Polandia Akan Selesaikan Pagar Perbatasan Belarus pada 2025

Wakil Menteri Dalam Negeri Polandia, Maciej Duszczyk, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyelesaikan pembangunan seluruh pagar di sepanjang perbatasan Belarus pada musim panas 2025. 

"Ketika semua proses penguatan selesai, maka perbatasan ini (Belarus) akan selesai 100 persen dan keamanan Polandia akan lebih terjamin. Semua rute migrasi buatan ini akan ditutup pada musim panas mendatang. Saya berharap itu dan saya percaya hal itu," tuturnya, dilansir Financial Times. 

Ia menambahkan, Polandia harus bersiap dengan segala upaya lain dari rezim Presiden Belarus Alexander Lukashenko untuk mengekskalasi konflik. Ia pun mengklaim Belarus berniat menyabotase infrastruktur di perbatasan. 

Sejak dipimpin Perdana Menteri (PM) Donald Tusk, Polandia menempatkan perlawanan terhadap serangan hybrid Belarus-Rusia sebagai agenda utama. Ia pun telah menginisiasi pendirian zona penyangga dan penambahan pasukan di perbatasan. 

Duszczyk mengatakan bahwa pemerintah akan membangun jalan baru dari Warsawa menuju ke Kaliningrad, Rusia. Pembangunan ini penting untuk mempercepat respons ancaman pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia. 

Ia menambahkan, kebijakan Polandia untuk mengembalikan migran yang masuk secara ilegal ke negaranya sejalan dengan kebijakan di Spanyol. Ia menyebut, Spanyol sudah membangun pagar di Ceuta dan Melilla. 

"Negara anggota UE dapat menangguhkan hak pencari suaka jika memang dilakukan oleh kelompok agresif yang merusak pagar perbatasan atau menyerang petugas penjaga perbatasan. Keamanan lebih penting dibandingkan migrasi," terangnya. 

Pada awal Desember, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sudah memberikan bantuan dana 170 juta euro (Rp2,8 triliun) kepada negara-negara anggota UE yang bertetangga dengan Rusia dan Belarus untuk melawan serangan hybrid. 

Wakil Ombudsman Polandia, Valeru Vachev, mengatakan bahwa kebijakan pendirian zona penyangga di perbatasan Belarus tidak efektif untuk mengadang migran. Ia pun sudah mengirimkan surat resmi kepada Duszczyk terkait masalah ini. 

"Perlu dipahami, memastikan keamanan di perbatasan adalah prioritas utama, tapi ini juga penting untuk membatasi kebijakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Kita harus menghargai hak-hak dan kebebasan dari seseorang yang terdampak," ungkapnya, dikutip TVP World.

Ia mengklaim, tidak ada indikasi bahwa kebijakan ini akan mengurangi jumlah migran ilegal yang masuk dari Belarus ke Polandia. Ia menyebut, adanya zona penyangga justru menghambat bantuan kemanusiaan kepada migran.