Trump Ancam Hukuman Mati Politikus Demokrat yang Dituduh Penghasut

Dalam serangkaian unggahan di Truth Social, Trump secara eksplisit melabeli tindakan enam anggota parlemen tersebut sebagai perilaku hasutan yang berbahaya bagi negara. Ia menegaskan bahwa narasi yang dibangun oleh kelompok Demokrat tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa konsekuensi hukum.

Trump bahkan menyerukan agar mereka ditangkap dan diadili karena dianggap sebagai pengkhianat negara. Puncaknya, Trump menyarankan tindakan tersebut pantas diganjar dengan hukuman terberat yang berlaku di AS.

“Ini disebut perilaku hasutan di tingkat tertinggi. Masing-masing pengkhianat negara kita ini harus ditangkap dan diadili, perilaku hasutan ini dapat dihukum mati,” tulis Trump di Truth Social, dilansir The Guardian.

Video yang memicu kemarahan Trump tersebut berjudul "Don’t Give Up the Ship" dan dirilis pada awal pekan ini. Video itu menampilkan Senator Elissa Slotkin, Mark Kelly, serta anggota DPR Chrissy Houlahan dan Jason Crow yang semuanya merupakan veteran. Mereka menekankan bahwa personel militer memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak mematuhi instruksi yang bertentangan dengan konstitusi AS.

Narasi dalam video tersebut muncul di tengah kekhawatiran Demokrat bahwa Trump mungkin akan menggunakan militer untuk kepentingan domestik yang kontroversial. Meskipun video tersebut tidak menyebut nama Trump secara spesifik, pesan tersebut jelas ditujukan untuk mengantisipasi kebijakan pemerintahan baru. Pemerintahan Trump menanggapi hal ini sebagai upaya langsung untuk memecah belah rantai komando militer.

Pimpinan Partai Demokrat di DPR AS segera merilis pernyataan bersama untuk mengutuk retorika kekerasan yang disampaikan oleh Trump. Hakeem Jeffries, Katherine Clark, dan Pete Aguilar menegaskan bahwa kekerasan politik tidak memiliki tempat di AS.

Mereka juga menyatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian Capitol untuk menjamin keamanan para anggota parlemen yang menjadi target ancaman tersebut. Para pemimpin Demokrat mendesak kubu Republik untuk tidak diam saja melihat eskalasi ancaman yang membahayakan nyawa pejabat terpilih.

“Kami dengan tegas mengutuk ancaman kematian yang menjijikkan dan berbahaya dari Donald Trump terhadap anggota Kongres. Kami menyerukan kepada Partai Republik di DPR untuk melakukan hal yang sama dengan tegas,” bunyi pernyataan bersama pimpinan Demokrat, dilansir Fox News.

Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, juga turut bersuara dengan menyebut pernyataan Trump sebagai ancaman eksekusi terhadap pejabat publik. Ia menilai tindakan presiden tersebut seperti menyalakan api di negara yang sudah dipenuhi bensin politik. Schumer meminta seluruh warga Amerika, terlepas dari afiliasi partainya, untuk menolak normalisasi ancaman semacam ini.

Sementara itu, para legislator yang muncul dalam video tersebut menolak untuk terintimidasi oleh seruan penangkapan dari Trump. Mereka menegaskan kembali status mereka sebagai veteran dan profesional keamanan nasional yang mencintai negara. Menurut mereka, reaksi Trump justru membuktikan poin penting bahwa presiden menganggap pernyataan hukum sebagai tindakan yang pantas diganjar hukuman mati.

Di sisi lain, Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, memberikan pembelaan terhadap pernyataan kontroversial Trump. Ia menilai bahwa Trump sebenarnya sedang mendefinisikan kejahatan hasutan atau sedition yang memang diatur dalam hukum militer. Johnson justru mengkritik balik video Demokrat tersebut sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS.

Gedung Putih melalui Sekretaris Pers Karoline Leavitt juga berusaha meluruskan interpretasi atas unggahan presiden di media sosial. Ketika ditanya awak media, Leavitt membantah bahwa Trump secara harfiah ingin mengeksekusi anggota Kongres.

Namun, ia tetap menyalahkan Demokrat karena dianggap memicu pembangkangan di tubuh militer. Leavitt menekankan bahwa rantai komando adalah hal yang sakral dalam institusi militer dan tidak boleh diganggu gugat oleh manuver politik.

“Kesucian militer kita bertumpu pada rantai komando, dan jika rantai komando itu putus, hal itu dapat menyebabkan orang terbunuh dan kekacauan. Itulah yang pada dasarnya didorong oleh para anggota Kongres ini,” ujar Leavitt dalam konferensi pers, dilansir The Guardian.

Secara hukum, tuduhan "hasutan" atau sedition bagi warga sipil seperti anggota parlemen sebenarnya tidak diatur dalam hukum pidana umum AS saat ini. Namun, dalam peradilan militer (Uniform Code of Military Justice), tindakan hasutan memang merupakan pelanggaran berat yang bisa diancam hukuman mati, dilansir DW.