81 Tahun Merdeka, Apa yang Kita Rayakan Sebenarnya?

Negara ini tidak pernah kekurangan janji. Sejak merdeka, rakyat terus mendengar tentang kesejahteraan, keadilan, pemerataan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik. Kata-katanya selalu terdengar menjanjikan, bahkan sering kali lebih muluk-muluk daripada kenyataan yang sanggup ditanggung rakyat.

Lihat saja Pembukaan UUD 1945. Negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu bukan kalimat dekoratif untuk dibacakan saat upacara. Itu adalah alasan mengapa negara ada. Masalahnya, setelah 81 tahun, rakyat masih terlalu sering diminta bersabar atas sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban serta tugas negara, seolah-olah hak dasar adalah hadiah yang boleh diberikan setelah rakyat cukup lama menunggu.

Ketika warga harus menggalang dana untuk biaya pengobatan, ketika anak-anak belajar di ruangan yang jauh dari kata layak, ketika pekerjaan sulit ditemukan tetapi biaya hidup terus naik, belum lagi tercekik pajak yang entah digunakan untuk apa. Namun, hari ini kita masih mendengar kalimat yang sama, yakni pembangunan membutuhkan waktu. Tentu saja perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun, ada perbedaan besar antara proses yang membutuhkan waktu dan kegagalan yang terus diberi nama proses. 81 tahun bukan lagi masa percobaan. Kalau janji terus diulang sementara masalah yang sama terus diwariskan, yang patut dipertanyakan bukan kesabaran rakyat serta bangsa ini, melainkan kesungguhan negara untuk hadir sebagaimana mestinya.

Pancasila mungkin menjadi salah satu hal yang paling lancar keluar dari bibir banyak orang di negara ini. Anak sekolah menghafalnya, pegawai negeri mengucapkannya, pejabat mengutipnya, dan setiap peringatan kenegaraan selalu ada tempat untuk lima sila itu. Tetapi persoalannya bukan apakah kita hafal Pancasila. Persoalannya adalah apakah Pancasila masih ikut duduk, ikut dilibatkan ketika keputusan tentang manusia dibuat oleh pemangku kebijakan.

Kemanusiaan yang adil dan beradab terdengar indah di podium, tetapi menjadi sangat mahal ketika berhadapan dengan warga miskin yang berurusan dengan hukum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdengar gagah tercetak di baliho, tetapi kehilangan makna ketika ketimpangan dianggap sebagai konsekuensi biasa dari pembangunan negeri. Kita bahkan sering begitu sibuk mengajarkan anak-anak untuk menghafal Pancasila sampai lupa mengajarkan kepada para pemegang kuasa bahwa Pancasila seharusnya menjadi ukuran untuk menilai kekuasaan.

Pancasila akhirnya berisiko berubah menjadi sesuatu yang kita hafal ketika diminta, tetapi kita lupakan ketika kepentingan mulai berbicara. Lima sila itu berdiri tegak di dinding sekolah, kantor pemerintahan, dan ruang rapat, tetapi nilai-nilainya tidak otomatis ikut masuk ke setiap keputusan yang dibuat di dalamnya. Kalau keadilan hanya menjadi kata yang estetik untuk pidato, lalu apa bedanya antara mengamalkan Pancasila dan sekadar menghafalnya?

Indonesia bangga menyebut dirinya bangsa yang majemuk. Kita punya ratusan kelompok etnis, beragam bahasa, tradisi, dan keyakinan yang hidup dalam satu negara. Keberagaman itu selalu disebut sebagai kekayaan bangsa, terutama ketika Indonesia sedang ingin menunjukkan wajah terbaiknya kepada dunia.

Namun, keberagaman tidak pernah benar-benar diuji ketika semua orang sepakat. Ia diuji ketika seseorang berbeda. Ketika kelompok minoritas meminta hak yang sama, ketika warga mempertahankan keyakinannya, ketika masyarakat menolak diperlakukan tidak adil, atau ketika seseorang berani mengatakan sesuatu yang tidak disukai mayoritas, di situlah Bhinneka Tunggal Ika seharusnya bekerja.

Sayangnya, kita sering lebih menyukai keberagaman yang pasif. Perbedaan boleh ada selama tidak terlalu banyak bertanya, tidak terlalu keras bersuara, dan tidak mengganggu kenyamanan kelompok yang lebih kuat. Kita menyebutnya persatuan, padahal bisa saja yang terjadi hanyalah perbedaan yang dipaksa menunduk agar mayoritas tetap merasa nyaman. Bhinneka Tunggal Ika tidak pernah berarti “berbeda, asal jangan melawan”. Kalau perbedaan hanya diterima ketika ia tidak mengganggu kekuasaan, maka yang sedang kita rawat bukan persatuan, melainkan kepatuhan.

Demokrasi seharusnya membuat kekuasaan terbiasa diperiksa. Kritik adalah bagian dari mekanisme itu. Pemerintah yang bekerja dengan baik semestinya tidak membutuhkan rakyat yang selalu setuju, sebab keputusan publik memang perlu diperdebatkan, dikoreksi, bahkan ditolak ketika merugikan kepentingan masyarakat.

Namun, ada kebiasaan buruk yang terus berulang, kebiasaan mendarah daging, yakni kritik terlalu cepat dianggap sebagai serangan pribadi. Orang yang bertanya dicurigai punya kepentingan, bahkan sempat terlontar bahwa ditunggangi kepentingan asing. Mereka yang memprotes disebut tidak nasionalis, tak lagi cinta kepada negara ini. Mereka yang menyampaikan ketidakpuasan dianggap membuat gaduh. Seakan-akan standar menjadi warga negara yang baik adalah seberapa patuh ia diam ketika kebijakan publik berjalan tidak sesuai harapan.

Padahal kekuasaan yang sehat seharusnya tidak alergi terhadap suara keras, apalagi kritikan. Justru kekuasaan yang takut terhadap kritik perlu dicurigai, sebab pemerintahan yang yakin terhadap kebijakannya semestinya mampu menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memperbaiki ketika memang terbukti keliru. Demokrasi bukan panggung untuk memuji penguasa, bukan pula kultus terhadapnya. Demokrasi adalah ruang untuk memastikan penguasa tidak merasa dirinya selalu benar atau hidup dalam pikirannya sendiri.

Kalau rakyat hanya dilibatkan ketika pemilu, lalu diminta diam setelah suara diberikan, demokrasi berhenti menjadi kedaulatan rakyat dan berubah menjadi seremoni lima tahunan. Rakyat diberi hak memilih, tetapi setelah itu jangan banyak bertanya, jangan banyak protes. Suara dihitung, tetapi kritik dipersoalkan. Kalau begitu, untuk apa kita begitu bangga menyebut diri sebagai negara demokrasi?

Kemerdekaan 1945 yang lalu adalah pencapaian yang tidak mungkin kita remehkan. Para pendiri bangsa tidak mempertaruhkan nyawa agar generasi setelahnya sekadar bisa mengganti bendera setiap upacara. Mereka membayangkan sebuah negara tempat bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri, hidup bermartabat, memperoleh keadilan, dan tidak lagi diperlakukan sebagai objek kekuasaan.

Karena itu, mempertanyakan hasil perjalanan 81 tahun bukan berarti tidak mencintai Indonesia. Justru sebaliknya. Cinta kepada negara tidak seharusnya membuat kita kehilangan keberanian untuk melihat keburukannya. Patriotisme yang hanya tahu cara memuji penguasa akan berubah menjadi propaganda, sedangkan patriotisme yang sehat tahu kapan harus berkata bahwa ada yang salah, dan ini harus diperbaiki.

Penjajah memang sudah pergi. Tetapi kemerdekaan nyatanya tidak otomatis menghapus kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, ketidakadilan hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan. Penjajahan dalam bentuk lama mungkin telah berakhir, tetapi pekerjaan membebaskan manusia Indonesia dari ketidakadilan belum selesai. Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada siapa yang berkuasa, tetapi pada siapa yang terus dipaksa bertahan.

Setiap 17 Agustus kita sibuk merayakan kemerdekaan, seolah-olah 81 tahun merdeka cukup untuk membuat semua janji selesai ditunaikan. Kita begitu rajin mengenang bagaimana para pendahulu merebut kemerdekaan, tetapi terlalu jarang bertanya mengapa setelah sekian dekade masih begitu banyak rakyat yang belum benar-benar merasakan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan hanya membuat kita menukar penjajah menjadi penguasa, bebas memilih lima tahun sekali tetapi tidak selalu bebas bersuara setelahnya, lalu bebas merayakan 17 Agustus tanpa pernah benar-benar bebas menagih janji negara, mungkin yang belum merdeka bukan lagi negaranya.

Lantas selama ini, negara merdeka untuk siapa?