Presiden Korsel Minta Trump Pimpin Upaya Damai dengan Korut
- Presiden Korsel Lee Jae Myung meminta Donald Trump memimpin upaya damai dengan Korut saat KTT G7, menandai perubahan dari pendekatan keras pemerintahan sebelumnya.
- Korut menolak tawaran perdamaian Seoul dan menegaskan statusnya sebagai negara nuklir, sementara G7 menyerukan denuklirisasi penuh serta mengecam kejahatan siber Pyongyang.
- Peluang dialog AS-Korut dinilai kecil meski Trump memberi sinyal membuka komunikasi lagi, di tengah langkah Korut memperkuat hubungan dengan Rusia dan China.
Jakarta, IDN Times – Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memimpin upaya penyelesaian damai dengan Korea Utara (Korut). Sikap yang lebih lunak ini berbeda dengan pendekatan keras yang ditempuh pemerintahan sebelumnya. Permintaan tersebut disampaikan saat keduanya bertemu dan berfoto bersama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Prancis pada Selasa (16/6/2026).
Berdasarkan keterangan Juru Bicara Kang Yu-jung dari kantor kepresidenan Korsel, Trump sempat menanyakan perkembangan hubungan antar-Korea. Dalam pembicaraan itu, Trump juga menyampaikan komitmennya membantu penyelesaian isu Korut melalui jalur diplomasi dengan pendekatan yang serupa dengan upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah.
1. Korut menolak tawaran perdamaian
Di tengah upaya Seoul mendorong rekonsiliasi, Korut secara resmi menolak pendekatan tersebut. Pyongyang menyebut Korsel sebagai pihak yang paling bermusuhan dan kembali menegaskan statusnya sebagai negara nuklir yang bersifat tidak dapat diubah.
Respons Korut turut memicu perhatian para pemimpin G7. Mengutip Channel News Asia (CNA), dalam pernyataan bersama setelah KTT, mereka menyampaikan keprihatinan terhadap program nuklir dan rudal balistik Pyongyang serta kembali menyuarakan denuklirisasi penuh sesuai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, negara-negara G7 juga mendesak Korut menyelesaikan kasus penculikan warga Jepang. Mereka turut menyoroti kejahatan siber yang melibatkan pencurian aset kripto.
2. Pengamat menilai peluang dialog masih kecil
Perkembangan terbaru membuat peluang pembicaraan baru antara Washington dan Pyongyang dinilai belum menjanjikan. Mantan Presiden University of North Korean Studies di Seoul, Yang Moo-jin, menyampaikan pandangannya kepada Agence France-Presse (AFP).
“Dari perspektif Korut, hampir tidak ada alasan untuk bertemu dengan AS,” katanya, dikutip Inquier.
Hubungan kedua negara memang pernah diwarnai sejumlah pertemuan tingkat tinggi. Pada masa jabatan pertamanya, Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong Un menggelar tiga pertemuan, yakni KTT Singapura 2018, KTT Hanoi 2019, serta pertemuan di Zona Demiliterisasi (DMZ).
Meski demikian, seluruh perundingan tersebut tak menghasilkan kesepakatan menyeluruh mengenai pembongkaran program nuklir maupun pelonggaran sanksi ekonomi.
3. Korut memperkuat hubungan dengan mitra lain
Korut memilih mempererat kerja sama dengan negara lain melalui dukungannya kepada Rusia dalam perang melawan Ukraina dengan mengirim pasukan dan amunisi. Kim juga menerima kunjungan Presiden China Xi Jinping di Pyongyang, sementara pernyataan resmi kedua negara tak memuat isu denuklirisasi.
Di sisi lain, Trump memperlihatkan sinyal untuk membuka kembali komunikasi langsung dengan Kim. Ia mengunggah foto kebersamaannya dengan pemimpin Korut tersebut dari KTT Singapura tanpa menyertakan keterangan setelah mengumumkan memorandum kesepahaman (MoU) AS-Iran guna mengakhiri perang mereka.
Menteri Unifikasi Korsel Chung Dong-young menilai unggahan itu menjadi indikasi positif. Ia menilai perhatian Trump terhadap isu Korut dapat kembali meningkat setelah urusan Iran selesai.
