Urgent! Komunikasi Keinsinyuran untuk Melindungi Warga dari Bencana Gempa

Ya. Semua informasi dan data angka itu penting. Magnitudo menggambarkan energi gempa, lokasi dan kedalaman membantu memperkirakan guncangan, sedangkan peringatan tsunami menentukan tindakan warga pesisir. Namun, bagi warga yang mungkin masih panik, dan sedang berada di antara rumah-rumah yang retak, angka belum tentu menjawab pertanyaan paling mendesak: apakah bangunan ini masih aman, ke mana harus pergi, apakah boleh masuk kembali, dan apa yang dilakukan jika gempa susulan terjadi?

Di sinilah komunikasi keinsinyuran menemukan ‘makna publik’-nya. Dalam mengomunikasikan bencana tidak cukup bila hanya mengabarkan peristiwa dan dampaknya. Dengan komunikasi keinsinyuran, ia harus mengubah pengetahuan teknik menjadi informasi yang membantu masyarakat mengambil keputusan untuk melindungi diri dan keluarganya.

Dari Parameter ke Tindakan

Dalam informasi resminya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, gempa Flores terjadi pada pukul 04.58.24 WIB, bermagnitudo 7,7, berlokasi 30 kilometer timur laut Mbay-Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer. BMKG mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Untuk bagian utara Ende, status yang dicantumkan adalah “Siaga”, dengan perkiraan waktu tiba gelombang pada pukul 05.05.23 WIB. Untuk Pulau Ende, statusnya “Waspada”.

Pesan BMKG juga memuat instruksi. Pemerintah daerah pada wilayah berstatus ‘Siaga’ diminta mengarahkan masyarakat melakukan evakuasi. Pada wilayah berstatus ‘Waspada’, warga diminta menjauhi pantai dan tepian sungai.

Inilah perbedaan informasi teknis dan komunikasi keinsinyuran. Informasi teknis berhenti pada parameter. Komunikasi keinsinyuran meneruskan parameter itu menjadi tindakan: siapa yang bergerak, ke mana, dalam keadaan apa, dan sampai kapan.

Komunikasi keinsinyuran, meski belum begitu dikenal di Indonesia, namun di berbagai negara terminologi ‘engineering communication’ atau komunikasi keinsinyuran lazim digunakan. Bahkan ‘engineering communication’ menjadi mata kuliah di fakultas teknik, atau setidaknya menjadi prasyarat untuk menguasainya bagi calon insinyur. Komunikasi keinsinyuran adalah kemampuan menyampaikan pengetahuan, analisis, keputusan, dan rekomendasi teknik kepada audiens tertentu. Audiensnya dapat berupa sesama insinyur, pemerintah, pengguna jasa, operator, media, atau masyarakat umum.

Cornell Duffield Engineering (“Engineering Communications Requirement.” Cornell University) menjelaskan, komunikasi dalam keinsinyuran mencakup penulisan, presentasi, persuasi, kolaborasi dalam tim, perancangan pesan kompleks, serta penggunaan materi visual seperti grafik dan diagram. Jadi, komunikasi keinsinyuran tidak terbatas pada kemampuan berbicara atau menulis, melainkan mencakup pemilihan informasi, penyesuaian pesan dengan kebutuhan khalayak, dan penerjemahan persoalan teknis menjadi keputusan yang dapat dipahami serta digunakan.

Definisi tersebut juga sejalan dengan standar ABET (Accreditaton Board for Engineering and Technology) sebagai  “Criteria for Accrediting Engineering Programs, 2025–2026,” yang merumuskan salah satu capaian lulusan program teknik adalah “an ability to communicate effectively with a range of audiences”—kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan beragam khalayak. Frasa “beragam khalayak” penting karena insinyur harus berkomunikasi kepada sesama ahli, teknisi, pemerintah, pemilik proyek, operator, media, dan masyarakat yang tidak memiliki latar belakang teknik. Dalam konteks bencana, keberhasilan komunikasi diukur bukan hanya dari ketepatan uraian ilmiah, tetapi dari apakah khalayak memahami risiko dan mampu mengambil tindakan perlindungan.

Dalam kebencanaan, komunikasi keinsinyuran merupakan salah satu bentuk komunikasi teknik. Bentuk lain terdapat dalam laporan desain jembatan, spesifikasi bangunan, manual operasi, laporan inspeksi, prosedur keselamatan, dokumentasi kecelakaan kereta api, dan komunikasi risiko industri.

Model komunikasi klasik Harold D. Lasswell membantu menguji apakah komunikasi keinsinyuran benar-benar dirancang untuk kepentingan publik. Dalam rumusan yang diperkenalkan Lasswell, komunikasi dapat dianalisis melalui pertanyaan: siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa—who says what, in which channel, to whom, with what effect (Lasswell, 1948). Rumusan itu terdapat dalam bab “The Structure and Function of Communication in Society” yang diterbitkan dalam buku suntingan Lyman Bryson, The Communication of Ideas.

Jika diterapkan pada gempa Flores, “siapa” bukan sekadar pejabat yang muncul di layar. Ia mencakup BMKG sebagai otoritas parameter gempa dan tsunami, pemerintah daerah sebagai pengarah evakuasi, PII dan ahli kebumian atau struktur sebagai penerjemah risiko, serta media sebagai penyebar dan penguji informasi. “Apa” bukan hanya Magnitudo 7,7, melainkan juga arti status Siaga dan Waspada, kemungkinan gempa susulan, kondisi bangunan, lokasi pengungsian, serta tindakan yang perlu segera dilakukan.

Pertanyaan “melalui saluran apa” juga menentukan keselamatan. Peringatan di laman BMKG tidak cukup bagi warga tanpa internet. Pesan perlu hadir melalui aplikasi, media sosial, radio, televisi, pengeras suara desa, aparat lokal, tokoh masyarakat, sekolah, tempat ibadah, dan komunikasi tatap muka. Setiap saluran harus mempertahankan makna teknis yang sama, meskipun bahasa dan panjang pesannya disesuaikan dengan khalayak.

Yang paling sering dilupakan adalah pertanyaan “kepada siapa” dan “dengan dampak apa”. Khalayak komunikasi keinsinyuran bukan masyarakat abstrak. Ia terdiri atas warga pesisir yang menghadapi tsunami, keluarga yang tinggal di rumah retak, anak-anak di sekolah, pasien dan tenaga kesehatan, lansia, penyandang disabilitas, warga pulau kecil, relawan, aparat desa, serta pengambil keputusan. Masing-masing membutuhkan pesan dan tindakan yang berbeda.

Dampak yang diinginkan juga harus dirumuskan secara konkret. Untuk warga pesisir, dampaknya adalah evakuasi menjauh dari pantai dan tepian sungai ketika status mengharuskan. Untuk penghuni bangunan rusak, dampaknya adalah tidak kembali sebelum ada pemeriksaan. Untuk pemerintah daerah, dampaknya adalah pengerahan evakuasi, pemeriksaan fasilitas strategis, dan pembukaan layanan dasar. Untuk media, dampaknya adalah pemberitaan yang tidak mencampuradukkan fakta, analisis, dan dugaan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan komunikasi bukan banyaknya siaran pers atau jumlah tayangan, melainkan apakah khalayak yang tepat melakukan tindakan keselamatan yang tepat pada waktunya.

Komunikasi ini bukan sekadar kemampuan berbicara di depan umum. Ia menuntut ketepatan teknis, kemampuan menerjemahkan istilah, kejelasan tentang ketidakpastian, orientasi pada tindakan, serta tanggung jawab etis terhadap keselamatan publik. Ahli gempa tidak cukup mengatakan bahwa gempa dipicu sesar naik busur belakang Flores. Ia perlu menjelaskan apa arti informasi itu bagi warga, bangunan, jalan, sekolah, dan layanan darurat.

Komunikasi publik keinsinyuran juga bukan komunikasi satu arah. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan komunikasi risiko sebagai pertukaran informasi, advis dan pendapat secara real time antara ahli, otoritas atau pejabat dengan khalayak yang menghadapi bahaya. Riset Juhri Selamet dalam Journal of Disaster Research (2019) tentang “Identifying Criteria for Designing Risk Communication System in Palu, Sulawesi, Indonesia”, yang mengkaji komunikasi risiko gempa-tsunami Palu menekankan pentingnya proses dua arah, keterlibatan pemangku kepentingan, dan partisipasi publik.

Masyarakat bukan hanya penerima pesan. Laporan tentang air laut yang tidak normal, retakan bangunan, longsor, atau gangguan jaringan komunikasi dapat menjadi informasi penting bagi otoritas. Dalam bencana, warga juga dapat berfungsi sebagai “sensor sosial”.

Dari Tsunami ke Bangunan Tahan Gempa

Kasus Flores menunjukkan bahwa peringatan tsunami harus menyebut wilayah, tingkat peringatan, perkiraan waktu tiba, dan tindakan yang harus dilakukan. Media massa seharusnya tidak mengubahnya menjadi judul yang hanya mengejar sensasi. “Gempa M 7,7” adalah informasi, tetapi “warga wilayah Siaga diminta segera mengungsi” adalah informasi keselamatan. Keduanya perlu hadir dengan prioritas yang jelas.

Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano, menjelaskan bahwa dampak gempa tidak hanya ditentukan magnitudo. Kedalaman sumber, jarak dari permukiman, kondisi tanah, dan kualitas bangunan ikut menentukan kerusakan. Penjelasan ini mencegah dua kekeliruan: menganggap semua gempa besar menghancurkan semua wilayah, atau menganggap wilayah aman hanya karena magnitudo bukan yang terbesar.

Irwan Meilano juga mengingatkan kemiripan lokasi dan mekanisme gempa 2026 dengan gempa Flores 1992. Gempa 1992 berkekuatan sekitar M 7,9 dan diikuti tsunami besar. Namun, pengalaman itu tidak boleh dipakai untuk menyatakan bahwa kejadian 2026 pasti menghasilkan dampak yang sama. Faktor seperti longsoran bawah laut, kedalaman, dan kondisi muka laut perlu dibuktikan dengan data.

Setelah guncangan utama, perhatian seharusnya bergeser dari “berapa besar gempanya” menjadi “apa yang masih berbahaya”. Gempa susulan dapat meruntuhkan bangunan yang telah melemah. Rumah yang masih berdiri belum tentu aman. Sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan air harus diperiksa berdasarkan tingkat kepentingan dan kerentanannya.

Pernyataan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) setelah gempa Flores, sebagaimana dalam pemberitaan IDN Times,  18 Agustus 2026, memberi arah penting. Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mendorong keterlibatan insinyur dan pemerintah daerah dalam perencanaan, perancangan, serta konstruksi bangunan tahan gempa. Prof. I Wayan Sengara, Ketua Divisi Kebencanaan dan Kesiapsiagaan PII sekaligus Ketua Asosiasi Ahli Rekayasa Kegempaan Indonesia (AARGI), menekankan bahwa kerusakan dan kegagalan bangunan sering menjadi penyebab utama korban jiwa dan luka.

Prof. I Wayan Sengara menyatakan: “Kerusakan dan kegagalan bangunan yang terjadi pada saat gempa adalah akibat tingkat kerentanan yang tinggi dari elemen-elemen fisik bangunan. Salah satu hal yang dapat menjadi perhatian kembali dari kegagalan bangunan saat terjadi gempa bumi ini adalah refleksi dari sistem perancangan dan konstruksi bangunan yang telah diterapkan dan meyakinkan pemenuhan terhadap standard bangunan tahan gempa.”

Pernyataan ini penting bagi komunikasi keinsinyuran karena menggeser perhatian publik dari semata-mata kekuatan gempa menuju kerentanan bangunan. Ia juga mengandung pesan evaluatif: setiap kerusakan harus dibaca sebagai bahan pemeriksaan terhadap mutu perancangan, pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan standar bangunan tahan gempa. Dengan demikian, khalayak yang dituju bukan hanya korban dan warga, melainkan juga pemerintah daerah, pemilik bangunan, pelaku konstruksi, dan para insinyur yang bertanggung jawab atas keselamatan struktur.

Pesan itu semestinya tidak berhenti sebagai pernyataan organisasi profesi. Ia perlu diterjemahkan menjadi informasi yang dipakai warga: bangunan mana yang boleh dihuni, mana yang harus dikosongkan, mana yang memerlukan penyanggaan, dan siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan.

Amanat UU Keinsinyuran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran mendefinisikan keinsinyuran sebagai kegiatan teknik yang menggunakan kepakaran dan keahlian dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.

UU tersebut juga menegaskan perlindungan terhadap pengguna dan pemanfaat keinsinyuran dari malapraktik melalui penjaminan kompetensi dan mutu kerja insinyur.[6] Dalam kerangka itu terdapat tiga pihak yang harus dilindungi: insinyur sebagai pelaku profesi, pengguna jasa seperti pemerintah dan swasta, serta pemanfaat hasil keinsinyuran, yakni masyarakat.

Masyarakat Flores adalah pemanfaat hasil keinsinyuran ketika tinggal di rumah, bersekolah di gedung, berobat di rumah sakit, menggunakan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik. Karena itu, komunikasi mengenai keamanan bangunan bukan pekerjaan tambahan. Ia bagian dari tanggung jawab profesi.

Insinyur yang mengatakan bangunan “masih aman” tanpa pemeriksaan memadai dapat menimbulkan risiko. Sebaliknya, pernyataan bahwa bangunan “belum dapat dinyatakan aman sebelum diperiksa” merupakan komunikasi profesional yang melindungi masyarakat, meskipun tidak selalu menyenangkan.

Tujuh Langkah Komunikasi Keinsinyuran saat Gempa

Pertama, otoritas, Pemerintah, BMKG, BNPB perlu menyusun pesan berlapis. Pesan awal harus singkat dan operasional: lokasi, waktu, potensi bahaya, wilayah terdampak, serta tindakan segera. Pesan berikutnya menjelaskan alasan teknis dan tingkat ketidakpastian. Pembaruan selanjutnya menyampaikan kerusakan, layanan darurat, serta prosedur pemeriksaan bangunan.

Kedua, setiap status harus disertai arti tindakan. “Waspada”, “Siaga”, dan “Awas” tidak boleh dibiarkan sebagai label administratif. Publik harus tahu apakah mereka harus menjauhi pantai, mengungsi, menunggu di tempat aman, atau tidak memasuki bangunan.

Ketiga, ahli perlu menyatakan ketidakpastian. Tidak perlu menjanjikan bahwa gempa susulan pasti mengecil, tsunami pasti tidak terjadi, atau bangunan tertentu pasti aman. Kejujuran mengenai batas pengetahuan lebih berguna daripada kepastian palsu.

Keempat, pemerintah daerah bersama insinyur perlu menyediakan mekanisme pemeriksaan bangunan yang terlihat oleh publik. Hasilnya dapat menggunakan kategori sederhana dengan tanda konsisten, disertai penjelasan bahwa status dapat berubah jika gempa susulan terjadi.

Kelima, pesan harus menjangkau kelompok rentan: anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, warga pulau kecil, serta masyarakat tanpa akses internet. Media sosial perlu dilengkapi radio, pengeras suara, aparatur desa, tokoh masyarakat, sekolah, tempat ibadah, dan relawan.

Keenam, masyarakat harus memperoleh kanal untuk melaporkan retakan, longsor, kerusakan jaringan air, dan kondisi fasilitas publik. Kanal itu perlu dikelola agar menjadi sumber verifikasi, bukan sumber rumor.

Ketujuh, ahli yang berbicara kepada media harus menjelaskan kapasitas dan batas kewenangannya. BMKG berbicara mengenai parameter gempa dan tsunami sesuai mandatnya. Pemerintah daerah, BPBD berbicara mengenai evakuasi dan layanan. PII atau ahli perguruan tinggi menjelaskan bangunan, infrastruktur, dan risiko. Media perlu membedakan informasi resmi, analisis ahli, dan dugaan.

Mengubah Informasi Menjadi Perlindungan

Gempa Flores NTT mengingatkan kita bahwa komunikasi bencana bukan perlombaan menyebut angka tercepat. Kecepatan penting, tetapi kecepatan tanpa arti tindakan meninggalkan masyarakat dalam kebingungan. Magnitudo penting, tetapi angka tanpa penjelasan mengenai kedalaman, tanah, bangunan, dan jarak dapat menyesatkan.

Komunikasi keinsinyuran menuntut informasi yang tepat, jelas, dapat ditindaklanjuti, terbuka mengenai ketidakpastian, dan disampaikan dengan kesadaran bahwa setiap kalimat dapat memengaruhi keputusan keselamatan. Dalam kerangka Lasswell, komunikasi itu berhasil apabila pesan sampai kepada khalayak yang benar melalui saluran yang dapat mereka akses dan menghasilkan perubahan perilaku yang melindungi kehidupan.

Karena itu, pertanyaan utama dalam setiap bencana gempa bukan hanya “berapa magnitudonya?” Pertanyaan yang lebih penting ialah: apa yang harus dilakukan warga lima menit ke depan, bangunan mana yang tidak boleh dimasuki, risiko apa yang masih mungkin terjadi, dan bagaimana masyarakat memperoleh kepastian yang bertanggung jawab?

Di situlah komunikasi keinsinyuran menemukan tujuan akhirnya—bukan sekadar membuat masyarakat tahu bahwa bencana telah terjadi, melainkan membantu masyarakat tetap hidup, selamat, dan mampu bangkit setelah bencana.

(Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Communication Strategist Persatuan Insinyur Indonesia/PII)