Dari Luar ke Dalam: Ketika Pengkritik Dipangku Kekuasaan

Dalam aksara Jawa, ada satu tanda yang menarik perhatian saya: aksara pangkon. Tanda kecil ini membuat vokal inheren /a/ pada aksara nglegena tidak lagi terdengar. Hurufnya tidak hilang. Ia tetap ada, tetapi bunyinya berubah. Barangkali politik juga mengenal pangkon semacam itu. Kekuasaan tidak selalu harus membungkam suara. Kadang ia cukup memangkunya.

Saya teringat pada metafor itu ketika membaca kabar Rocky Gerung dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026. Selama bertahun-tahun, kita mengenal Rocky Gerung sebagai salah satu pengkritik pemerintah yang berbicara dari luar lingkar kekuasaan. Kini, ia justru duduk di dalam salah satu lembaga yang berada di bawah presiden dan bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan kepada presiden. Wantimpres secara kelembagaan memiliki masa jabatan yang berakhir bersamaan dengan masa jabatan presiden, sehingga periode Wantimpres saat ini adalah 2026–2029.

Menariknya, Rocky Gerung tidak menganggap perpindahan itu sebagai perubahan sikap. Seusai pelantikan, ia mengatakan bahwa dirinya hanya “pindah dari luar ke dalam” dan sikap serta pandangannya tetap. Ia bahkan menegaskan bahwa Wantimpres justru memiliki fungsi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Saya tidak melihat pernyataan itu sebagai sesuatu yang perlu segera dibantah. Justru di situlah pertanyaan yang lebih menarik muncul. Kalau seseorang yang selama ini berbicara dari luar kekuasaan kemudian berpindah ke dalam, apakah suara yang sama akan memiliki bunyi sosial yang sama?

Pertanyaan ini membawa kita pada cara pandang Pierre Bourdieu. Dalam pemikirannya, kehidupan sosial bukan ruang yang datar. Ia merupakan arena tempat orang-orang menempati posisi tertentu dan memiliki modal yang berbeda. Salah satunya adalah modal simbolik: pengetahuan, reputasi, pengakuan, atau kewibawaan yang membuat suara seseorang dianggap memiliki nilai tertentu. Karena itu, sebuah perkataan tidak pernah sepenuhnya terlepas dari siapa yang mengucapkannya dan dari mana posisi sosial tempat perkataan itu disampaikan.

Dalam hal Rocky Gerung, yang paling menarik bukan mengenai apakah isi pikirannya berubah atau tidak. Kita belum mempunyai alasan untuk menyimpulkan demikian. Yang jelas berubah adalah posisinya. Sebelum menjadi Wantimpres, ia berbicara sebagai intelektual dan pengamat dari luar struktur pemerintahan. Sekarang ia menjadi bagian dari lembaga resmi yang memberikan pertimbangan kepada presiden. Modal simboliknya sebagai pengkritik bertemu dengan legitimasi institusional yang baru. Dengan kata lain, yang berubah belum tentu isi kepala seseorang. Yang berubah adalah tempat dari mana ia berbicara.

Fenomena serupa pernah terlihat pada Fadli Zon. Pada Februari 2024, ketika masih berada di luar pemerintahan, Fadli Zon menyebut dirinya sebagai “tukang kritik” dan mengakui bahwa dirinya telah lama mengkritik penyelenggaraan pemilu. Beberapa bulan kemudian, setelah Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih, Fadli dilantik sebagai Menteri Kebudayaan pada 21 Oktober 2024.

Perubahan posisi itu kemudian membawa Fadli ke dalam situasi yang berbeda. Pada Desember 2024, misalnya, ia harus memberikan penjelasan sebagai Menteri Kebudayaan mengenai polemik pameran Yos Suprapto di Galeri Nasional. Pameran tersebut tertunda setelah terjadi ketidaksepakatan antara seniman dan kurator mengenai sejumlah karya, sementara Fadli Zon menjelaskan bahwa beberapa karya dianggap tidak sesuai dengan tema kuratorial.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa Fadli Zon berubah menjadi orang yang tidak kritis. Begitu pula saya tidak sedang mengatakan bahwa Rocky Gerung akan kehilangan sikap kritisnya setelah masuk pemerintahan. Dua hal tersebut terlalu mudah dan terlalu tergesa-gesa untuk disimpulkan. Yang lebih penting justru melihat bagaimana perubahan posisi sosial membuat seseorang berada dalam hubungan yang berbeda dengan kritik, kekuasaan, dan publik.

Di sinilah metafor pangkon dalam aksara Jawa menjadi menarik. Pangkon tidak menghapus aksara. Ia hanya membuat vokalnya tidak lagi dibunyikan. Begitu pula kekuasaan tidak selalu menghapus suara seseorang. Kekuasaan bisa mengubah dari mana suara itu keluar, kepada siapa ia disampaikan, dan bagaimana masyarakat mendengarnya.

Bahkan mungkin ada keuntungan tertentu dari “berada di dalam.” Rocky Gerung mengatakan bahwa ia kini dapat menyampaikan pandangannya lebih dekat kepada pengambil keputusan. Secara kelembagaan, Wantimpres memang berkedudukan di bawah presiden serta bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak diminta.

Karena itu, persoalannya bukan apakah seorang pengkritik boleh masuk ke dalam kekuasaan. Kritik tidak harus selalu tinggal di luar pagar. Bisa saja kritik justru lebih berguna ketika memiliki akses langsung kepada pusat pengambilan keputusan.

Namun, kedekatan juga membawa konsekuensi budaya. Suara yang dahulu terdengar sebagai suara dari luar kini terdengar dari dalam. Kritik yang dahulu diarahkan kepada kekuasaan kini disampaikan dari ruang yang menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Bagi publik, pergeseran posisi tersebut tentu dapat mengubah cara sebuah pernyataan ditafsirkan.

Rocky Gerung mungkin tetap Rocky Gerung. Pandangannya mungkin tetap sama. Namun, arena tempat ia berbicara sudah berbeda. Pada akhirnya, kita belum tahu apakah perpindahan itu akan membuat kritik Rocky Gerung lebih tajam, lebih efektif, atau justru lebih “mingkem”. Masa jabatannya bahkan baru dimulai. Yang dapat kita lakukan sekarang bukan menghakimi suaranya, melainkan memperhatikan bagaimana suara itu bekerja setelah posisi sosialnya berubah.

Sebab, seperti aksara Jawa yang dipangku, sebuah suara tidak selalu mati ketika berada dalam pangkuan. Ia mungkin hanya berubah bunyi. Barangkali pertanyaan yang paling menarik bukan lagi mengenai apakah Rocky masih kritis, melainkan mengenai seorang pengkritik yang dipangku kekuasaan, apakah suaranya tetap berbunyi dengan cara yang sama?

Habsari, S.S.

Mahasiswa Magister Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga