetap memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Namun, keberadaan pasukan di lapangan perlu berjalan beriringan dengan penguatan solusi politik dan pembangunan perdamaian pascakonflik atau post-conflict peacebuilding.
Melalui forum tersebut, Indonesia dan Belanda akan mendorong dukungan politik serta kerja sama internasional yang inklusif untuk menjawab berbagai tantangan pemeliharaan perdamaian. Penguatan perlindungan personel dan kemampuan operasional menjadi bagian penting dalam memastikan mandat misi perdamaian PBB dapat dijalankan secara efektif.



















