Setop Arus Imigran Ilegal, Inggris-Prancis Sepakati Keamanan Perbatasan

24 Apr 2026, 10:10 WIB

Sanggar Sukma Sijati

Setop Arus Imigran Ilegal, Inggris-Prancis Sepakati Keamanan Perbatasan

bendera Inggris (unsplash.com/David Clode)

Intinya Sih

Inggris dan Prancis menandatangani kesepakatan keamanan perbatasan senilai 660 juta poundsterling untuk menekan penyeberangan migran ilegal di Selat Inggris selama tiga tahun ke depan.
Perjanjian mencakup peningkatan patroli, penambahan 1.400 petugas keamanan, serta penggunaan teknologi seperti drone, helikopter, dan kamera pengawas guna memperkuat pengawasan pantai utara Prancis.
Kesepakatan ini memicu perhatian organisasi kemanusiaan karena metode pengendalian massa dinilai berisiko bagi keselamatan migran, meski pemerintah menyebutnya langkah penting menjaga keamanan perbatasan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Inggris pada Rabu (22/4/2026) resmi mengumumkan kesepakatan keamanan perbatasan baru senilai 660 juta poundsterling (Rp15,4 triliun). Kesepakatan ini dibuat untuk mengurangi jumlah penyeberangan migran ilegal di Selat Inggris.

Perjanjian yang akan berlaku selama tiga tahun ini mencakup komitmen untuk menambah patroli di wilayah pesisir utara Prancis, menyusul masih tingginya angka kedatangan perahu kecil di perairan Inggris.

Kerja sama antara Inggris dan Prancis ini bertujuan untuk memutus jaringan penyelundup manusia dan mencegah perjalanan laut yang membahayakan nyawa para pencari suaka. Melalui perjanjian ini, kedua negara berusaha menjaga ketertiban perbatasan laut dengan menerapkan aturan yang lebih ketat serta menggunakan teknologi pengawasan terbaru di sepanjang garis pantai.

1. Pembagian dana dan aturan pembayaran berbasis hasil

Pemerintah Inggris menetapkan bahwa total dana sebesar 660 juta poundsterling (15,4 triliun) akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah paket dasar senilai 500 juta poundsterling (Rp11,67 triliun) untuk operasi penegakan hukum rutin. Bagian kedua adalah dana cadangan sebesar 160 juta poundsterling (Rp3,73 triliun) yang hanya akan dicairkan jika program terbukti efektif di lapangan.

Sistem pembayaran berdasarkan hasil ini dirancang agar dana publik dikelola lebih efektif. Sisa dana untuk tahun kedua dan ketiga dapat ditahan jika investasi awal sebesar 50 juta poundsterling (Rp1,16 triliun) di tahun pertama gagal menurunkan jumlah penyeberangan secara signifikan.

"Jika langkah baru ini tidak memberikan hasil yang memadai berdasarkan penilaian tahunan bersama, maka dana tersebut akan dialihkan untuk program baru lainnya," catat Kementerian Dalam Negeri Prancis, dilansir News Day.

Kesepakatan tahun 2026 ini menggantikan perjanjian tahun 2023 yang bernilai 478 juta poundsterling (Rp11,15 triliun). Peningkatan dana ini dilakukan untuk merespons kompleksitas isu migrasi serta memenuhi tuntutan publik Inggris terhadap keamanan perbatasan. Aturan berbasis kinerja ini disepakati setelah negosiasi panjang, menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan hasil terbaik bagi keamanan negara.

"Kesepakatan penting ini akan mencegah migran ilegal melakukan perjalanan berisiko dan membawa para penyelundup manusia ke ranah hukum," kata Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, dilansir The Guardian.

2. Penambahan jumlah petugas dan penggunaan teknologi baru

Sebagai bagian dari pelaksanaan teknis, Prancis berjanji akan menambah jumlah petugas keamanan di wilayah pesisir hingga 1.400 personel pada tahun 2029. Petugas ini terdiri dari unit intelijen, militer, dan polisi anti-huru-hara.

Perjanjian ini juga mendanai pembentukan unit khusus polisi anti-huru-hara beranggotakan 50 personel. Mereka dilatih untuk mengendalikan massa dan dilengkapi dengan peralatan standar seperti gas air mata untuk membubarkan kerumunan di titik-titik keberangkatan perahu.

Selain penambahan aparat, unit intelijen khusus juga diperluas menjadi 30 ahli untuk mempercepat penangkapan jaringan penyelundup. Tahun lalu, aparat berhasil menangkap 480 orang yang terlibat dalam jaringan tersebut.

Penggunaan teknologi pengawasan menjadi cara utama untuk mendeteksi dan mencegah keberangkatan perahu. Fasilitas ini mencakup dua helikopter baru, sistem kamera pengawas, dan penggunaan drone di sepanjang pantai utara Prancis. Langkah ini didukung oleh penempatan 20 petugas laut tambahan dan satu kapal pencegat baru yang dirancang untuk menghentikan kapal motor sebelum menjemput migran di lokasi tersembunyi.

"Kerja sama kita dengan Prancis telah mencegah puluhan ribu penyeberangan. Kesepakatan baru ini memungkinkan kita meningkatkan intelijen, pengawasan, dan jumlah petugas untuk melindungi perbatasan Inggris," kata Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

3. Pengaruh aturan baru terhadap hubungan diplomatik dan isu kemanusiaan

Pembaruan kesepakatan keamanan ini terjadi di tengah tekanan politik domestik di Inggris. Data tahun 2025 menunjukkan adanya 41.472 migran yang masuk, angka tertinggi kedua sejak krisis penyeberangan ini terjadi.

Selain pengamanan fisik, kedua negara juga menguji coba sistem "one in, one out". Sistem ini memungkinkan pengembalian migran ilegal ke Prancis guna mengurangi minat warga tanpa dokumen resmi untuk melintasi Selat Inggris.

"Tidak ada satu solusi yang instan, tetapi dengan kerja sama, cara baru, dan komitmen yang kuat, kita bisa mengatasi masalah ini," ujar Keir Starmer.

Meski dianggap sebagai pencapaian diplomatik, taktik pengendalian massa oleh aparat telah memicu kekhawatiran dari sejumlah organisasi kemanusiaan terkait keselamatan pengungsi. Hal ini disorot terutama setelah adanya laporan 29 migran yang meninggal di laut pada tahun lalu.

"Dana ini justru digunakan untuk membiayai tindakan tegas kepolisian terhadap para migran, termasuk perempuan dan anak-anak di pantai Prancis utara yang sedang mencari tempat aman," kata Sile Reynolds dari organisasi kemanusiaan Freedom from Torture.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.