potret sidang Majelis Umum PBB (commons.wikimedia.org/Yuryi Abramochkin)
Selain General Debate, High-Level Week UNGA81 juga diisi lima pertemuan tingkat tinggi yang secara khusus membahas isu tertentu. Pertemuan pertama memperingati 40 tahun Deklarasi Hak atas Pembangunan.
Pertemuan tersebut akan membahas pelaksanaan Deklarasi Hak atas Pembangunan sekaligus mendorong penguatan kerja sama internasional agar setiap orang dan negara dapat berpartisipasi serta memperoleh manfaat pembangunan secara adil.
Agenda tingkat tinggi lainnya membahas ancaman kenaikan permukaan laut. Pertemuan ini menjadi ruang untuk membicarakan dampak kenaikan muka air laut, terutama terhadap negara kepulauan dan wilayah pesisir, termasuk kebutuhan adaptasi, pembiayaan, serta perlindungan masyarakat yang terdampak.
UNGA81 juga menggelar pertemuan mengenai pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi. Agenda ini akan mengevaluasi perkembangan sekaligus mengidentifikasi kesenjangan dalam upaya membangun sistem kesehatan global yang lebih tangguh, setara, terkoordinasi, dan memiliki dukungan pembiayaan berkelanjutan.
Dua pertemuan tingkat tinggi lainnya berkaitan dengan peringatan 25 tahun Deklarasi dan Program Aksi Durban untuk membahas pemberantasan rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi, serta pertemuan untuk memperingati dan mendorong Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir.
Pertemuan terakhir tersebut akan membahas penguatan komitmen politik terhadap perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh dan terverifikasi, sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai ancaman kemanusiaan dan keamanan yang ditimbulkan senjata nuklir.
Di luar lima agenda tersebut, High-Level Week UNGA81 juga akan diwarnai berbagai pertemuan mengenai perdamaian dan keamanan, kesehatan, pembangunan ekonomi dan sosial, aksi iklim, Palestina, HAM, tata kelola digital dan AI, serta reformasi PBB.
Sejumlah pertemuan terkait organisasi internasional dan regional, termasuk MIKTA dan G77, serta berbagai side event yang diselenggarakan negara maupun organisasi masyarakat sipil, juga menjadi bagian dari rangkaian agenda UNGA81.