Prancis Larang CEO Telegram Bepergian ke AS, Kenapa?
- Prancis melarang CEO Telegram, Pavel Durov untuk bepergian ke AS terkait rencana kunjungannya untuk bernegosiasi soal dana investasi.
- Durov ditangkap di Bandara Le Bourget, Paris pada Agustus 2024 dan masih berada di bawah pengawasan ketat terkait dengan dakwaan aktivitas ilegal soal operasional Telegram.
- Durov mengungkapkan bahwa otoritas Prancis mendesaknya untuk membungkan suara konservatif di Rumania menjelang pilpres, namun ia menolaknya karena bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan demokrasi.
Jakarta, IDN Times - Prancis, pada Selasa (20/5/2025), mengumumkan larangan CEO Telegram, Pavel Durov untuk bepergian ke Amerika Serikat (AS). Durov menyebut rencana kunjungannya untuk bernegosiasi soal dana investasi.
"Rencana Durov untuk bepergian ke AS atau pergi ke luar negeri bukanlah sebuah perintah yang mendesak dan tidak dapat dijustifikasi," tuturnya, dikutip Politico.
Durov sudah ditangkap di Bandara Le Bourget, Paris pada Agustus 2024. Hingga kini, ia masih berada di bawah pengawasan ketat terkait dengan dakwaan enam kasus aktivitas ilegal soal operasional Telegram.
1. Prancis tolak tuduhan ikut campur pilpres Rumania
Directorate General for External Security (DSGE) menolak tudingan Durov terkait intervensi Prancis dalam pemilihan presiden (pilpres) Rumania. Otoritas Prancis menolak pernah menyuruh Durov memblokir saluran konservatif.
"DGSE menolak keras tudingan soal permintaan untuk memblokir berbagai akun beraliran konservativ di dalam platform Telegram yang berkaitan dengan proses pemungutan suara di Rumania," terangnya, dilansir France24.
Namun, DGSE mengaku bahwa sempat menghubungi Durov secara langsung untuk mengingatkan bahwa perusahaannya sudah bertanggung jawab atas tindakan terorisme dan ancaman pornografi anak.
2. Durov tolak pemblokiran akun konservatif di Rumania
Pada Minggu (18/5/2025), Durov mengungkapkan bahwa otoritas Prancis mendesaknya untuk membungkan suara konservatif di Rumania menjelang pilpres.
"Pemerintah negara Eropa tiba-tiba meminta kami untuk membungkan suara konservatif di Rumania menjelang pilpres. Saya dengan lantang menolaknya. Telegram tidak akan membatasi kebebasan pengguna internet di Rumania dan memblikir akunnya begitu saja," ungkapnya.
Ia menyebut bahwa pemblokiran berlawanan dengan kebebasan berpendapat dan demokrasi di Rumania. Durov mengklaim, rakyat Rumania membutuhkan kebebasan bersuara dan pemilu yang adil.
3. Rusia sebut intervensi Prancis di Rumania bukan hal baru
Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengklaim bahwa kabar dugaan Prancis ikut campur dalam pilpres Rumania bukanlah sesuatu yang baru.
"Faktanya adalah negara-negara Eropa, seperti Prancis, Inggris, dan Jerman sudah mengintervensi urusan dalam negeri di negara lain, termasuk Rumania dan ini bukanlah sesuatu yang baru lagi," ujar Peskov.
Sementara itu, Pendiri New Strategy Center, George Scutaru mengungkapkan bahwa Rusia berupaya keras untuk merusak kredibilitas Prancis. Ia mengklaim tindakan Rusia ini karena Prancis adalah salah satu pendukung utama Ukraina.
