Thailand Tangguhkan 49 Proyek Pusat Data akibat Beban Energi

Penghentian sementara ini menyasar proyek fasilitas pusat data berskala besar yang menyedot pasokan listrik tegangan tinggi dan air pendingin dalam jumlah masif. Lonjakan konsumsi energi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pasokan listrik di kawasan permukiman warga. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mulai mengkaji skema tarif listrik khusus bagi operator pusat data berkapasitas raksasa.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penangguhan ini murni sebagai penertiban tata kelola, bukan bentuk penolakan terhadap investasi di sektor teknologi.

“Keputusan hari ini bukan berarti Thailand menutup pintu investasi, melainkan untuk memastikan adanya standar yang jelas agar industri tumbuh secara berkelanjutan,” kata Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, dilansir The Star.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, komisi pengawasan pusat data menggelar rapat koordinasi di Bangkok guna merancang standar nasional. Lembaga ad hoc ini melibatkan belasan otoritas lintas kementerian agar proses peninjauan izin dapat berjalan terpusat dan lebih terkendali.

Empat subkomite khusus juga dibentuk untuk merumuskan kriteria baku yang mencakup aspek ekonomi, infrastruktur, lokasi, hingga batas emisi lingkungan dalam 30 hari ke depan. Saat ini, tercatat ada 35 pusat data yang telah beroperasi penuh, sementara 117 permohonan baru sedang dalam tahap pengajuan izin investasi.

“Kerangka kebijakan dan pengawasan yang ketat akan membangun kepercayaan investor seiring dengan pertumbuhan ekonomi serta teknologi di Thailand,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, Danucha Pichayanan.

Langkah pembatasan ini juga dipicu oleh temuan adanya manipulasi perizinan di lapangan. Sejumlah pengembang diketahui mendaftarkan proyek server berdaya besar menggunakan izin pembangunan gudang biasa demi menghindari kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta aturan zonasi kota.

Keresahan publik semakin memuncak setelah sebuah fasilitas pusat data raksasa ditemukan berdiri tepat di sebelah rumah sakit. Menanggapi masalah itu, pemerintah menginstruksikan penerbitan kode klasifikasi bisnis khusus untuk sektor pusat data agar investasi tetap selaras dengan keselamatan warga dan daya dukung lingkungan perkotaan.

“Keluhan warga terkait pusat data di dekat rumah sakit ini mengungkap adanya celah perizinan yang disalahgunakan oleh pengembang dengan mendaftarkannya sebagai fasilitas gudang,” kata Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt.