PM Slovenia Beri Selamat Netanyahu meski Perhitungan Belum Selesai

Pada saat bersamaan, Jansa mengatakan bahwa kemenangan Partai Likud di pemilu Israel tidak mudah karena harus bertarung dalam dua front yang berbeda. Namun, ia memastikan bahwa Israel adalah satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah dan mampu menarik warga untuk ikut serta.  

“Kami menghargai dialog antara Slovenia dan Israel yang menyatukan kedua negara. Kami berharap keamanan pada rakyat Israel dan masa depan yang lebih baik bagi kawasan Timur Tengah,” ungkapnya, dikutip dari Democrata.

Berdasarkan hasil pemilu, Partai Likud memperoleh 26 kursi dan bersama koalisinya akan memperoleh 53 kursi. Namun, koalisi oposisi yang dipimpin Partai Yashar memperoleh 48 kursi, kemudian diikuti oleh partai-partai Arab dengan 19 kursi. 

Pada awal September, Israel membuka Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) di Slovenia untuk pertama kalinya. Pembukaan kantor perwakilan ini menunjukkan perbaikan hubungan kedua negara setelah pemerintahan sayap kanan jauh memimpin Slovenia. 

Pada Juni, Slovenia di bawah kepemimpinan Jansa berencana membekukan pengakuan kemerdekaan Palestina. Ia pun berencana merelokasi Kantor Kedubes Slovenia dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kedua rencana itu menimbulkan protes dari sejumlah pakar dan poltikus di negaranya.  

Dilansir The Slovenia Times, hubungan bilateral Slovenia dan Israel sudah dibangun sejak 1992. Namun, hubungan kedua negara sempat dingin di bawah kepemimpinan mantan PM Slovenia, Robert Golob yang ikut mengecam operasi militer Israel ke Gaza. 

Sebelum pemilu Israel, Netanyahu sempat mengungkapkan bahwa strategi pemerintahannya berhasil menghambat sanksi internasional. Ia mengklaim pemerintahannya mampu kembali mendekatkan Israel dengan Kolombia dan Slovenia. 

“Kami sudah menutup Kantor Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem Timur usai dijatuhi sanksi dari Inggris dan mengembalikan negara-negara yang menjauh dan menetapkan sanksi balasan agar kembali berhubungan dekat, seperti Kolombia dan Slovenia,” ungkapnya. 

Pekan lalu, Kolombia mengonfirmasi keluar dari keanggotaan Hague Group. Sementara, Hague Group didirikan pada Januari 2025 untuk mengoordinir langkah hukum dan diplomatik atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.