Jakarta, IDN Times - Pemerintah Ukraina mengumumkan penyesuaian kebijakan strategis di sektor pertahanan pada Jumat (12/6/2026). Langkah ini diambil untuk merespons kebutuhan personel dan operasional militer setelah konflik yang berkepanjangan.
Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian anggaran pertahanan serta penataan struktur pasukan di berbagai lini. Keputusan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas sistem pertahanan nasional di tengah perang yang masih berlangsung.
Pemerintah Ukraina menaikkan upah pokok militer sebesar sepertiga menjadi 30 ribu hryvnia (Rp11,96 juta). Kenaikan ini disesuaikan dengan rata-rata tren gaji bulanan nasional saat ini.
Sementara itu, prajurit infanteri yang bertugas di garis depan pertempuran akan menerima penyesuaian gaji rata-rata menjadi 300 ribu hryvnia (Rp119,66 juta).
Militer Ukraina juga menawarkan skema kontrak baru berjangka waktu 10, 14, atau 24 bulan. Tujuannya adalah memberikan kepastian durasi penugasan dan perlindungan hukum bagi setiap prajurit.
Kementerian Pertahanan Ukraina tengah menyusun detail regulasi agar dapat langsung diterapkan pada pertengahan tahun ini.
"Akan ada skema kontrak baru dengan jaminan yang lebih mengikat bagi tentara infanteri kita. Kabinet Menteri akan menyetujui mekanisme khusus ini dengan pembayaran perdana yang dijadwalkan cair pada bulan Juni," kata Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dilansir Ukrinform.
Militer Ukraina kini memperluas pendaftaran bagi sukarelawan internasional untuk mengatasi kekurangan personel. Pemerintah berkomitmen mempermudah prosedur administrasi bagi warga negara asing yang memiliki keahlian militer.
Sejak pecahnya konflik empat tahun lalu, sekitar 10.000 sukarelawan dari 70 negara tercatat telah bergabung dengan angkatan bersenjata Ukraina.
Ke depannya, pemerintah juga akan menambah jalur koordinasi resmi di luar negeri. Peningkatan saluran pendaftaran ini ditargetkan mampu menjangkau lebih banyak kandidat dari berbagai kawasan global.
"Saya telah menginstruksikan untuk menciptakan peluang yang lebih besar guna merekrut relawan asing ke dalam tentara Ukraina. Akan ada lebih banyak saluran perekrutan yang dibuka untuk hal ini," ujar Zelenskyy.
Penyesuaian struktur upah militer Ukraina mendapat dukungan penuh lewat fasilitas pinjaman jangka panjang dari Uni Eropa sebesar 90 miliar euro (Rp1,85 kuadriliun).
Pinjaman tersebut mendongkrak anggaran belanja pertahanan Ukraina hingga mencapai rekor 4,4 triliun hryvnia (Rp1,75 kuadriliun) pada tahun ini. Penyaluran dana bantuan dari Brussel dijadwalkan cair secara bertahap mulai pertengahan Juni.
Kebijakan di sektor pertahanan ini diputuskan setelah pembicaraan mengenai opsi penghentian perang dengan Rusia mengalami kebuntuan. Pemerintah Ukraina akhirnya mengambil langkah mandiri untuk menjaga ketahanan pasukannya.
Langkah penguatan militer ini juga berjalan seiring dengan persiapan Ukraina untuk memulai perundingan resmi terkait keanggotaan di Uni Eropa.
"Ukraina sedang melaksanakan apa yang diperlukan, dan penting bagi Uni Eropa untuk juga menepati janjinya," tutup Zelenskyy.