Skandal Dadan cs, Anggota DPR Minta BGN Pangkas Belanja Nondapur
- Anggota DPR Zainul Munasichin mendesak BGN melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja non-dapur dan fokus pada operasional program Makan Bergizi Gratis pasca skandal korupsi.
- DPR menegaskan akan memperketat pengawasan tata kelola BGN serta menghormati proses hukum Kejagung terhadap tiga mantan pimpinan yang diduga terlibat korupsi pengadaan barang.
- Ketua Banggar DPR Said Abdullah menekankan agar program Makan Bergizi Gratis kembali fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, bukan pengadaan barang yang tidak relevan dengan tujuan utama program.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) secara ketat melakukan efisiensi belanja operasional di luar kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia meminta pemangkasan anggaran di BGN dilakukan secara cermat.
Menurut dia, dugaan kasus korupsi yang menyeret tiga mantan pimpinan lembaga tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi total tata kelola MBG.
"Efesiensi harus dilakukan untuk belanja-belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan operasional dapur," kata Zainul kepada jurnalis saat dihubungi, Jumat (5/6/2026).
Politikus PKB itu meminta BGN mengurangi perjalanan dinas, belanja kebutuhan-kebutuhan sekunder di luar operasional dapur MBG.
"Ini momentum utk melakukan evaluasi atas tata kelola MBG. Untuk pemangkasan anggaran, perlu dilakukan secara cermat," kata dia.
1. Parlemen bakal awasi ketat tata kelola MBG
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memastikan, parlemen akan mengawasi ketat tata kelola program MBG setelah dugaan skandal korupsi dibongkar Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dia mengatakan, Komisi IX DPR akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) pada APBN 2027. Komisi IX DPR juga akan mendalami audit internal terkait tata kelola di BGN.
"DPR pasti akan meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN di internal seperti apa, termasuk proses perencanaan, proses penganggaran sampai di ujung post audit ini. DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini sesuai dengan tugas fungsinya DPR," kata Cucun di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
2. DPR hormati proses hukum di Kejagung tentang Dadan cs
DPR menghormati proses hukum yang terjadi di Kejagung terkait dugaan skandal korupsi oleh mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung.
Kejagung menetapkan, eks Kepala BGN Dadan Hindayana beserta eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka setelah diduga melakukan markup dari pengadaan 28 ribu unit motor treil listrik, 32 ribu pasang sepatu, 31 ribu unit tablet, dan pengadaan 5,4 ribu unit televisi di BGN.
"Kita hormati semua proses yang ada dan kita apresiasi spirit pemerintah Bapak Presiden dalam penegakan hukum memberantas korupsi," kata dia.
Dia berharap skuad BGN baru di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang dapat menjalankan amanat presiden terkait program MBG.
"Jadi harapannya bagaimana di bos skuad yang baru ini pimpinan BGN betul-betul menjaga amanat presiden," kata politikus PKB itu.
3. Pogram MBG harus fokus pada pemenuhan gizi
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan, program MBG seharusnya fokus pada upaya pemenuhan gizi, bukan melakukan pengadaan barang-barang yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan awal program ini. Hal ini disampaikan Said Abdullah menanggapi dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan kedua wakilnya.
"Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad itu tidak ada hubungan sama sekali," kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Said mengatakan, sejak awal telah berulang kali mengingatkan, kelemahan utama BGN terletak pada aspek tata kelolanya. Sebab, perbaikan tata kelola merupakan hal penting mengingat BGN dimandatkan untuk menjalankan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya," ucap dia.
