Ribuan Warga Bangladesh Demo Harga Sembako Naik dan Krisis Energi

Massa mulai memadati alun-alun ibu kota Dhaka sejak pagi sebelum bergerak melintasi rute antarkota. Para demonstran menggelar serangkaian orasi di sejumlah titik persinggahan hingga akhirnya tiba di kota pelabuhan Chittagong.

Pawai ini menjadi bentuk tekanan terbuka bagi pemerintahan Perdana Menteri Tarique Rahman agar segera membenahi rantai pasok bahan pokok. Konsolidasi kubu oposisi ini mendesak langkah konkret pemerintah dalam mengurai karut-marut logistik nasional.

“Gerakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan gas LPG dan memenuhi pasokan listrik bagi setiap rumah tangga,” tegas Pemimpin Oposisi, Shafiqur Rahman, dikutip dari Business Recorder.

Masyarakat di berbagai kota kini harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan tabung gas dan pasrah pada pemadaman listrik bergilir. Kondisi tersebut praktis melumpuhkan bisnis usaha kecil dan aktivitas rumah tangga harian. Di kawasan agraris, kelangkaan pupuk juga kian mengancam produktivitas pertanian warga setempat.

Gangguan pasokan energi di tingkat global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah turut memperparah krisis domestik. Meski begitu, publik tetap mengkritik lambannya birokrasi pemerintah dalam mengantisipasi gejolak ketersediaan komoditas vital negara tersebut.

“Pemerintah harus menyadari bahwa krisis ini tidak bisa diselesaikan sendiri dan perlu membuka ruang dialog bersama partai oposisi,” kata Ketua Fraksi Oposisi, Nahid Islam, dilansir The Daily Star.

Ketegangan sosial makin memuncak usai penahanan seorang mahasiswa oleh aparat kepolisian sehari sebelum aksi akbar dimulai. Penangkapan tersebut terjadi lantaran sang mahasiswa menyampaikan kritik tajam terkait lonjakan tagihan listrik.

Tindakan represif aparat ini sontak menuai kecaman keras dari kelompok pegiat hak asasi manusia (HAM) dan kalangan akademisi. Banyak pihak menilai insiden ini membuktikan sikap antikritik penguasa di tengah tingginya keresahan ekonomi rakyat.

“Pemerintah tidak hanya gagal menyediakan pasokan gas, listrik, dan pupuk, tetapi juga membungkam hak rakyat untuk bersuara,” kecam Sekretaris Jenderal Partai Warga Nasional, Akhter Hossen.