Jakarta, IDN Times - Pemerintah Vietnam memerintahkan penyedia layanan telekomunikasi untuk memblokir aplikasi Telegram pada Jumat (23/5/2025), karena dinilai tidak kooperatif dalam menangani konten ilegal.
Telegram mengaku terkejut atas keputusan tersebut. Langkah ini mencerminkan upaya Vietnam memperketat pengawasan terhadap platform digital demi menjaga keamanan nasional dan ketertiban sosial.
Kementerian Teknologi Vietnam memutuskan pemblokiran setelah laporan kepolisian menyebutkan bahwa 68 persen dari 9.600 kanal dan grup Telegram di negara itu terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk penipuan, perdagangan narkoba, dan dugaan terorisme. Keputusan ini tertuang dalam dokumen resmi tertanggal 21 Mei 2025, ditandatangani oleh wakil kepala departemen telekomunikasi.
Telegram dianggap melanggar undang-undang Vietnam yang mengharuskan platform digital memantau dan menghapus konten melanggar hukum serta mendaftarkan operasinya di negara tersebut. Telegram juga dinilai gagal menyerahkan data pengguna yang diminta untuk penyelidikan kriminal.
Pihak berwenang menilai banyak grup di Telegram menyebarkan konten berbahaya, termasuk materi anti-pemerintah yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Penyedia layanan internet diwajibkan melaporkan tindakan pemblokiran sebelum 2 Juni 2025, dilansir Bloomberg.
Telegram menyatakan selalu berusaha menyeimbangkan privasi pengguna dengan kepatuhan terhadap hukum.
“Kami tidak memantau obrolan pribadi, tetapi siap menangani laporan atas konten publik,” ujar juru bicara Telegram, dikutip Hindustan Times.
Vietnam dikenal memiliki kontrol ketat terhadap media dan sering meminta platform seperti Facebook, YouTube, dan TikTok menghapus konten yang dinilai meresahkan. Telegram, dengan enkripsi end-to-end dan kebijakan privasi ketat, kerap menjadi sorotan karena sulit diawasi, dikutip The Business Times.
Meski begitu, hingga Jum'at (23/5/2025), Telegram masih bisa diakses di Vietnam. Pemblokiran diperkirakan diterapkan dalam beberapa hari ke depan.
“Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum atas keputusan ini,” ujar perwakilan Telegram, dilansir dari Reuters.
Pemblokiran ini mencerminkan tren regional di Asia Tenggara yang semakin membatasi ruang digital. Malaysia, misalnya, mewajibkan platform dengan lebih dari 8 juta pengguna untuk mengajukan lisensi sejak 1 Januari 2025, dengan ancaman pemblokiran bagi yang tidak patuh.
Di Vietnam, pemblokiran Telegram juga bertepatan dengan rencana kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu (25/5/2025). Macron sebelumnya menyuarakan kekhawatiran atas perlindungan data pengguna Telegram setelah penahanan pendirinya, Pavel Durov, di Prancis atas dugaan memfasilitasi kejahatan terorganisir.
Langkah ini memicu kekhawatiran soal kebebasan berekspresi dan akses informasi. Kritikus menilai keputusan ini memberi pemerintah wewenang berlebihan untuk mengontrol ruang digital.