RI dan Negara Arab Kutuk Perlakuan Ben-Gvir ke Relawan Flotilla Gaza

Dalam pernyataan bersama, para menteri menegaskan, penghinaan publik yang dilakukan Ben-Gvir terhadap para tahanan merupakan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

“Para menteri menegaskan bahwa penghinaan publik yang disengaja terhadap para tahanan oleh Ben-Gvir merupakan serangan memalukan terhadap martabat manusia dan pelanggaran nyata terhadap kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional,” demikian isi pernyataan tersebut yang dibagikan di X @Kemlu_RI, Senin (25/5/2026).

Mereka juga menilai perlakuan terhadap peserta flotilla bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional yang seharusnya tetap dihormati dalam situasi konflik maupun penahanan.

Pernyataan itu sekaligus menyoroti pentingnya perlindungan terhadap warga sipil yang terlibat dalam misi kemanusiaan. Para menteri menegaskan bahwa semua tahanan harus diperlakukan secara manusiawi tanpa intimidasi maupun penghinaan.

Selain itu, negara-negara tersebut meminta agar seluruh tindakan terhadap para relawan diperiksa secara serius dan transparan. Mereka menilai perlakuan yang dipertontonkan di ruang publik justru memperburuk situasi kemanusiaan dan meningkatkan ketegangan di kawasan.

Selain mengecam perlakuan terhadap relawan flotilla, para menteri luar negeri juga menyoroti tindakan Ben-Gvir dan sejumlah pejabat Israel lain yang dinilai memicu kebencian serta kekerasan terhadap warga Palestina.

“Para menteri juga mengecam dengan sangat keras tindakan ilegal dan ekstrem berupa hasutan dan kekerasan oleh Ben-Gvir dan pejabat Israel lainnya terhadap warga Palestina di wilayah Palestina yang diduduki,” bunyi pernyataan tersebut.

Mereka memperingatkan, tindakan provokatif semacam itu hanya akan memperbesar ekstremisme dan menghambat upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

“Para menteri memperingatkan bahwa tindakan provokatif Ben-Gvir memicu kebencian dan ekstremisme, serta menghalangi upaya untuk memajukan perdamaian yang adil dan langgeng berdasarkan solusi dua negara,” lanjut pernyataan itu.

Sorotan terhadap Ben-Gvir sendiri terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Menteri sayap kanan Israel itu berulang kali menuai kritik internasional karena pernyataan dan aksinya terkait Palestina, termasuk terhadap tahanan dan aktivis pro-Palestina.

Dalam bagian akhir pernyataan, para menteri luar negeri mendesak adanya langkah nyata untuk menghentikan tindakan provokatif Ben-Gvir serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.

“Para menteri menuntut pertanggungjawaban atas tindakan Ben-Gvir dan menyerukan langkah-langkah konkret untuk mengakhiri provokasi, hasutan, dan pelanggaran yang berulang,” tulis pernyataan tersebut.

Mereka juga meminta agar komunitas internasional memastikan penghormatan penuh terhadap hukum internasional di wilayah Palestina yang diduduki.

Selain itu, perlindungan hak asasi manusia dan martabat seluruh tahanan disebut sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam kondisi apa pun.

“Para menteri menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia dan menjaga martabat serta perlakuan manusiawi terhadap seluruh tahanan,” demikian pernyataan bersama tersebut.

Keterlibatan Indonesia dalam pernyataan bersama ini memperlihatkan konsistensi posisi diplomasi RI dalam mendukung perjuangan Palestina serta menolak tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.