Thailand Beri Hak Kerja Legal untuk 80 Ribu Pengungsi Myanmar

Juru bicara pemerintah Thailand, Jirayu Hongsub, menyampaikan bahwa kabinet telah menyetujui usulan Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan hak bekerja kepada pengungsi Myanmar yang telah lama tinggal di negara tersebut. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya memudahkan pengungsi untuk mandiri secara finansial, tetapi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Thailand.

Dalam data Kementerian Tenaga Kerja per 25 Juli 2025, tercatat hampir 3 juta pekerja asal Myanmar sudah berkontribusi pada sektor konstruksi, pertanian, dan jasa di Thailand. Kehadiran pengungsi legal yang bekerja diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi dan mengisi kekosongan pasokan tenaga kerja setelah konflik bersenjata dengan Kamboja menyebabkan ribuan pekerja Kamboja meninggalkan Thailand.

Perwakilan UNHCR di Thailand, Tammi Sharpe, memuji kebijakan pemerintah Thailand sebagai titik balik yang strategis.

"Langkah ini tidak hanya menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan Thailand," ujarnya, dilansir Arab News.

Sharpe juga menambahkan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan pengungsi pada bantuan kemanusiaan, terutama karena hampir separuh dari pengungsi yang mendapat manfaat telah lahir di kamp-kamp pengungsian dan tidak mengenal tempat lain.

UNHCR menilai kebijakan ini memberi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola permasalahan pengungsi secara berkelanjutan di tengah pemotongan dana bantuan global.

Sebagian besar pengungsi Myanmar yang mendapat hak kerja tersebut berasal dari sembilan kamp sementara di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar dan telah menetap di sana sejak 1984. Dari total sekitar 81 ribu pengungsi, sebanyak 42.601 orang berada dalam usia produktif untuk bekerja.

Pada Senin (25/8/2025), juru bicara PBB untuk Sekretaris Jenderal, Stéphane Dujarric, mengatakan bahwa pengakuan hak kerja ini mengakui situasi yang telah berlangsung lama bagi pengungsi dan memungkinkan mereka berkontribusi secara nyata pada perekonomian Thailand.

"Kebijakan ini, apabila dilaksanakan penuh, dapat menjadi tolok ukur wilayah untuk solusi berkelanjutan berbasis hak asasi manusia bagi pengungsi," ujarnya, dikutip Asia One.