Rusia Tuding Ukraina Ingin Sabotase Pilpres di Negaranya
Jakarta, IDN Times - Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Jumat (15/3/2024), mengungkapkan bahwa Ukraina berniat menyabotase penyelenggaraan pemilu di negaranya. Ia pun mengecam serangan di Belgorod yang ditujukan untuk mengganggu jalannya pemilu.
Rusia sudah menyelenggarakan pilpres hari pertama untuk menentukan pemimpin negara Eurasia tersebut dalam 6 tahun ke depan. Namun, Putin diperkirakan akan kembali memimpin Rusia untuk periode kelima di tengah pengaruhnya yang terlalu kuat.
1. Putin tidak akan biarkan pelaku serangan bebas dari hukuman
Putin menyebut bahwa pemerintahan neo-Nazi di Kiev merencanakan serangan di perbatasan Rusia-Ukraina di tengah jalannya pemilu.
"Rezim neo-Nazi berniat menyabotase pemilu untuk mengintimidasi penduduk di Belgorod. Mereka juga berniat melancarkan serangan di beberapa area perbatasan dengan Ukraina. Musuh ini tidak boleh dan tidak akan pergi tanpa menerima hukuman," tegasnya.
Ia menambahkan, rakyat Rusia akan merespons segala bentuk ancaman dengan persatuan yang lebih kuat, dilansir La Prensa Latina.
2. Sejumlah gangguan dalam pilpres Rusia
Di samping serangan di Belgorod, pada hari pertama pilpres di Rusia, sudah terjadi sejumlah gangguan. Meliputi aksi vandalisme di tempat pemungutan suara hingga adanya serangan siber.
Dilaporkan RTE, vandalisme terjadi di tiga tempat yang berbeda, meliputi Moskow, Krimea, dan Karachayevo-Cherkessia. Tindakan tersebut dianggap sebagai langkah untuk melawan rezim Putin.
Selain itu, seorang perempuan berusia 21 tahun melemparkan bom molotov di salah satu tempat pemungutan suara di St. Petersburg. Tak hanya itu, aksi pembakaran juga terjadi di Moskow dan Siberia sebagai bentuk protes.
Pilpres kali ini melibatkan empat wilayah Ukraina yang dikontrol sementara oleh Rusia, meliputi Zaporizhzhia, Luhansk, Donetsk, dan Kherson.
3. Ukraina kecam penyelenggaraan pilpres Rusia di wilayahnya
Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam penyelenggaraan pilpres Rusia di wilayahnya, termasuk Krimea. Ia menyebut kampanye politik tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum internasional.
"Memaksa jutaan warga Ukraina untuk tinggal sementara di wilayah okupansi atau dipaksa ditransfer ke teritori Rusia untuk berpartisipasi dalam proses yang dinamai pilpres adalah tindakan ilegal," kata kementerian, dilansir Reuters.
Pemerintah Ukraina meminta seluruh warga di wilayah dudukan Rusia untuk memboikot dan tidak ikut memilih.
Sebagai informasi, jika Putin kembali terpilih sebagai Presiden Rusia pada pilpres kali ini, maka ia akan mengungguli Joseph Stalin sebagai pemimpin terlama di Uni Soviet. Ia akan menjadi pemimpin terlama di Rusia setelah Catherine the Great pada abad ke-18.
