AS Tolak Visa Tim Media Presiden Iran Jelang Sidang Umum PBB

23 Sep 2026, 07:30 WIB

3 min read

Intinya Sih

AS menolak visa sejumlah anggota delegasi Presiden Iran Masoud Pezeshkian, termasuk tim komunikasi, menjelang Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Iran mengecam penolakan visa sebagai tindakan bermusuhan dan pelanggaran akses informasi, sementara otoritas AS belum menyampaikan pernyataan resmi.
AS tetap mengizinkan delegasi Iran menghadiri agenda PBB dengan pembatasan tertentu, di tengah kebuntuan perundingan navigasi Selat Hormuz dan konflik maritim.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menolak menerbitkan visa bagi sejumlah anggota delegasi Presiden Iran Masoud Pezeshkian, termasuk tim komunikasi kepresidenan, menjelang agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada pekan ini.

Kabar penolakan tersebut dilaporkan pada Senin (21/9/2026) waktu setempat, saat Pezeshkian bersiap melakukan kunjungan resmi untuk menemui para pemimpin dunia dan berpidato di forum internasional tersebut.

1. Reaksi Teheran atas penolakan Visa dan tuduhan pelanggaran akses informasi
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei (Mehr News Agency, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)
Kantor berita IRNA melaporkan bahwa tindakan penolakan visa oleh Presiden AS Donald Trump merupakan langkah yang sangat memusuhi delegasi Teheran. Media tersebut menuliskan, "Dalam langkah permusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah AS, Trump telah menolak visa AS untuk anggota tertentu dari delegasi tingkat tinggi presiden, termasuk anggota tim komunikasinya".
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menuduh pemerintahan Trump telah "menginjak-injak hak akses terhadap informasi". Dia mengaitkan kebijakan itu dengan tindakan Gedung Putih yang melarang tiga media utama AS akibat keberatan atas liputan mereka. Hingga saat ini, pihak otoritas AS belum memberikan pernyataan resmi mengenai masalah penolakan visa tersebut.
2. Rencana agenda Pezeshkian serta pembatasan dari AS
Presiden Iran Masoud Pezeshkian (Khamenei.ir, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)
Berdasarkan laporan kantor berita Mehr, Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat Kepresidenan Iran Habibollah Abbasi memastikan publik tetap memperoleh perkembangan terkait pertemuan diplomatik presiden. Abbasi menerangkan bahwa kunjungan kerja Pezeshkian ke New York diagendakan berlangsung selama lima hari, termasuk dua hari perjalanan pulang-pergi.
Dalam lawatan tersebut, Pezeshkian didampingi Kepala Staf Kepresidenan Mohsen Haji-Mirzaei serta Wakil Kepala Protokol dan Upacara Kepresidenan Seyyed Abbas Mousavi untuk menemui sejumlah pemimpin negara. Pezeshkian juga dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada hari Rabu.
Pemerintah AS tetap memberikan izin masuk bagi delegasi Iran untuk agenda PBB, tetapi memberlakukan pembatasan seperti periode sebelumnya. Departemen Luar Negeri AS pada Kamis menegaskan bahwa anggota delegasi Iran dilarang membeli barang-barang mewah ataupun barang lainnya selama berada di New York.
3. Eskalasi konflik maritim dan ketegangan Selat Hormuz
Selat Hormuz (MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, Public Domain, via Wikimedia Commons)
Pezeshkian akan menjadi pejabat tertinggi Iran yang memasuki AS sejak perang dimulai akibat serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari. Serangan tersebut memicu balasan dari Teheran terhadap Israel dan negara-negara kawasan yang menampung aset AS. Perundingan navigasi Selat Hormuz tetap buntu.
Sebagaimana dilansir TRT World, Iran berupaya mencekik jalur pelayaran minyak dan gas di Selat Hormuz sejak perang dimulai, sementara AS membalas dengan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Jalur pelayaran strategis tersebut menjadi titik perselisihan utama karena memegang peranan krusial bagi pasokan minyak dan gas global.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah meninggalkan Iran pada Minggu malam untuk melakukan transit di Qatar sebelum bertolak ke New York. Melalui mediasi Qatar, pihak Teheran telah menyampaikan syarat-syarat kepada Washington terkait pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.