Taiwan Deteksi 41 Pesawat dan 7 Kapal China di Sekitar Pulaunya

Ancaman terbaru ini terjadi setelah China menerbitkan pedoman peradilan yang mencakup hukuman mati untuk kasus-kasus ekstrem terhadap pendukung garis keras kemerdekaan Taiwan pada Jumat (21/6/2026).

Dewan Urusan Daratan Taiwan mengecam tindakan Beijing tersebut dan mendesak rakyatnya untuk tidak merasa terancam oleh China.

“Pihak berwenang Beijing sama sekali tidak memiliki yurisdiksi atas Taiwan, dan apa yang disebut hukum dan norma komunis China tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap rakyat kami. Pemerintah mengimbau masyarakat negara kami untuk merasa nyaman dan tidak diancam atau diintimidasi oleh Partai Komunis China,” kata dewan dalam sebuah pernyataan pada Jumat, dikutip The Guardian.

China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti menggunakan kekuatannya untuk menjadikan negara kepulauan tersebut berada di bawah kendali Beijing.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan tekanan militer dan politik terhadap pemerintahan Taipei. Tiga hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan Lai Ching-te bulan lalu, Beijing kembali unjuk kekuatan dengan menggelar latihan militer di sekitar pulau itu.

China telah melabeli Presiden Lai sebagai separatis berbahaya. Presiden Taiwan itu mempertahankan retorika pendahulunya Tsai Ing-wen, yang menganggap bahwa Taiwan tidak perlu mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi karena negara tersebut sudah merdeka.

Sejak terpilih pada Januari, Lai telah menunjukkan kesiapan untuk mengadakan dialog dengan China, termasuk dengan mengajak negara itu untuk mengembangkan kerja sama dalam pidato pelantikannya pada Mei.

Namun, China tampaknya menolak tawaran tersebut. Negara itu belum melakukan komunikasi tingkat tinggi dengan Taipei sejak 2016.