Jalan Longsor di Sibolangit Diperbaiki, Dukung Ekonomi Warga

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (16/10/2026), sebagian badan Jalan Penen Martelu terlihat ambruk di sisi kiri setelah tikungan dari arah Kecamatan Sibolangit menuju Kecamatan Sibiru-biru. Sejumlah pekerja tampak menyiapkan rangka besi untuk fondasi TPT, sementara material pembangunan berupa kerikil dan besi berada di bahu jalan.

Pengerjaan berlangsung di kawasan dengan medan cukup curam. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilisasi material dan peralatan menuju lokasi pembangunan.

TPT direncanakan memiliki panjang 32 meter dan tinggi 11 meter dengan bentuk segitiga siku-siku. Sebanyak 32 titik bore pile disiapkan sebagai penyangga bekisting tembok penahan tanah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang, Mukti Ali Harahap, mengatakan pembangunan TPT merupakan bagian dari kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dipetakan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

"Semua yang kita ajukan di Jitupasna atau R3P kita ini, dengan turunnya TKD ini Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik," kata Mukti.

Menurutnya, pembangunan TPT harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum perbaikan badan jalan dilanjutkan.

"Ini wajib dilaksanakan. Karena tanpa TPT ini tidak mungkin kita bangun kembali jalan ini. Harus TPT dulu baru jalannya kita perbaiki lanjutan," ujarnya.

Jalan Penen Martelu menjadi salah satu akses yang digunakan masyarakat untuk mendukung kegiatan sehari-hari, termasuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Jalur tersebut juga menghubungkan warga dengan sejumlah destinasi wisata, seperti pemandian alam dan pemandian air panas.

Saat longsor terjadi pada akhir 2025, sebagian badan jalan ambruk sehingga akses masyarakat menuju Sibolangit dan Sibiru-biru sempat terganggu. Mobilitas anak-anak yang berangkat ke sekolah juga terdampak.

Saat ini, kendaraan sudah dapat melintas di sekitar lokasi. Namun, pengendara masih harus berhati-hati ketika melewati bagian jalan yang amblas. Kendaraan roda empat bahkan perlu memperlambat laju dan mengambil posisi tertentu saat melintasi tikungan tersebut.

Suparno mengatakan pemulihan jalan diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan itu.

"Ini berdampak besar. Karena selama ini, selain di sini banyak daerah pertanian, perkebunan, juga di lokasi atau jalan dilintasi ini, banyak daerah-daerah pariwisata seperti pemandian alam, pemandian air panas, sehingga jalan ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Pembangunan TPT diharapkan dapat mengurangi risiko longsor kembali mengganggu mobilitas warga. Suparno optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada Desember 2026. Pemerintah daerah juga terus mengawasi penyedia jasa agar pekerjaan tidak melewati tahun anggaran.

Pembangunan TPT di Desa Suka Maju menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Utara. Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra per 14 Oktober 2026, sebanyak 30 ruas jalan yang ditangani pemerintah pusat di Sumatra Utara telah berstatus fungsional. Sementara itu, 607 ruas jalan yang ditangani pemerintah daerah juga telah dapat digunakan kembali.

Meski demikian, masih terdapat sembilan ruas jalan yang terputus dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pada sektor jembatan, sebanyak 351 jembatan di Sumatra Utara telah selesai dibangun atau diperbaiki. Rinciannya, tujuh jembatan ditangani pemerintah pusat dan 344 jembatan ditangani pemerintah daerah. Selain itu, 22 jembatan masih dalam proses perbaikan.

Khusus di Kabupaten Deli Serdang, dua ruas jalan yang ditangani pemerintah pusat telah berstatus fungsional. Sebanyak 36 ruas jalan yang ditangani pemerintah daerah juga telah dapat digunakan kembali. Sementara itu, sembilan jembatan yang ditangani Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah rampung dan dapat digunakan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemulihan infrastruktur membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dukungan TKD Tambahan 2026 diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah agar penanganan dapat berjalan secara paralel.

“Jangan sampai enggak dimanfaatkan. Tujuan-tujuan kita adalah kami memperjuangkan tambahan TKD tersebut dua kali di bulan Februari dan di bulan Agustus, tujuannya adalah memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah juga bisa bergerak paralel,” ujar Tito dalam rapat koordinasi di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Tito juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028 sebesar Rp100,1 triliun. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan 33 kementerian/lembaga, yang terdiri dari 23 kementerian/lembaga utama dan 10 kementerian/lembaga pendukung.

Menurut Tito, percepatan pengajuan dan pencairan anggaran diperlukan agar program pemulihan dapat segera direalisasikan.

“Kalau sudah ditransfer, speed kita akan kencang sekali,” jelas mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu.

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana diharapkan dapat terus berjalan. Perbaikan jalan dan jembatan menjadi salah satu upaya untuk memulihkan konektivitas sekaligus mendukung kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.