Jakarta, IDN Times - Komisi Perdagangan Adil (FTC) Jepang secara resmi menyelidiki enam produsen es krim terbesar di negara tersebut atas dugaan kartel penetapan harga. Pada Selasa (16/6/2026), otoritas antimonopoli melakukan penggerebekan serentak di kantor pusat keenam perusahaan tersebut.
Langkah hukum ini menyasar para raksasa industri, yakni Meiji Co, Morinaga Milk Industry Co, Lotte Co, Ezaki Glico Co, Morinaga & Co, dan Akagi Nyugyo Co, dilansir Kyodo News.
Berdasarkan keterangan sumber internal, para eksekutif dari keenam perusahaan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli dengan berkolusi memanfaatkan situasi ekonomi global. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga melakukan komunikasi rahasia. Mereka bertukar informasi melalui email dan pertemuan selama beberapa tahun terakhir, guna mengatur waktu dan besaran kenaikan harga.
Keenam perusahaan tersebut diduga memanipulasi harga, dengan menetapkan harga grosir secara sepihak. Akibatnya, memicu kenaikan harga eceran sebesar 5-10 persen atau sekitar 10 yen (Rp1.100) hingga 20 yen (Rp2.200) per item. Harga produk disebut telah dinaikkan beberapa kali.
Asahi Shimbun melaporkan, kartel tersebut diduga sengaja memanfaatkan lonjakan inflasi dan kenaikan biaya bahan baku, akibat invasi Rusia ke Ukraina dan krisis Timur Tengah. Mereka menaikkan harga melebihi tingkat yang dapat dibenarkan oleh biaya produksi, guna meraup keuntungan tidak adil dari konsumen.
Meski harga eceran yang disarankan tidak mengikat, banyak pengecer menggunakan harga tersebut sebagai acuan dalam menentukan harga jual kepada konsumen. Pelanggaran ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah FTC Jepang melakukan penyelidikan kartel harga yang berfokus pada industri es krim dan frozen dessert (makanan penutup beku).
Penyelidikan ini terjadi di tengah lonjakan performa industri yang luar biasa. Berdasarkan data Asosiasi Es Krim Jepang, pasar es krim domestik berhasil mencetak rekor tertinggi selama enam tahun berturut-turut. Ini dengan nilai penjualan mencapai 663,1 miliar yen (Rp73,6 triliun) pada tahun fiskal 2025 yang berakhir Maret lalu.
Menanggapi penggeledehan ini, perwakilan dari keenam perusahaan telah mengonfirmasi adanya inspeksi mendadak tersebut. Mereka menyatakan sikap terbukanya dan berjanji akan bekerja sama sepenuhnya dengan proses penyelidikan hukum yang sedang berjalan.