Penerapan kebijakan pemakaian senjata kejut listrik ini didukung oleh dekret resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Transportasi Prancis. Aturan ini memberikan payung hukum yang kuat bagi para petugas di lapangan. Dekret tersebut mengizinkan petugas membawa senjata kejut listrik untuk meningkatkan kendali pada situasi berisiko tinggi, mengurangi penggunaan senjata api, dan menekan risiko cedera fisik. Langkah pengamanan ini juga menjadi respons pemerintah atas insiden evakuasi di Stasiun Gare Montparnasse, Paris, pada November 2025 lalu.
Menteri Transportasi Philippe Tabarot menilai bahwa senjata kejut listrik memberikan solusi penanganan konflik yang lebih manusiawi, tetapi tetap tegas di area transportasi publik.
"Penggunaan senjata kejut listrik dapat menjadi respons yang tepat dan proporsional terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di transportasi umum," ujar Tabarot, dilansir The Straits Times.
Penegasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah kelompok hak asasi manusia, yang menyoroti bahaya fatal jika alat tersebut disalahgunakan.
Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan pandangan publik mengenai keamanan di gerbong kereta dan peron metro. Produsen senjata kejut listrik di Prancis terus meyakinkan pihak berwenang bahwa produk mereka aman jika digunakan sesuai dengan protokol yang ketat. Meskipun begitu, organisasi seperti Amnesty International tetap mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan alat pada situasi yang tidak mengancam nyawa. Oleh sebab itu, keberadaan dekret resmi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan petugas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
