Polisi New York Tahan 90 Aktivis Penolak Penjualan Senjata ke Israel

Demonstrasi dimulai pada pagi hari saat ratusan orang berkumpul di dekat kantor pemimpin Senat, Chuck Schumer, dan Senator Kirsten Gillibrand. Awalnya, para aktivis mencoba masuk ke lobi gedung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, tetapi petugas keamanan tidak mengizinkan mereka masuk.

Massa kemudian berpindah ke jalan raya dan membentuk barisan manusia. Mereka membawa poster dan menyerukan tuntutan agar anggaran negara digunakan untuk kebutuhan rakyat daripada untuk membiayai persenjataan militer. Karena aksi ini menutup arus lalu lintas di salah satu kawasan tersibuk di New York, polisi memberikan peringatan agar massa membubarkan diri. Namun, karena peringatan tersebut tidak dihiraukan, polisi menahan para aktivis tersebut satu per satu.

Sekitar 90 hingga 100 orang dibawa menggunakan bus polisi ke pusat penahanan. Mereka diperiksa atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan menutup akses jalan. Protes ini terjadi tepat sebelum Senat mengadakan pemungutan suara mengenai bantuan militer baru. Pihak penyelenggara aksi menyatakan bahwa demonstrasi ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk mendesak perdamaian.

Di antara orang-orang yang ditahan, terdapat beberapa tokoh publik seperti Chelsea Manning, aktris Hari Nef, dan anggota Dewan Kota New York, Alexa Avilés. Chelsea Manning, yang dikenal karena pernah membocorkan dokumen militer, terlihat ikut dalam barisan demonstran sebelum diamankan oleh petugas.

Manning menyatakan bahwa warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan pemerintah agar mengubah kebijakan yang dinilai merugikan.

"Apa yang kita lakukan saat ini sangat penting untuk masa depan. Senator Schumer dan Gillibrand sudah sering mendukung penjualan senjata ke Israel. Kami meminta mereka mendengarkan keinginan warga New York dan menolak penjualan senjata serta alat berat militer ke Israel," kata Chelsea Manning, dilansir Associated Press.

Kehadiran pejabat seperti Alexa Avilés menunjukkan adanya perbedaan pandangan di internal Partai Demokrat terkait bantuan militer. Selain tokoh publik, pihak JVP juga menegaskan bahwa para pemimpin di Washington seharusnya lebih mendengarkan aspirasi warga yang menginginkan gencatan senjata.

"Sekarang saatnya bagi Schumer dan Gillibrand untuk mendengarkan warga. Sebagian besar warga Amerika dan New York ingin ada penyelesaian atas apa yang terjadi saat ini," kata Sonya Meyerson-Knox, Direktur Komunikasi JVP, dilansir Times of Israel.

Aksi protes ini bertujuan mendukung upaya Senator Bernie Sanders dalam mengajukan Resolusi Penolakan Bersama (Joint Resolution of Disapproval). Resolusi ini ditujukan untuk membatalkan penjualan bom senilai lebih dari 600 juta dolar AS (Rp10,28 triliun) ke Israel. Paket senjata tersebut terdiri dari ribuan unit bom dengan berbagai ukuran yang dinilai para aktivis dapat memperburuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Para demonstran mengkritik pemerintah yang dianggap mempercepat pengiriman senjata tanpa melalui pengawasan ketat dari Kongres. Senator Bernie Sanders menilai bahwa mengirim lebih banyak senjata di tengah situasi konflik adalah langkah yang keliru.

"Melihat kerusakan besar yang terjadi saat ini, hal terakhir yang harus dilakukan oleh pembayar pajak di Amerika adalah memberikan ribuan bom baru. Kita tidak boleh lagi mengirim senjata untuk mendukung perang," kata Bernie Sanders.

Selain itu, beberapa senator lain seperti Chris Van Hollen menyatakan bahwa pengiriman senjata harus mengikuti aturan hak asasi manusia yang berlaku. Ia menilai penggunaan kewenangan darurat untuk mengirim bom tambahan justru memperburuk keadaan.

"Pemerintah saat ini mengabaikan peran Kongres dengan menggunakan aturan darurat untuk mengirim bom tambahan. Kongres harus menggunakan semua cara untuk menghentikan pengiriman senjata ini," tegas Chris Van Hollen.

Melalui aksi dan tekanan publik ini, penyelenggara berharap para pemimpin Senat mempertimbangkan kembali posisi mereka agar tidak memperpanjang ketegangan di Timur Tengah.