Jakarta, IDN Times - Pemerintah Thailand resmi menyampaikan kekhawatirannya kepada pemerintah China terkait pengiriman puluhan unit tank tempur baru ke Kamboja. Pengiriman 39 unit tank tempur buatan China ini dikhawatirkan memicu perlombaan senjata dan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan perbatasan.
Langkah Beijing tersebut kian memicu ketegangan mengingat kesepakatan damai masih rapuh dan perundingan sengketa wilayah darat kedua negara sedang terhenti total.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan isu pengiriman senjata ini secara langsung saat bertemu Presiden China, Xi Jinping, di Shanghai pada Jumat (17/7/2026).
Menanggapi hal tersebut, Presiden Xi Jinping menegaskan komitmen China untuk tetap bersikap netral. Pihak Beijing menjelaskan bahwa pemesanan tank oleh Kamboja sudah disepakati jauh sebelum konflik perbatasan terjadi.
"Kami tidak mengkritik mereka. Kami hanya menyampaikan fakta yang ada dan meminta China mempertimbangkan kekhawatiran ini," kata Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, dilansir Taipei Times.
Pihak keamanan Thailand mencatat adanya pengiriman 39 unit tank tempur T-59D buatan China ke Kamboja pada Juni 2026. Keberadaan kendaraan tempur baru ini dikhawatirkan memicu perlombaan senjata di kawasan perbatasan.
Meskipun belum dikirim ke garis depan, pengadaan tank tersebut dinilai sangat sensitif mengingat kedua negara pernah terlibat bentrokan bersenjata yang memakan korban jiwa pada 2025.
"Kekhawatiran kami berfokus pada cara Kamboja melaporkan pengiriman tank tersebut. Saat ini hubungan kedua negara sedang sensitif dan kesepakatan damai masih rapuh," kata Sihasak Phuangketkeow, dilansir The Vibes.
Upaya penyelesaian sengketa wilayah darat sepanjang 800 kilometer antara kedua negara kini terhenti total. Kamboja secara sepihak memilih menyelesaikan sengketa wilayah laut terlebih dahulu melalui mekanisme hukum PBB.
Langkah Kamboja tersebut dinilai Thailand telah merusak rasa saling percaya serta menutup ruang dialog langsung yang sebelumnya telah disepakati oleh pimpinan kedua negara.
"Langkah tersebut menutup pintu diskusi mengenai perbatasan darat dan membuat penyelesaian masalah menjadi jauh lebih rumit," kata Sihasak Phuangketkeow.