Jakarta, IDN Times - Warga Jepang menggalang petisi daring untuk menolak penggunaan karya seni Jepang oleh politikus Amerika Serikat. Kampanye digital ini bertujuan mendesak perlindungan hak cipta atas kekayaan intelektual yang digunakan tanpa izin.
Aksi ini dipicu oleh beredarnya video kampanye politik Donald Trump yang menggunakan karakter Naruto. Sebelumnya, akun resmi Gedung Putih juga menuai kritik setelah mengunggah konten militer yang disisipi klip animasi Jepang.
Lebih dari 20 ribu orang di Jepang menandatangani petisi daring bertajuk "Protect Japanese Manga". Petisi ini menyoroti unggahan video berbasis kecerdasan buatan (AI) di platform Truth Social pada Sabtu (6/6/2026).
Dalam video tersebut, Donald Trump direkayasa secara visual sebagai karakter Naruto Uzumaki. Penggunaan karakter ini dilakukan secara sepihak tanpa izin kreator maupun pemegang hak cipta.
Penggemar menilai visualisasi tersebut tidak sejalan dengan pesan moral dan esensi karya asli buatan Masashi Kishimoto. Mereka mendesak agar praktik ini dihentikan karena dinilai mengabaikan etika kekayaan intelektual.
"Saya sungguh berharap mereka menghentikannya karena tindakan tersebut menunjukkan kurangnya etika," kata Kei Fukuyosh, salah satu penggemar, dilansir dari The Guardian.
Sebelum kasus Naruto, akun X resmi milik Gedung Putih juga menuai kritik pada bulan Maret. Akun tersebut mengunggah rekaman serangan udara Amerika Serikat di Iran yang digabungkan dengan klip permainan kartu Yu-Gi-Oh!.
Merespons hal ini, Kementerian Luar Negeri Jepang langsung mengajukan permintaan resmi. Mereka meminta Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk segera menghentikan penggunaan materi berhak cipta tersebut.
Keluhan dari masyarakat dan penyelenggara petisi juga telah diserahkan ke Kantor Kabinet Jepang. Laporan tersebut selanjutnya diteruskan kepada kementerian terkait dan Badan Urusan Kebudayaan sebagai bahan evaluasi diplomasi.
"Sangat menyedihkan bagi saya melihat karya dari sosok yang mencoba menyampaikan pesan perdamaian, justru digunakan dalam konteks militer," ujar penyelenggara kampanye, Nana Suzuki, dilansir BBC.
Sejumlah perusahaan hiburan asal Jepang langsung menyatakan sikap netral mereka terkait perpolitikan di Amerika Serikat. Pemegang lisensi Yu-Gi-Oh! membantah adanya kerja sama resmi dalam pembuatan video militer Gedung Putih.
Penerbit komik Shueisha mengklarifikasi bahwa hak komersial adaptasi anime Naruto dipegang penuh oleh komite produksi. Pihak komite dipastikan tidak pernah memberikan persetujuan atas konten kampanye di Truth Social tersebut.
Perusahaan global lainnya, seperti The Pokémon Company International, turut mengeluarkan pernyataan serupa. Langkah preventif ini diambil demi menjaga netralitas merek dagang mereka dari agenda politik praktis.
"Misi kami adalah menyatukan dunia, dan misi tersebut tidak berafiliasi dengan sudut pandang atau agenda politik apa pun," jelas Juru Bicara Pokémon Company International, Sravanthi Dev.